Kampus seyogianya menjadi kompas moral dan intelektualitas, bukan jadi alat negara untuk mencuci Praktik-praktik buruk industri ekstraktif.
Ilham Majid, dosen Universitas Musamus Merauke Papua saat Diskusi Publik “Timang Tambang Kampusku Sayang” yang digelar Bakul forum pegiat sosial dengan latar belakang beragam berisi anak-anak muda dari Aceh sampai Merauke secara virtual, Sabtu, 8/2/2025 lalu menjelaskan, dalam masalah ini dia melihat ada upaya untuk membuat kampus terintegrasi dalam sistem pasar semakin telanjang. “Dengan begitu independensi kampus sebagai institusi yang bekerja untuk ilmu pengetahuan bisa tercerabut,” katanya.
Menurut Ilham rencana perguruan tinggi mendapat wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) memperlihatkan semangat liberalisasi ekonomi dalam sistem pendidikan tinggi. Kebijakan ini mendorong kampus melakukan aktivitas tambang kendati melahirkan dampak negatif. Artinya, kepentingan ekonomi menjadi prioritas, sedangkan dampak tambang urusan belakang.
Senada dalam diskusi itu Tata Kasmiati, dosen Universitas Sulawesi Barat bilang pengelolaan tambang oleh kampus melenceng dari tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Bagi Tata, saat ini, akademisi menghadapi beban administratif yang cukup besar. Jika kampus menambah beban kerja baru berupa aktivitas tambang, maka ini bukan hanya di luar kewajaran, tetapi dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur akademik. Beban kerja akademisi yang meningkat akan mengurangi fokus pada tugas utama, yakni mendidik dan meneliti.
Selain itu, bisa melahirkan ketimpangan gender dalam dunia akademik. Sebab, sektor pertambangan merupakan industri yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian, peran sebagai pengawas independen akan hilang bila kampus menjadi bagian dari pelaku tambang.
“Kewajiban kampus bukan mengapitalisasi pendidikan, tapi bagaimana membuat pendidikan menjadi acceptable bagi semua orang,” kata Tata.
Suka atau tidak, lanjutnya, tambang adalah bisnis yang tidak bersih. Posisi kampus seyogianya memproduksi pengetahuan dan teknologi untuk mereduksi efek negatif dari aktivitas tambang. Bukan sebaliknya, menjadi agen baru untuk memperluas perusakan.
“Kalau kampus mengelola tambang berarti ia pelaku. Padahal, kalau terjadi sesuatu, yang menjadi ahli untuk menilai adalah orang-orang di universitas,” ujarnya.
Zulfatun Mahmudah, komunikasi publik perusahaan tambang, mengatakan, sektor pertambangan membutuhkan modal awal yang sangat besar. Sebagai gambaran, PT Kaltim Prima Coal menghabiskan USD 570 juta dalam tahap konstruksi awalnya, atau sekitar Rp10 triliun dengan kurs saat ini. Bila kampus mengelola tambang, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, melibatkan pihak ketiga, berarti memberi hak konsesi kepada investor dan kampus menerima fee, namun hilang kendali penuh atas tambang. Kedua, kampus harus mencari pinjaman, yang berarti harus ada aset sebagai jaminan.
Risiko lain yang akan dihadapi kampus adalah kehancuran reputasi. Kampus bisa dianggap tidak independen karena tersandera kepentingan bisnis. Kampus akan kehilangan kredibilitas akademik akibat konflik kepentingan.
“Kampus bisa dianggap menyimpang dari tujuan awalnya sebagai institusi pendidikan dan penelitian. Apakah kampus benar-benar akan mendapatkan keuntungan dari tambang? Atau justru akan merusak reputasinya?” ucap Zulfatun.
Pelemahan Perlawanan
Dalam pandangan Ilham, polemik soal izin tambang untuk kampus merupakan perang posisi atau perang wacana. Mengutip Gramsci, perang posisi untuk pencapaian hegemoni. Perang ini dilakukan pada tingkat masyarakat sipil.
