Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kota Pulau » Tiga Isu Fokus ICMI untuk Masa Depan Malut

Tiga Isu Fokus ICMI untuk Masa Depan Malut

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 24 Okt 2023
  • visibility 838

Ada banyak persoalan di bidang lingkungan yang menghantui dunia saat ini. Beberapa di antaranya  adalah dampak perubahan iklim (climate change) dan problem pangan. Sementara kepedulian public terhadap dua persoalan ini masih masih terbilang minim. Karena itulah  Organisasi Wilayah (ORWIL) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Maluku Utara menjadikan dua isyu ini    didorong  ke tengah masyarakat dan pemerintah  agar diperhatian sekaligus menjadi core ketika membuat kebijakan.  Setidaknya hal ini, menjadi tema pembicaraan ketika Pengurus ICMI Malut bertandang ke Kedaton Kesultanan Tidore  dan bertemu langsung Sultan Tidore Husain Sjah pada Selasa (17/10/2023) lalu.

Ketua Orwil ICMI Malut Dr Kasman Ahmad bersama sekretaris Dr Herman Oesman dan beberapa pengurus saat  diskusi terbatas dengan Sultan di pendopo kedaton kesultanan Tidore, sebelum menghadiri pelantikan ICMI Kota Tidore Kepulauan,  menyampaikan bahwa  ada  sejumlah soal besar  terutama di bidang lingkungan sepertinya luput dari perhatian  para pihak. Karena itu ICMI  menjadikan masalah  tersebut sebagai konsen penting.

Bertepatan dengan kegiatan  ICMI Annual Meeting yang rencana dilaksanakan di Ternate  pada  26 sampai 28 November  nanti  dan dihadiri Orwil ICMI di seluruh Indonesia hal ini menjadi tema utama.   “Ada sejumlah isu besar tetapi kami fokuskan pada isyu lingkungan secara umum, isu perbahan iklim dan persoalan pangan. Ini  menjadi isyu utama didorong untuk dibahas dalam ICMI Annual Meeting nanti,” jelas Kasman.

Menurut dia, persoalan ini begitu serius terutama di Maluku Utara yang mayoritas berada di pulau pulau kecil. Sejumlah persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat di Halmahera, Obi dan pulau lainnya karena adanya eksploitasi tambang. Ini mesti menjadi perhatian serius semua pihak terutama ICMI yang berisikan insane intelektual.

Dia bilang, ada ancaman serius yang dihadapi masyarakat terutama soal air, kesehatan maupun social ekonomi yang akan semakin dirasakan.  Hal ini di masa depan akan semakin berat.  Karena itu perlu mendapat perhatian.  

Tidak itu saja, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dampak perubahan iklim yang begitu nyata terjadi. Bahkan sudah dirasakan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. “Masalah  ini nyata di tengah tengah kita,” ujarnya.  

Masalah perubahan iklim yang dihadapi masyarakat di Pulau kecil cukup nyata. Gelombang yang menghantam berbulan bulan menyulitkan warga di Pulau Mayau Kecamatan Batang Dua ini kadang sulit bepergian dengan kapal. foto M Ichi

Ketiga yang tidak kalah penting dihadapi Indonesia dan dunia saat adalah persoalan pangan. Hari hari ini karena persoalan pangan, misalnya  beras mahal lalu pemerintah meminta masyarakat mengkonsumsi pisang, sagu maupun pangan lainnya.

“Ini adalah fakta yang hari ini tidak bisa  kita nafikan. Karena itulah sudah saatnya semua pihak perlu didorong agar lebih peduli pada soal ini.  Maluku Utara yang wilayahnya berada di pulau pulau kecil menghadapi tiga problem itu sekaligus.  Keterancamannya cukup serius,” jelasnya.

Soal pangan misalnya, pulau pulau tidak punya cadangan pangan cukup saat menghadapi peristiwa ekstrem. Harapannya Halmahera tetapi ketika lahan lahan produktif petani sudah dikuasai tambang   maka harapan agar petani bisa menanam tidak bisa lagi.

