Home / Kabar Kampung / Lingkungan Hidup

Sabtu, 9 September 2023 - 10:28 WIT

Warga “Usir” PT Priven Lestari dari Gunung Wato-wato Halmahera Timur?

Warga   aksi long march menuju kantor camat Buli menyatakan sikap menolak perusahaan tambang eksploitasi gunung wato wato, foto Aliansi masyarakat buli

Warga aksi long march menuju kantor camat Buli menyatakan sikap menolak perusahaan tambang eksploitasi gunung wato wato, foto Aliansi masyarakat buli

Gunung Wato- wato,  yang menyerupai manusia di Halmahera Timur Maluku Utara saat ini menghadapi ancaman serius.  Ancaman itu karena adanya  rencana penambangan nikel oleh salah satu perusahaan  bernama PT PL. Aktivitas perusahaan yang belakangan memunculkan protes warga.   

Protes   karena  rencana penambangan itu dikuatirkan berdampak buruk menghancurkan ruang hidup mereka.  Karena itu warga lalu bergabung dalam Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato-Wato, menggelar Aksi Akbar Rabu (6/9/2023) lalu.  Aksi ini terbilang besar karena massanya berjubel berasal dari 8 desa di kecamatan ini  karena sama sama merasa wilayahnya terancam.    

Aksi dimulai  dari, warga berkumpul di Desa Buli Asal di depan rumah adat Iyantoa, tuan tanah orang Buli. Bersama tetua adat, massa berpamitan    minta direstui perjuangan warga Buli. Mereka kemudian long march melewati 4 desa, di situlah warga banyak bergabung ikut memadati kantor Camat Maba. Massa aksi juga bergabung dari perwakilan paguyuban  di Buli seperti kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, Ambon, Batak,  bahkan guru SD, SMP dan SMA. Dalam aksi ini tokoh agama juga ikut berorasi.

Ibu-ibu dan orang tua tua kampong masing masing  bicara terkait ketakutan dan kekhawatiran jika sampai  PT  Priven beroperasi. “Sehari- hari kami dengar dan saksikan bagaimana tambang merusak sungai dan lingkungan,” kata Lely Mandang yang juga salah satu tokoh agama di Buli.

Warga aksi tolak priven lestari membawa berbagai spanduk dan pamflet menolak aktivitas perusahaan ini di gunung wato wato Halmahera Timur

Warga kemudian mendatangi kantor camat sejak sekira   pukul 10.00  pagi, lalu  meminta perwakilan Pemkab  Haltmahera Timur datang. Perwakilan pemerintah melalui Wakil Bupati Anjas Taher tiba di hadapan massa   sekira pukul 15.00 WIT. Saat itu sempat terjadi   perdebatan antara warga dan pemerintah  saat massa aksi meminta wakil Bupati menandatangani permintaan warga yang berdemo. Meski demikian pemerintah daerah kemudian menandatangani tuntutan dalam bentuk pernyataan sikap tersebut.      

Di rumah adat Iyantoa orang Buli itu juga dilakukan   ritual cakalele dan doa bersama dipimpin Abu Merek Ketua Forum Kerukunan Ummat Bergama.  

Dalam aksi itu para tokoh masyarakat bersama warga turut menandatangani sebuah  petisi yang disampaikan ke pemerintah daerah. Petisi itu menyatakan bahwa masyarakat Buli yang tinggal di Buli Halmahera Timur, menyatakan dengan kesadaran dan kesungguhan tidak  rela hutan dan gunung yang ada di belakang  wilayah Buli Halmahera Timur ditambang perusahaan apa pun.

Baca Juga  BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi

“Kami menyatakan menolak dan mengusir PT Priven Lestari yang menambang di Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur,” demikian bunyi  petisi yang ditandatangani bersama tersebut.

Warga mau menegaskan bahwa aksi menolak penambangan Gunung Wato wato dengan PETISI RAKYAT tolak Priven itu, sebenarnya ingin menyatakan kepada publik bahwa warga ingin mengusir perusahaan ini keluar dari wilayah mereka.

Alat Berat yang diturunkan warga dari lokasi perusahaan. foto Aliansi Masyarakat Buli Peduli Gunung Wato wato

“Pesan utama yang kami ingin sampaikan adalah  PT Priven terusir dari Buli,” kata  Said Marsaoly salah satu warga dan juga orator aksi.  Karena itu kemudian warga beramai- ramai dikawal polisi menarik sejumlah alat berat dari lokasi kerja PT Priven.  

Warga melakukan hal ini karena dasar mereka Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher sudah menandatangani sikap mereka dan berjanji menindaklanjuti pencabutan izin perusahaan tersebut.