“Pada satu sisi, ada wacana konsesi tambang yang harus disukseskan. Pada sisi lain, banyak resistensi terhadap praktik-praktik tambang yang memang terbukti merusak lingkungan. Lalu, dimunculkanlah wacana tandingan bahwa mereka yang punya tradisi moralitas dan intelektualitas terlibat pengelolaan tambang. Ini kan untuk meredam kritik dan perlawanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ilham, isu mengenai izin tambang bagi kampus merupakan bentuk desentralisasi pengelolaan tambang. Pengelolaan tambang yang semula terpusat kini diserahkan kepada aktor-aktor subnasional, seperti ormas dan perguruan tinggi. Secara psikologis, upaya itu agar isu tambang bisa diterima oleh khalayak. Sebab, dalam banyak kasus, persoalan tambang cenderung diwarnai konflik, baik vertikal maupun horizontal.
“Kelas penguasa melihat bahwa gerakan sosial dimotori kelas menengah. Untuk mengurangi resistensi itu, maka dibangunlah wacana tandingan bahwa kampus mengelola tambang,” kata dia.
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Akbar Reza sependapat dengan Ilham. Bila diperhatikan, isu soal izin kelola tambang untuk kampus seperti cek ombak. Lempar dahulu wacananya untuk melihat respons masyarakat sipil, lalu pemerintah akan mengambil sikap.
“Ini disebut viral based policy, kebijakan yang berbasis sifatnya viral. Itulah mengapa diskusi-diskusi seperti ini sangat penting untuk menjaga kompas diri bahwa ruang ini bukan sekadar intelektual, tapi juga spiritual,” ujarnya.
Hal lain yang meresahkan, sambung Reza, sivitas akademika menjadi tameng untuk legitimasi moral atau intelektual. Ketika kampus terlibat pengelolaan tambang, maka yang dibutuhkan bukan hanya kapital, tapi juga kompetensi. Kenyataannya, tidak semua akademisi memiliki kompetensi mengelola tambang.
“Akhirnya, hanya kampus yang punya kapital dan jaringan yang akan mendapat WIUP. Lalu, bagaimana dengan kampus-kampus yang punya akses terbatas? Ya, tetap diadu antara sipil dengan sipil,” kata Reza.
Sejalan dengan pandangan Ilham dan Reza, ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, izin tambang bagi perguruan tinggi bukan sekadar bisnis, tetapi mencerminkan nafsu manusia yang berupaya memecah belah kampus. Kampus yang seharusnya menjadi ruang pengkritik terhadap perilaku negara, kini dijadikan target untuk dipecah belah.
Fenomena ini mirip dengan upaya membelah ormas, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Awalnya berbasis keadaban, tetapi kemudian terdorong ke arah perhitungan ekonomi. Kampus kini berada dalam ancaman serupa, di mana berbagai kepentingan berupaya mengarahkan institusi akademik ke ranah keuntungan bisnis tambang yang berimplikasi pada fragmentasi internal.
Saat ini, wacana yang berkembang di dalam kampus bukan lagi soal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi bagaimana cara mengekstraksi kekayaan alam. Hal ini mengubah esensi kampus sebagai tempat pembelajaran menjadi sekadar alat untuk meraup keuntungan.
“Kampus-kampus dan organisasi akademik harus bersatu. Gerakan ini perlu dikonsolidasikan agar lebih efektif dalam menekan penguasa untuk mencabut kebijakan terkait konsesi tambang bagi kampus,” ujar Feri.
Hal senada disampaikan Tata Kasmiati, dosen Universitas Sulawesi Barat. Menurutnya, pengelolaan tambang oleh kampus melenceng dari tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tata menyatakan, saat ini, akademisi menghadapi beban administratif yang cukup besar. Jika kampus menambah beban kerja baru berupa aktivitas tambang, maka ini bukan hanya di luar kewajaran, tetapi dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur akademik. Beban kerja akademisi yang meningkat akan mengurangi fokus pada tugas utama, yakni mendidik dan meneliti.