Di tempat yang sama Sultan  Husain Sjah, berbicara soal penyelamatan lingkungan di Maluku Utara. Dia sedikit menyentil soal nasib Halmahera di masa depan. Terutama dampak tambang terhadap masyarakat dan lingkungan  yang mereka tinggali. Dia bilang, ada masalah strategis terkait lingkungan di Halmahera dan beberapa pulau lainnya yang perlu diberi perhatian. Dia juga  menyentil soal suara suara untuk kembali memekarkan Halmahera menjadi provinsi. “Silakan itu hak semua orang tetapi perlu memperhatikan persoalan stratagis lingkungan di Pulau Halmahera. Per hari hari ini persoalan tanah, air dan banyak masalah social dihadapi masyarakat. Saya tantang mereka yang teriak teriak itu apa tidak punya izin-izin tambang,” katanya.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih satu jam itu turut membahas politik electoral terutama Pemilu 2024  yang semakin dekat. Usai diskusi tersebut kegiatan ICMI dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus ICMI Kota Tidore Kepulauan yang dipimpin Orwil ICMI Maluku Utara. ICMI Kota Tidore Kepulauan dinakhodai oleh Yusuf Kamis yang juga dosen ISIPOL di Unversitas Nuku Tidore. (*)  

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • 91,3 Persen Nelayan Tuna Maluku Utara Kerap Alami Kelangkaan BBM

    91,3 Persen Nelayan Tuna Maluku Utara Kerap Alami Kelangkaan BBM

    • calendar_month Sen, 17 Agu 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 238
    • 0Komentar

    KPBP Bahas Perbaikan Tata Kelola Subsidi dan Rumpon     Sebanyak 91,3 persen nelayan skala kecil di Maluku Utara mengaku kerap mengalami kelangkaan stok BBM bersubsidi, sementara 63,7 persen terpaksa membeli BBM melalui supplier atau pengecer dengan harga lebih tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan biaya operasional melaut dan berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan. Temuan tersebut merupakan hasil […]

  • Perlindungan Sagu Tak Dilakukan, Perda Hanya Pajangan (3) Habis

    • calendar_month Sen, 8 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 1.042
    • 0Komentar

    Sejak dulu kampung-kampun g di Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara memiliki banyak kebun sagu. Salah satu desa yang menjadi pusat sagu adalah Sagea dan Kiya di Weda Utara. Karena potensi itu, pemerintah daerah kemudian berpikir melindunginya setelah massivenya industri tambang masuk ke wilayah ini. Pemkab Halmahera Tengah  kemudian membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi pohon […]

  • 14 Lurah di Ternate Utara Jadi Mahimo Gam   

    • calendar_month Sel, 16 Agu 2022
    • account_circle
    • visibility 938
    • 1Komentar

    Ternate  dikenal sebagai negeri   adat  se atorang. Karena itu segala sesuatu mestinya berdasar pada ketentuan yang diatur  oleh adat seatorang di Kesultanan Ternate.  Dalam hal perangkat dan struktur pemerintahan baik penamaan dan penyebutannya  sudah saatnya mengikuti   pada adat se-atorang  di kesultanan Terante tersebut.  Setidaknya,  hal ini   kemudian,   14 lurah di Kota Ternate Utara, dikukuhkan sebagai […]

  • Bekali Aktivis Mahasiswa dan NGO dengan Pengorganisasian Masyarakat

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle
    • visibility 634
    • 0Komentar

    Forum Studi Halmahera (Foshal) Maluku Utara menggelar Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Maluku utara  yang digelar  Sabtu (18/10/2025)  dan Jumat (19/10/2025). Pelatihan ini melibatkan  mahasiswa dan anggota lembaga   Walhi. Pelatihan   ini bertujuan memberikan penguatan kepada para aktivis mahasiswa dan anggota lembaga WALHI  memahami […]

  • Malut Masuk 10 Provinsi yang Terus Alami Deforesfasi

    • calendar_month Sab, 19 Mar 2022
    • account_circle
    • visibility 975
    • 2Komentar

    Hutan yang berada di sejumlah pulau di Maluku Utara    terus alami deforestasi. Walau lajunya cenderung turun, faktanya hingga kini masih banyak  pulau  yang kehilangan tutupan hutannya. Data Yayasan Auriga Nusantara, menunjukan tutupan hutan alam nasional di Indonesia mencapai 88 juta hektare. Dari angka tersebut, 80% berada di 10 provinsi kaya-hutan, seperti Papua, Papua Barat, Kalimantan […]

  • Mulai Dirintis Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

    • calendar_month Sab, 17 Jun 2017
    • account_circle
    • visibility 2.236
    • 0Komentar

    Hingga Desember 2018  sudah diresmikan 177 Kawasan Konservasi Perairan. Dari jumlah itu , 35 KKP yang menjadi prioritas sudah dimasukkan ke Bappenas. Hal ini terungkap  dalam Lokakarya Petunjuk Teknis Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Rabu (13/6) lalu di Jakarta. Lokakarya ini oleh  pemerintah Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kementerian Lembaga Terkait, USAID Indonesia dan USAID SEA […]

expand_less