Hingga Desember 2018 sudah diresmikan 177 Kawasan Konservasi Perairan. Dari jumlah itu , 35 KKP yang menjadi prioritas sudah dimasukkan ke Bappenas. Hal ini terungkap dalam Lokakarya Petunjuk Teknis Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Rabu (13/6) lalu di Jakarta. Lokakarya ini oleh pemerintah Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kementerian Lembaga Terkait, USAID Indonesia dan USAID SEA Project.
Rilis resmi yang disampaikan USAID SEA kepada kabarpulau.com menyebutkan, lokakarya ini dihadiri Perwakilan Pemerintah, termasuk Andi Rusandi, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), KKP bersama perwakilan USAID Indonesia Mathew Burton, the Environment Office Director, serta perwakilan dari mitra konservasi.
Melalui Christiana Yuni, Governance Advisor USAID SEA Project menjelaskan, Pemeirntah melalui Kementerian KKP telah membentuk jejaring kawasan konservasi perairan ini sangat penting. Tujuannya kawasan-kawasan konservasi tersebut dapat bekerjasama, berbagi pengalaman, informasi dan penyelesaian masalah.
Pemerintah melalui KKP telah berkomitmen untuk menetapkan dan mengelola kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020 nanti untuk memperkuat peran dan manfaat ekologi serta sosial-ekonomi dari Kawasan konservasi perairan yang sudah dikembangkan di Indonesia dalam skala yang lebih luas dan efektif. Pemerintah Indonesia juga berupaya mendorong pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan (MPA network) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.
Perwakilan Pemerintah Andi Rusandi, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, jejaring Kawasan Konservasi Perairan ini bertujuan lebih mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Prioritas jejaring KKP adalah melindungi species laut serta menjaga ekosistem laut sebagai bank ikan.
“Hingga Desember 2018 sudah ada 177 Kawasan Konservasi Perairan yang diresmikan, 35 KKP prioritas sudah dimasukkan ke Bappenas. Pembentukan jejaring kawasan konservasi ini perairan sangat penting agar kawasan-kawasan konservasi dapat bekerjasama, berbagi pengalaman, informasi dan penyelesaian masalah,” jelas Andi Rusandi.
Sementara Matthew Burton dari USAID Indonesia, merasa terhormat telah menjadi mitra KKP dalam mewujudkan komitmen dan upaya nyata semua pemangku kepentingan di Indonesia melalui pengembangan dan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Perairan dengan cara yang lebih luas, lebih efektif dan efisien Burton juga mengatakan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan dan desain teknis Jejaring KKP.
Untuk merealisasikan semua kerja-kerja membangun jejaring KKP ini, Baru-baru ini, USAID Indonesia memfasilitasi studi banding (Cross-Learning) ke California, AS, bagi pemangku kebijakan dari KKP dan DKP provinsi. Melalui kegiatan ini mereka dapat berbagi pengalaman dan menerima pembelajaran tentang pengelolaan jejaring kawasan konservasi perairan di California, AS.
Dikatakan masalah jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP)masih menjadi tantangan besar bagi banyak Negara. Berbeda dengan mengelola KKP secara individual dimana sudah terdapat banyak modul, pedoman, riset dan cara penilaian.
“USAID Indonesia mendukung KKP mencapai Tujuan 14 SDGs khususnya untuk meningkatkan manfaat ekologis, sosial dan ekonomi dari pengelolaan Kawasan konservasi perairan bagi masyarakat untuk masa depan Indonesia. Bantuan teknis ini merupakan implementasi nyata dari Perjanjian Teknis USAID Indonesia dengan KKP tentang Program Keanekaragaman Hayati Laut dan Perikanan Berkelanjutan USAID, yang ditandatangani Juli 2016,” jelas Burton.
Andi Rusandi mewakili Pemerintah Indonesia menghargai bantuan USAID yang mengalokasikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi perairan khususnya di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat
Jejaring KKP itu sendiri menurut IUCN- WCPA, merupakan upaya pengembangan sekumpulan unit-unit kawasan konservasi perairan yang dikelola secara bersama-sama dan sinergis pada berbagai skala luasan dan dengan berbagai tingkat perlindungan dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan yang lebih efektif, komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan dengan pengelolaan kawasan konservasi secara sendiri-sendiri.( mic)
CEO Kabar Pulau