Selain itu, bisa melahirkan ketimpangan gender dalam dunia akademik. Sebab, sektor pertambangan merupakan industri yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian, peran sebagai pengawas independen akan hilang bila kampus menjadi bagian dari pelaku tambang.
“Kewajiban kampus bukan mengapitalisasi pendidikan, tapi bagaimana membuat pendidikan menjadi acceptable bagi semua orang,” kata Tata.
Suka atau tidak, lanjutnya, tambang adalah bisnis yang tidak bersih. Posisi kampus seyogianya memproduksi pengetahuan dan teknologi untuk mereduksi efek negatif dari aktivitas tambang. Bukan sebaliknya, menjadi agen baru untuk memperluas perusakan.
“Kalau kampus mengelola tambang berarti ia pelaku. Padahal, kalau terjadi sesuatu, yang menjadi ahli untuk menilai adalah orang-orang di universitas,” ujarnya.
Zulfatun Mahmudah, komunikasi publik perusahaan tambang, mengatakan, sektor pertambangan membutuhkan modal awal yang sangat besar. Sebagai gambaran, PT Kaltim Prima Coal menghabiskan USD 570 juta dalam tahap konstruksi awalnya, atau sekitar Rp10 triliun dengan kurs saat ini. Bila kampus mengelola tambang, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, melibatkan pihak ketiga, berarti memberi hak konsesi kepada investor dan kampus menerima fee, namun hilang kendali penuh atas tambang. Kedua, kampus harus mencari pinjaman, yang berarti harus ada aset sebagai jaminan.
Risiko lain yang akan dihadapi kampus adalah kehancuran reputasi. Kampus bisa dianggap tidak independen karena tersandera kepentingan bisnis. Kampus akan kehilangan kredibilitas akademik akibat konflik kepentingan.
“Kampus bisa dianggap menyimpang dari tujuan awalnya sebagai institusi pendidikan dan penelitian. Apakah kampus benar-benar akan mendapatkan keuntungan dari tambang? Atau justru akan merusak reputasinya?” ucap Zulfatun.
Pelemahan Perlawanan
Dalam pandangan Ilham, polemik soal izin tambang untuk kampus merupakan perang posisi atau perang wacana. Mengutip Gramsci, perang posisi untuk pencapaian hegemoni. Perang ini dilakukan pada tingkat masyarakat sipil.
“Pada satu sisi, ada wacana konsesi tambang yang harus disukseskan. Pada sisi lain, banyak resistensi terhadap praktik-praktik tambang yang memang terbukti merusak lingkungan. Lalu, dimunculkanlah wacana tandingan bahwa mereka yang punya tradisi moralitas dan intelektualitas terlibat pengelolaan tambang. Ini kan untuk meredam kritik dan perlawanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ilham, isu mengenai izin tambang bagi kampus merupakan bentuk desentralisasi pengelolaan tambang. Pengelolaan tambang yang semula terpusat kini diserahkan kepada aktor-aktor subnasional, seperti ormas dan perguruan tinggi. Secara psikologis, upaya itu agar isu tambang bisa diterima oleh khalayak. Sebab, dalam banyak kasus, persoalan tambang cenderung diwarnai konflik, baik vertikal maupun horizontal.
“Kelas penguasa melihat bahwa gerakan sosial dimotori kelas menengah. Untuk mengurangi resistensi itu, maka dibangunlah wacana tandingan bahwa kampus mengelola tambang,” kata dia.
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Akbar Reza sependapat dengan Ilham. Bila diperhatikan, isu soal izin kelola tambang untuk kampus seperti cek ombak. Lempar dahulu wacananya untuk melihat respons masyarakat sipil, lalu pemerintah akan mengambil sikap.
“Ini disebut viral based policy, kebijakan yang berbasis sifatnya viral. Itulah mengapa diskusi-diskusi seperti ini sangat penting untuk menjaga kompas diri bahwa ruang ini bukan sekadar intelektual, tapi juga spiritual,” ujarnya.
