Home / Lingkungan Hidup

Selasa, 1 September 2020 - 08:47 WIT

Mangrove di Maluku Utara Makin Terdesak

Kondisi mangrove yang terancam industri tambang nikel di Tanjung Obolie Pulau Gebe

Kondisi mangrove yang terancam industri tambang nikel di Tanjung Obolie Pulau Gebe

Butuh Kolaborasi Multi Pihak Selamatkan Mangrove

Berdasakan data terbaru one map mangrove yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Maluku Utara memiliki hutan mangrove  mencapai 41.228,7 hektar. Dari luasan itu, kondisinya semakin hari semakin terdesak. Baik oleh pemukiman, industri ekstraktif, perkebunan, tambak bahkan perluasan kota. Mangrove juga menjadi sumber bahan bakar  sebagian masyarakat  di sekitar kawasan hutan mangrove. Kondisi ini menambah laju kerusakan  terhadap keberadaan hutan eksosistem pesisir ini. Meskipun belum ada riset mendalam  mengenai total luasan hutan mangrove yang rusak  namun fakta menunjukan hamper semua wilayah di Malut  mangrove-nya terdesak.   

Radios Simanjuntak, Ketua Program Studi Kehutanan, Universitas Halmahera, bilang, seharusnya ada aturan larangan alih fungsi mangrove, sebagaimana di ekosistem gambut. Bagi dia, dua ekosistem ini memiliki peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim, terutama kemampuan menyerap karbon yang tersimpan dalam tanah jauh lebih tinggi dari hutan mineral.

Mangrove Indonesia, katanya, menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia. “Hutan mangrove juga menyerap 20 kali lebih besar CO2 dari hutan tropis daratan,” katanya mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Bagi saya hutan mangrove dengan status hutan lindung maupun bukan, memiliki fungsi ekologis sama.”

Dia menyarankan, pemerintah daerah mengambil langkah cepat agar hutan mangrove masuk zona perlindungan dalam tata ruang wilayah daerah. Kalau memungkinkan, agar seluruh hutan mangrove dengan status APL ada aturan perlindungan.

Baca Juga  Petani Dapat Penguatan Usaha Kelapa dan Hortikultura

Radios juga usul Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di tiap kabupaten dan kota bersinergi dengan para pihak, baik akademisi, pegiat lingkungan, maupun pemerintah desa dalam mengupayakan kelola mangrove berkelanjutan bagi masyarakat.

Virni Budi Arihanti, peneliti Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengatakan   Dia mengatakan, tekanan terhadap ekosistem mangrove sangat tinggi. Konversi lahan mangrove terjadi di mana mana mulai jadi tambak, infrastruktur, reklamasi pantai, bahkan terkena sampah laut. Dari semua ancaman itu,   konversi mangrove jadi tambak menduduki posisi tertinggi.  Laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia, setiap tahun sekitar 52.000 hektar.Laju deforestasi, katanya, tidak diikuti rehabilitasi.  Dia mengusulkan pertama, konservasi mangrove tersisa. “KLHK punya program pengelolaan KEE juga KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan-red) punya program. Bisa mengarusutamakan konservasi mangrove oleh dua kementerian.”

Kedua, perlu ada larangan buka hutan mangrove.  “Pemerintah perlu mengeluarkan perturan mengenai moratorium konversi mangrove. Apakah itu konversi jadi tambak atau sawit dan lain-lain.”  

Pembentukan TIM KKMD

Di balik tingginya tekanan terhadap mangrove ada kabar  gembira dari upaya pemerintah menggerakan semua kelompok berkolaborasi  menyelamatkan mangrove. Pemerintah melalui KLHK   saat ini mendorong pembentukan  Kelompok Kerja (Pokja) Mangrove Daerah (KKMD). Pokja  yang berisi multi pihak ini nanti   bekerja bersama. Kelembagaan ini juga dibentuk di daerah baik kabupaten dan provinsi, untuk  pengelolaan mangrove lestari yang menyinergikan langkah para pemangku kepentingan.

Baca Juga  Butuh Aksi Nyata Bebaskan Laut Malut dari Sampah Plastik

Arbain Mahmud Koordinator Fungsional Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Akemalamo  yang juga sebagai wali data potensi mangrove Maluku Utara menjelaskan, mereka  bertugas mengkoordinasikan pembentukan  tim KKMD Maluku Utara. Tim ini sudah diusulkan  dibentuk tinggal diusulkan ke Gubernur Malut untuk segera di SK kan.  “Draft pembentukan tim saya sudah kirim ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Mereka yang nanti mengusulkan ke gubernur untuk pengesahan tim KKMD,” jelas Arbain.

Di dalam tim ini berisi instansi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, media, LSM yang concern terhadap lingkungan, pegiat hingga komunitas yang menggerakan perlindungan mangrove di lapangan.  Tim ini nanti  merumuskn pola pengelolaan mangrove di Maluku Utara.

Dijelaskan, di Maluku Utara sendiri ada  2400 hektar akan diperbaiki. Sesuai data potensi yang jadi patokan adalah mangrove yang jarang dan sangat jarang. Sesuai peta indikasi  mangrove yang jarang dan sangat jarang itu ada  2400  hektar. Dari luasan ini ada beberapa kegiatan akan dilakukan yakni rehabilitasi hutan dan lahan mangrove, Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan padat karya penanaman mangrove. “Di Maluku Utara ada beberapa kegiatan ini,” katanya. (*)   

Share :

Baca Juga

Lingkungan Hidup

Kapan Malut Miliki Kedokteran Kelautan untuk Lindungi Laut Kita?

Lingkungan Hidup

Kerusakan Hutan di Obi Cukup Serius

Lingkungan Hidup

Air Laut Coklat Kemerahan, Ikan Mati dan Warga Was-was

Lingkungan Hidup

KLHK Bakal Revisi Aturan Amdal

Lingkungan Hidup

Untuk Ikan Lestari, AS Dukung Hentikan Illegal Fishing

Lingkungan Hidup

Keppres Moratorium Sawit Segera Terbit?
Suasana FGD dengan perempuan pencinta alam Maluku Utara di cafe Jarod BTN Ternate

Lingkungan Hidup

Perempuan Mapala Bicara Perubahan Iklim

Lingkungan Hidup

Kelola Hutan Bersama Masyarakat Bermanfaat Bagi Kelestarian