Home / LAUT dan Pesisir

Rabu, 19 Juli 2023 - 08:06 WIT

Sektor Perikanan di Malut Dianaktirikan?

Regulasi dan Pembiayaan Belum Berpihak, Pengawasan Laut WPP 715 juga Minim  

Pembangunan di Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya berpihak ke sector perikanan dan kelautan. Dari regulasi, focus pembiayaan  program untuk nelayan kecil hingga pengawasan terhadap ruang laut, terbilang belum berpihak.   

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) Provinsi Maluku Utara, menyelenggarakan diskusi terbatas mengenai “Penguatan Pengelolaan Perikanan Tangkap untuk Menyejahterakan Nelayan di Maluku Utara 8 Juni 2023 lalu di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang perikanan itu, menghasilkan  sejumlah rekomendasi penting.

Dari rekomendasi itu, mendesak pemerintah provinsi Maluku Utara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perhubungan agar segera mengambil berbagai langkah mengkonkretkan hadirnya pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan menyejahterakan  nelayan.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Reform for Humanity) Abdul Halim,  saat  konferensi pers di kafe Pojok  Benteng kawasan Benteng Fort Oranje Ternate  Selasa (18/7/2023) menjelaskan, ada sejumlah poin rekomendasi konkret dari para pemangku kepentingan perikanan di Maluku Utara, diorientasikan untuk memperkuat pengelolaan perikanan tangkap yang menyejahterakan nelayan dan terbebas dari praktek destructive dan IUU fishing.

Baca Juga  Ada Apa, Kecelakaan Nelayan Selalu Berulang?  

Poin poin hasil rekomendasi tersebut, akan disampaikan juga kepada pemangku kebijakan terkait. “Akan kami sampaikan ke pemerintah provinsi Maluku Utara. Sementara pekan ini akan dibawa ke Jakarta dan disampaikan ke mitra lembaga yakni Kementerian KKP, Komisi II DPR dan Kementerian Perhubungan,” jelas Abdul Halim.    

Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Pendaratan Ikan PPI Dufa dufa Ternate, Malut. foto M Ichi

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah semestinya memprioritaskan peningkatan kemampuan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atau  monitor, kontrol, dan surveillance  di laut sebagai Indikator Kinerja  Utama (IKU) pembangunan daerahnya.

Terlebih lagi, perikanan menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku Utara yang kaya sumber daya ikan. Tidak itu saja wilayah ini berdekatan secara langsung Filipina di Laut Sulawesi dan zona penangkapan Tuna Tongkol dan Cakalang (TTC) di Samudera Pasifik.Tentu ini sangat rawan tindak pidana perikanan di laut.

Baca Juga  Mengunjungi  Pantai Oma Moy Bacan yang Unik

“Maluku Utara butuh  dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk peningkatan kapasitas pengawasan di laut. Wilayah ini selain kaya potensi ikan, ancaman tindak pidana perikanan dan kejahatan transnasional merupakan hal yang nyata terjadi dan perlu direspons secara sistemik. Mulai dari pengaturan kerangka kebijakan, penyesuaian anggaran, dan penataan kelembagaan PSDKP,” jelas Abdul Halim.

Dia bilang,  Maluku Utara  secara geografis  dikelilingi 805 pulau dan masuk ke dalam 4 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yakni WPP-NRI 714, WPP-NRI 715, WPP-NRI 716, dan WPP-NRI 717. WPP ini  kaya potensi tuna, tongkol, dan cakalang.

Selain dihadapkan pada persoalan mendasar, seperti implementasi program perlindungan dan pemberdayaan terhadap 93.017 nelayan yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2016, bongkar-pasang kebijakan perikanan  nasional juga berpengaruh terhadap upaya menghadirkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan menyejahterakan mayoritas nelayan  kecil di Maluku Utara. (*)  

Share :

Baca Juga

LAUT dan Pesisir

Nelayan Lingkar Tambang KI IWIP Was-was

LAUT dan Pesisir

Jaring Nusa: Visi Indonesia Emas 2045, Wajib Pastikan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil  

LAUT dan Pesisir

HAM untuk Nelayan Kecil dan Awak Kapal Perikanan Lemah

LAUT dan Pesisir

KKP Tetapkan Hiu Berjalan Dilindungi Penuh

Kabar Malut

Ada Apa, Kecelakaan Nelayan Selalu Berulang?  

LAUT dan Pesisir

Bina Desa di Pulau Laigoma, FPK Unkhair Turut Lepas Tukik

LAUT dan Pesisir

PIT Diklaim Mampu Berantas IUU Fishing
Pulau Widi di Maluku Utara

LAUT dan Pesisir

Pulau Kecil, Kaya Biodiversitas Tapi Rentan