Hal lain yang meresahkan, sambung Reza, sivitas akademika menjadi tameng untuk legitimasi moral atau intelektual. Ketika kampus terlibat pengelolaan tambang, maka yang dibutuhkan bukan hanya kapital, tapi juga kompetensi. Kenyataannya, tidak semua akademisi memiliki kompetensi mengelola tambang.
“Akhirnya, hanya kampus yang punya kapital dan jaringan yang akan mendapat WIUP. Lalu, bagaimana dengan kampus-kampus yang punya akses terbatas? Ya, tetap diadu antara sipil dengan sipil,” kata Reza.
Sejalan dengan pandangan Ilham dan Reza, ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, izin tambang bagi perguruan tinggi bukan sekadar bisnis, tetapi mencerminkan nafsu manusia yang berupaya memecah belah kampus. Kampus yang seharusnya menjadi ruang pengkritik terhadap perilaku negara, kini dijadikan target untuk dipecah belah.
Fenomena ini mirip dengan upaya membelah ormas, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Awalnya berbasis keadaban, tetapi kemudian terdorong ke arah perhitungan ekonomi. Kampus kini berada dalam ancaman serupa, di mana berbagai kepentingan berupaya mengarahkan institusi akademik ke ranah keuntungan bisnis tambang yang berimplikasi pada fragmentasi internal.
Saat ini, wacana yang berkembang di dalam kampus bukan lagi soal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi bagaimana cara mengekstraksi kekayaan alam. Hal ini mengubah esensi kampus sebagai tempat pembelajaran menjadi sekadar alat untuk meraup keuntungan.
“Kampus-kampus dan organisasi akademik harus bersatu. Gerakan ini perlu dikonsolidasikan agar lebih efektif dalam menekan penguasa untuk mencabut kebijakan terkait konsesi tambang bagi kampus,” ujar Feri.(*)
saat ini, akademisi menghadapi beban administratif yang cukup besar. Jika kampus menambah beban kerja baru berupa aktivitas tambang, maka ini bukan hanya di luar kewajaran, tetapi dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur akademik. Beban kerja akademisi yang meningkat akan mengurangi fokus pada tugas utama, yakni mendidik dan meneliti.
Selain itu, bisa melahirkan ketimpangan gender dalam dunia akademik. Sebab, sektor pertambangan merupakan industri yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian, peran sebagai pengawas independen akan hilang bila kampus menjadi bagian dari pelaku tambang.
“Kewajiban kampus bukan mengapitalisasi pendidikan, tapi bagaimana membuat pendidikan menjadi acceptable bagi semua orang,” kata Tata.
Suka atau tidak, lanjutnya, tambang adalah bisnis yang tidak bersih. Posisi kampus seyogianya memproduksi pengetahuan dan teknologi untuk mereduksi efek negatif dari aktivitas tambang. Bukan sebaliknya, menjadi agen baru untuk memperluas perusakan.
“Kalau kampus mengelola tambang berarti ia pelaku. Padahal, kalau terjadi sesuatu, yang menjadi ahli untuk menilai adalah orang-orang di universitas,” ujarnya.
Zulfatun Mahmudah, komunikasi publik perusahaan tambang, mengatakan, sektor pertambangan membutuhkan modal awal yang sangat besar. Sebagai gambaran, PT Kaltim Prima Coal menghabiskan USD 570 juta dalam tahap konstruksi awalnya, atau sekitar Rp10 triliun dengan kurs saat ini. Bila kampus mengelola tambang, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, melibatkan pihak ketiga, berarti memberi hak konsesi kepada investor dan kampus menerima fee, namun hilang kendali penuh atas tambang. Kedua, kampus harus mencari pinjaman, yang berarti harus ada aset sebagai jaminan.
Risiko lain yang akan dihadapi kampus adalah kehancuran reputasi. Kampus bisa dianggap tidak independen karena tersandera kepentingan bisnis. Kampus akan kehilangan kredibilitas akademik akibat konflik kepentingan.
