Aktivis lingkungan yang terdiri dari 350.org, Climate Rangers Jakarta, Enter Nusantara, Fossil Free UKI, dan XR mengadakan aksi damai di Kedutaan Besar Jepang dan kantor Asia Development Bank (ADB). Aksi ini untuk mendesak ADB mengakselerasi transisi energi yang berkeadilan. Aksi ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup serta acara Asia Clean Energy Forum (ACEF) meminta ADB untuk memastikan investasi yang transparan dan adil, memperbanyak hibah daripada hutang pada pembiayaan transisi energi, menolak solusi energi yang berbahaya, dan memprioritaskan konsultasi masyarakat.
Ginanjar Ariyasuta, Koordinator Mobilisasi 350.org Indonesia dalam aksi itu menyampaikan bahwa di Indonesia, ADB memimpin skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam mobilisasi pendanaan dan bantuan teknis. “Dari total $20 miliar, hanya 1.47% yang merupakan dana hibah, tentu ini tidak menunjukkan keseriusan dalam membantu transisi energi negara berkembang. ” – jelas Ginanjar Ariyasuta. Dia bilang Jangan sampai ini malah menjadi jebakan hutang. Lebih lanjut dia juga menyoroti rencana pensiun PLTU yang pendanaannya akan bersumber dari ADB. “Pensiun dini PLTU di Indonesia dalam skema ETM maupun JETP harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar. ADB misalnya selama ini mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis energi fossil. Ini saatnya mereka membersihkan polusi dari keuntungan yang yang mereka dapat dengan menggelontorkan hibahnya untuk membiayai pensiun dini PLTU” tegasnya.
Koalisi juga menyoroti ADB yang sering gagal memberikan solusi yang nyata. Kebijakan ADB yang masih memasukkan proyek-proyek energi berbahaya seperti gas alam, sampah, panas bumi, atau nuklir dalam portofolio investasinya menjadi kontradiktif dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. “Seharusnya ADB bisa fokus untuk memberikan dukungan yang baik dalam transisi energi yang berkeadilan dan dapat memastikan bahwa proyek transisi energi ini bukan merupakan solusi palsu” tegas Ramadhan, Koordinator Aksi Enter Nusantara. Dia bilang jangan sampai hanya menerima kembali janji-janji palsu yang sudah pernah didapat dari solusi sebelumnya yang tidak ada hasil nyata.
Transisi yang cepat dan adil ke energi terbarukan juga harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat dan menjunjung tinggi HAM dan lingkungan. “Dalam bertransisi bukan hanya soal bentuk energi, tapi dari keterlibatan masyarakat juga harus diperhatikan. Peran masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan menjadi penting. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dengan membiarkan energi dikuasai oleh segelintir elit,” tambah Fathan Mubina, dari Climate Rangers Jakarta.
Aksi ini dilakukan serentak di beberapa negara Asia. Di Indonesia, aksi ini dilakukan di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Jogja, Cirebon, Aceh, dan Solo. “Kami sebagai generasi muda menolak masa depan kami dipermainkan oleh jebakan hutang dan solusi palsu. Transisi energi harus dilakukan secepat dan seadil mungkin. Kami mendesak ADB dan pemerintah Jepang untuk menunjukkan komitmennya dalam transisi energi di Asia” tegas Pinkan Astina dari Fossil free UKI. (*)
CEO Kabar Pulau