“Wakil bupati menandatangani pernyataan sikap kami dan mendukungnya. Karena itu kami bersama dikawal polisi, menurunkan alat- alat berat milik perusahaan dari lokasi kerja mereka,”kata Said.  

Warga membubarkan diri  setelah alat berat  diturunkan  warga dan parkir di samping jalan raya desa Geltoli.

Sekadar diketahui di gunung Wato-Wato terdapat kawasan hutan lindung dan hutan desa yang berfungsi sebagai wilayah resapan air. Di sini juga terdapat mata air yang mengalir melalui tiga sungai besar dan beberapa anak sungai, yang  selama ini menjadi sumber air utama ribuan warga. Bahkan menjadi sumber air baku bagi PDAM Buli. Jika ditambang akan menghancurkan semua sumberdaya yang ada.   

Di kaki gunung Wato- Wato  juga terdapat lahan pertanian dan perkebunan warga yang ditanami pala, cengkeh, dan nanas.   

 “Apa yang dilakukan warga adalah semata-mata mempertahankan ruang hidup terakhir di Gunung Wato-Wato dari cengkeraman perusahaan tambang,” ujar Said.  

Baca Juga  Ini Hasil Kajian Climate Right Internasional

Karena masalah ini kemudian Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato-Wato, mendesak berbagai pihak termasuk pemerintah segera bersikap atas aktivitas pertambangan yang dilakukan.  

Wakil bupati Anjas Taher yang hadir di hadapan massa  mendukung aksi masyarakat tersebut. Dia menyatakan akan melanjutkan tuntutan yang disampaikan warga.  Anjas  menyampaikan beberapa poin penting terkait aksi warga. Pertama pemerintah daerah mengokomodir tuntutan masyarakat ini dan akan menyampaian ke pemerintah pusat. Tujuannya agar segera diambil langkah mencabut izin yang ada sesuai tuntutan masyarakat.   “Karena itu kami meminta pihak- pihak yang berwenang menghentikan aktivitas penambangan di Gunung Wato wato.  Pemerintah Halmahera Timur akan menghentikan aktivitas tambang apa pun di kawasan gunung wato wato,” katanya di hadapan  massa. 

Berdasarkan aspirasi yang ada pemerintah Halmahera Timur akan menindaklanjuti mencabut izin perusahaan yang beroperasi di gunung Wato wato dan akan menyampaikan ke pemerintah pusat. 

Kepala Teknik Tambang PT Priven Lestari Ridwan Muhammad dikonfirmasi Jumat (8/9/2023) terkait adanya aksi warga  dan penarikan alat berat dari lokasi perusahaan serta adanya desakan dicabutnya izin perusahaan  beralasan sedang mengambil cuti. Karena itu dia tak bisa memberikan penjelasan. Dihubungi via aplikasi WhatsApp di nomor kontak +62 821-9284-xxxx  mengatakan akan meneruskan daftar pertanyaan tertulis yang diajukan  ke  manajemen perusahaan.  “ Nanti saya lanjutkan ke pihak management,” tulisanya dalam pesan singkat whatsApp.   Namun saat ditanya   kepstian kapan  tanggapan dari pihak perusahaan, Ridwan tak memberi  jawaban. Hingga tulisan terbit tidak ada lagi tanggapan dari pihak perusahaan.  

Sekadar tahu saja, saat di Halmahera Timur ada 27 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi mencapai 172.901,95 hektar. PT Aneka Tambang (ANTAM) adalah salah satu perusahaan pemegang konsesi terbesar yang menguasai wilayah daratan Halmahera, hingga pulau kecil Gee dan Pakal. PT Priven sendiri saat ini telah mulai melakukan aktivitas di lapangan salah satunya membuka jalan menuju wilayah yang  akan ditambang. (*)

Share :

Baca Juga

Kabar Malut

Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Tak Berdasar Saintifik

Lingkungan Hidup

55 Pulau Kecil Digempur Tambang dan Sawit Tak Dibahas Capres

Kabar Kampung

Warga Gane Timur Minta Pemerintah Perhatikan Produksi Sagu

Lingkungan Hidup

KLHK Bakal Revisi Aturan Amdal

Kabar Kampung

Ini Masalah Warga Pulau Kecil di Halmahera Selatan  

Kabar Kampung

Bangun Desa Harus Dimulai dari Tata Ruang

Lingkungan Hidup

Ini Hasil Riset Scooping Nikel untuk Electric Vehicle (EV)

Kabar Kampung

Safri Bubu, Pahlawan Konservasi Mamua dari Galela Halmahera