Program USAID BerIKAN Terancam Ditutup
Terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru Donald Trump memberi dampak bagi pemberian donor bagi sejumlah Negara di dunia termasuk Indonesia. Bahkan dampaknya sampai ke Maluku Utara. Salah satu yang ikut berdampak dari kebijakan Donald Trump itu adalah closing program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau yang dikenal dengan USAID. Lembaga ini diperintahkan ditutup dan semua karyawannya kembali ke Amerika terakhir pada Jumat, 7 Februari 2025.
Kebijakan ini ikut berdampak terutama donor untuk beberapa program yang berkaitan dengan isyu laut di Maluku Utara. Salah satu program yang masuk Maluku Utara yakni USAID BerIkan. Program ini dikhususkan untuk isyu perikanan. Dalam kegiatan USAID BerIKan ini diberikan kepada sejumlah lembaga lokal untuk mendampingi masyarakat nelayan. Program ini sementara berjalan dan proses pengucuran anggaran untuk action di lapangan. SAyangnya karena kebijakan ini maka program terancam terhenti. Hasil konfirmasi ke salah satu lembaga lokal di Maluku Utara yang akan menerima pendanaan ini, j diakui kalau proses pencairan yang sementara berjalan sudah dihentikan dan akan dikembalikan dan dalam waktu yang belum ditentukan. “ Pekan ini pencairan tetapi tiba- tiba dibatalkan karena ada kebijakan itu,” ujar Ali Lating pengurus salah satu lembaga yang menerima donor program USAID BerIKAN.
Dalam pengumuman di situs webnya Selasa malam, USAID menyatakan hampir semua staf akan diliburkan Jumat malam. Sebelumnya pada hari itu, semua misi luar negeri USAID telah diperintahkan ditutup, dan semua staf telah dipanggil kembali pada Jumat.
Dikutip dari Tempo.co, semua personel yang direkrut langsung akan diliburkan kecuali mereka yang memegang jabatan penting, pimpinan inti, dan program yang ditunjuk secara khusus. Mereka yang dianggap sebagai pengecualian akan diberitahukan oleh pimpinan USAID paling lambat pukul Kamis sore.
USAID sendri menyediakan bantuan kemanusiaan ke lebih dari 100 negara, termasuk bantuan bencana, bantuan kesehatan dan medis, serta program makanan darurat. Menurut laporan Congressional Research Service, USAID memiliki lebih dari 10.000 karyawan, dengan sekitar dua pertiganya bertugas di luar negeri. Badan ini mengelola lebih dari 60 misi negara dan regional.
Pemerintahan Trump telah menargetkan USAID ketika presiden dan sekutunya, termasuk miliarder Elon Musk yang menjabat sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, berusaha memangkas ukuran pemerintah federal. Masa depan USAID yang didirikan pada 1961 untuk memerangi kemiskinan, memperkuat demokrasi, dan melindungi hak asasi manusia dan kesehatan global, kini tidak pasti.
Musk mengatakan badan tersebut harus ditutup. Ia beralasan bahwa badan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.
Ketika ditanya Selasa lalu apakah akan menghentikan USAID, Trump tak membantah. Trump juga memuji Musk karena meneliti lembaga tersebut. “Lihatlah semua penipuan yang ditemukan oleh Musk (di USAID),” kata Trump. Ia menambahkan bahwa pendanaan telah diberikan kepada segala macam kelompok yang seharusnya tidak berhak menerima uang.
Sebuah kapal nelayan hand and line yang menangkap ikan di Bacan melewati kawasan Tanjung Gorango Bacan Halmahera Selatan foto M Ichi
Atul Gawande, mantan direktur USAID Global Health, mengatakan bahwa langkah untuk menargetkan badan tersebut berbahaya bagi negara. “Yang sedang kita bicarakan adalah para pekerja tanggap bencana, kita berbicara tentang para pekerja kesehatan dan orang-orang yang berbuat baik dan melindungi Amerika di seluruh dunia,” kata Gawande. “Anda berbicara tentang 20 juta orang dalam program HIV global yang telah mengurangi HIV di seluruh dunia, mereka hidup tanpa obat-obatan yang membuat mereka tetap hidup. Anda berbicara tentang wabah penyakit yang tidak dihentikan, seperti flu burung, yang pemantauannya telah dihentikan di 49 negara.”
Pada tahun fiskal 2023, USAID mengelola lebih dari US$ 40 miliar menurut Congressional Research Service. Jumlah ini kurang dari 1 persen dari keseluruhan anggaran federal. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk program tata kelola, untuk membantu mengembangkan dan memperkuat tata kelola yang demokratis. Progam lainnya adalah kemanusiaan dan kesehatan, menurut laporan tersebut. Negara-negara yang menerima dana terbanyak pada tahun fiskal 2023 adalah Ukraina, Ethiopia, dan Yordania.
Penarikan staf juga dilakukan terhadap pejabat dinas luar negeri agensi, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di luar negeri, sering kali bersama keluarga mereka. Mereka harus memikirkan logistik untuk anak-anak mereka yang bersekolah, perumahan, memindahkan barang-barang mereka, dan tempat tinggal baru di Amerika Serikat. (mici/edit)
CEO Kabar Pulau
