Embung Hiri Perlu Dievaluasi Sebelum Muncul Masalah
Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha (FKDAS-MKR) Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kota Ternate dan pihak terkait perlu mengevaluasi embung air hujan yang sudah dibangun di Pulau Hiri.
Embung Hiri adalah salah satu poin penting dari 10 rekomendasi yang dikeluarkan FORDAS MKR untuk melindungi pulau ini, dari berbagai ancaman bencana. Melalui rekomendasi ini, kajian soal embung ini perlu dilakukan secara mendalam dengan melibatkan ahli yang terkait pembangunan embung ini. 10 poin rekomendasi ini dihasilkan melalui rapat koordinasi penetapan kegiatan FKDAS – MKR tahun 2024 yang dilaksanakan di Ternte Senin (30/12/2024).
“Rekomendasi ini keluar adalah bagian dari evaluasi hasil kunjungan lapangan yang dilakukan 26 Agustus 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terfokus, pada Selasa, 3 September 2024,” jelas Much. Hidayah Marasabessy, SP., M.Si Ketua Harian FKDAS MKR.
Rekomendasi yang turut ditandatangani Ir. Joko Widiyato yang juga sebagai Kepala Balai Pengelolaan DAS Ake Malamo Maluku Utara itu, diperoleh melalui diskusi yang menghasilan beberapa kesepakatan dan rekomendasi. “Sebelum diskusi ada observasi dan assessment yang dilakukan. Evaluasi itu guna menemukenali Pola Pengelolaan DAS Pulau Kecil (vulkanik) yang tepat,” jelasnya.
Sementara dari 10 poin rekomendasi itu, Pertama, adanya prioritas dilakukannya Kajian Karateristik Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Hiri, terutama di kelurahan Dorari Isa dan Tafraka. Kedua, Pemenuhan suplay air bersih (Air Tawar) menjadi prioritas untuk kebutuhan domestik dan menunjang proses produksi pertanian berbasis agroforestry (kobong). Caranya dengan Penggunaan Teknologi Instalasi Pemanenam Air Hujan (IPAH).
Hal ini dapat menjadi solusi awal. Ketiga Pengayaan lahan dengan berbagai jenis tumbuhan yang sesuai karateristik pulau, dapat dilakukan melalui Program RHL. Selain itu dapat membuka peluang sebagai areal dilaksankannya Rehab DAS oleh corporate. Keempat Pemberdayaan masyarakat tani hutan, dapat dikembangkan melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR) guna menunjang kegiatan pada poin 2 dan 3.
Kelima menyertakan Pulau Hiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perencanaan Integratif Area Development (IAD) Kota Ternate berbasis Perhutanan Sosial, yang sementara berjalan. Keenam perlu dirangkul dirangkul dalam sebuah ruang berbagi antar para pihak yang berkegiatan di lokus yang sama, untuk berbagi peran menunjang pembangunan berkelajutan. Baik Pemerintah Kota, FKDAS MKR, TKPSDA. Perguruan Tinggi. Media dan Unsur Masyarakat.
Ketujuh adanya evaluasi Pembagunan Embung diperlukan dengan melibatkan para pihak yang kompeten. Selanjutnya di susun peta jalan terbaik apa, yang sepatutnya dilakukan segera serta dalam jangka waktu kedepan. Kedelapan Pemetaan Mitigasi dan Adaptasi Kebencanaan baik Geologi dan Hidro-Meteorologi.
Hal ini segera dilakukan dengan melibatkan para pihak. Kesembilan Pembangunan Infrastrukur dasar di Pulau Hiri, sepatutnya diprioritaskan karena sangat berhubungan dengan kerentaan pulau akan bencana, suplai air dan pangan.
Terakhir diperlukan Kajian Komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang tepat, guna menunjang ketahanan Air, ketahanan Pangan dan ketahanan terhadap bencana.
“Kita berharap melalui rekomendasi ini dapat menjadi baseline Model Pengelolaan DAS Pulau Kecil dalam bingkai Ketahanan Air, Pangan dan Mitigasi Bencana. Dari sini terakumulasi sinergi kolaborasi utuh dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi Lokal. Terutama Agroforestri, Hasil Hutan Bukan Kayu (HBBK) dan Jasa Lingkungan. (*)
CEO Kabar Pulau