“Kampus bisa dianggap menyimpang dari tujuan awalnya sebagai institusi pendidikan dan penelitian. Apakah kampus benar-benar akan mendapatkan keuntungan dari tambang? Atau justru akan merusak reputasinya?” ucap Zulfatun.
Pelemahan Perlawanan
Dalam pandangan Ilham, polemik soal izin tambang untuk kampus merupakan perang posisi atau perang wacana. Mengutip Gramsci, perang posisi untuk pencapaian hegemoni. Perang ini dilakukan pada tingkat masyarakat sipil.
“Pada satu sisi, ada wacana konsesi tambang yang harus disukseskan. Pada sisi lain, banyak resistensi terhadap praktik-praktik tambang yang memang terbukti merusak lingkungan. Lalu, dimunculkanlah wacana tandingan bahwa mereka yang punya tradisi moralitas dan intelektualitas terlibat pengelolaan tambang. Ini kan untuk meredam kritik dan perlawanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ilham, isu mengenai izin tambang bagi kampus merupakan bentuk desentralisasi pengelolaan tambang. Pengelolaan tambang yang semula terpusat kini diserahkan kepada aktor-aktor subnasional, seperti ormas dan perguruan tinggi. Secara psikologis, upaya itu agar isu tambang bisa diterima oleh khalayak. Sebab, dalam banyak kasus, persoalan tambang cenderung diwarnai konflik, baik vertikal maupun horizontal.
“Kelas penguasa melihat bahwa gerakan sosial dimotori kelas menengah. Untuk mengurangi resistensi itu, maka dibangunlah wacana tandingan bahwa kampus mengelola tambang,” kata dia.
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Akbar Reza sependapat dengan Ilham. Bila diperhatikan, isu soal izin kelola tambang untuk kampus seperti cek ombak. Lempar dahulu wacananya untuk melihat respons masyarakat sipil, lalu pemerintah akan mengambil sikap.
“Ini disebut viral based policy, kebijakan yang berbasis sifatnya viral. Itulah mengapa diskusi-diskusi seperti ini sangat penting untuk menjaga kompas diri bahwa ruang ini bukan sekadar intelektual, tapi juga spiritual,” ujarnya.
Hal lain yang meresahkan, sambung Reza, sivitas akademika menjadi tameng untuk legitimasi moral atau intelektual. Ketika kampus terlibat pengelolaan tambang, maka yang dibutuhkan bukan hanya kapital, tapi juga kompetensi. Kenyataannya, tidak semua akademisi memiliki kompetensi mengelola tambang.
“Akhirnya, hanya kampus yang punya kapital dan jaringan yang akan mendapat WIUP. Lalu, bagaimana dengan kampus-kampus yang punya akses terbatas? Ya, tetap diadu antara sipil dengan sipil,” kata Reza.
Sejalan dengan pandangan Ilham dan Reza, ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, izin tambang bagi perguruan tinggi bukan sekadar bisnis, tetapi mencerminkan nafsu manusia yang berupaya memecah belah kampus. Kampus yang seharusnya menjadi ruang pengkritik terhadap perilaku negara, kini dijadikan target untuk dipecah belah.
Fenomena ini mirip dengan upaya membelah ormas, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Awalnya berbasis keadaban, tetapi kemudian terdorong ke arah perhitungan ekonomi. Kampus kini berada dalam ancaman serupa, di mana berbagai kepentingan berupaya mengarahkan institusi akademik ke ranah keuntungan bisnis tambang yang berimplikasi pada fragmentasi internal.
Saat ini, wacana yang berkembang di dalam kampus bukan lagi soal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi bagaimana cara mengekstraksi kekayaan alam. Hal ini mengubah esensi kampus sebagai tempat pembelajaran menjadi sekadar alat untuk meraup keuntungan.
“Kampus-kampus dan organisasi akademik harus bersatu. Gerakan ini perlu dikonsolidasikan agar lebih efektif dalam menekan penguasa untuk mencabut kebijakan terkait konsesi tambang bagi kampus,” ujar Feri.(*)
Tinggalkan Balasan