Akses Jalan dan Listrik Belum Ada, Minta DPRD Provinsi Ikut Perjuangkan
Salah satu kebutuhan masyarakat Gane Luar dan Gane Dalam Halmahera saat ini adalah kebutuhan listrik dan akses jalan. Pasalnya, negara ini sudah 75 tahun merdeka tetapi masyarakat di ujung selatan Halmahera itu belum merasakan sama sekali terbukanya akses jalan dan penerangan listrik yang diberikan negara melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jaringan listrik yang dibangun sejak 2018 lalu hingga kini, belum memiliki mesin yang bisa menerangi keseharian warga.Begitu juga dengan akses jalan yang dibangun pemerintah sampai saat ini belum juga sampai ke daerah ini. Untuk akses jalan misalnya baru dibuka badan jalan sampai ke desa Bisui Gane Timur Tengah. Sementara di Gane Barat akses jalan baru dari Desa Saketa ke Desa Balitata.
Sementara kondisi jaringan listrik karena belum difyngsikan, sebagian kabel bahkan sudah dan putus tak terurus. Di Gane Luar misalnya, sekira 1 kilometer dari desa tersebut, jaringan listrik putus tertimpa pohon . Sementara di dalam Desa Gane Dalam jaringan kabel juga sudah putus tak terurus. Muhammad Konoras warga Gane Dalam mengaku sejak dibangun pada 2018 lalu hingga kini, lampu tidak dinyalakan karena belum ada mesinnya. Hal yang sama juga disampaikan Nyong Jassim warga Gane Luar. Menurutnya, jaringan listrik di Gane Luar dan Gane Dalam ini dibangun sejak akhir 2018 tetapi sudah hamper lima tahun ini belum juga dinyalakan. Mereka terpaksa bertahan dengan genset milik warga yang dinyalakan hanya dari pukul 18.00 sore hingga pukul 00.00 WIT.
Genset itu hanya dinyalakan 6 jam karena warga tidak mampu membeli bahan bakar yang dinyalakan 12 jam atau 24 jam. “Torang juga tra tau sampe kapan lampu dari PLN ini dong kase manyala (kami juga tidak tahu sampai kapan lampu dari PLN ini dinyalakan.red),” ujar Nyong. Menurutnya pihak PLN menjanjikan segera mendatangkan mesinnya untuk dinyalakan. Namun sampai saat ini belum ada.
Senada, Muhammad Konoras menyampaikan bahwa negara ini sudah 75 tahun merdeka tapi urusan penerangan ternyata belum juga merdeka. “Torang pe kampung ini mungkin so kiamat baru dong datang kase manyala lampu, (di kampung kami ini nanti sudah mau kiamat baru lampunya dinyalakan,red),” keluhnya.
Tak hanya mengeluhkan masalah listrik. Ketiadaan akses jalan yang sampai saat ini belum dibangun juga jadi masalah serius. Pasalnya jalan lingkar Halmahera yang menghubungkan ujung Halmahera bagian selatan sampai saat ini belum juga dibangun pemerintah provinsi.
Ketiadaan penerangan dan belum adanya akses jalan sebagai kebutuhan utama masyarakat ini, ikut disuarakan warga saat reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ke dua desa tersebut Minggu (29/5/2022) dan Senin (30/5/2022) lalu.
Anggota DPRD Maluku Utara M Rahmi Husen yang turun reses ke desa- desa tersebut, diminta ikut memperjuangkan ke pemerintah baik Provinsi maupun menyampaikan ke PLN agar masyarakat juga bisa merdeka seperti kampung –kampung lain di Maluku Utara. “Pak Dewan, ini masalah paling urgen masyarakat yang perlu dibantu,” kata Samsul salah satu warga Gane Luar saat reses di kampung tersebut Minggu malam. Dia bilang, di kampung ini ada investasi besar perkebunan sawit yang masuk tetapi urusan lampu dan jalan saja seperti dianaktirikan.
Penyampaian warga ini direspon M Rahmi Husen dan menyampaikan bahwa persoalan ini segera dikoordinasikan dengan pemerintah dan PLN untuk segera dipastikan masalahnya di mana. Menurut dia masalah listrik dan jalan ini di sejumlah pulau dan desa yang didatangi paling serius disuarakan.
“Saya sudah datangi Pulau Kasiruta, dan Moari di Kayoa Barat, juga punya masalah yang sama PLN sudah bangun jaringan tetapi listriknya belum juga dinyalakan. Bahkan sudah hamper 4 tahun ini. Begitu pun jalan lingkar pulau. Kita catat keluhan keluhan masyarakat ini dan kita sampaikan ke pihak PLN dan pemerintah provinsi. Tugas dewan itu bicara jadi kita akan bicara kepada mereka terkait masalah ini,”ujarnya.
Dia bilang, soal jalan memang nanti dilihat statusnya juga. Jika jalan provinsi maka wajib diperjuangkan ke provinsi jika jalan kabupaten maka disampaikan ke bupati keluhan masyarakat ini. Dia menyampaikan bahwa, saat ini DPRD sudah menyetujui pinjaman dana oleh pemerintah provinsi ke pihak ketiga untuk pembangunan jalan. Hal ini karena keterbaatasan anggaran daerah. “Kita berharap anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan jalan lingkar ujung Halmahera bagian selatan,”katanya.
Sementara soal reses, Rahmi mengaku ini bagian dari tugasnya sebagai anggota dewan yang dipilih masyarakat Halmahera Selatan. “Jika biasanya bersidang di ruang sidang DPRD, maka saat ini dia datang bertemu warga dan mendengar apa keluhan mereka untuk diperjuankan,”ujarnya. (*)
CEO Kabar Pulau