Pemanfaatan Potensi Laut Maluku Utara Masih Minim

Setiap 8 Juni diperingati sebagai hari laut sedunia atau World Ocean Day. Peringatan ini untuk mengingatkan pentingnya lautan bagi kehidupan manusia karena   menutupi lebih dari 70% planet Bumi. Dikutip dari https://tirto.id/hari-laut-sedunia-2021-tema-8-juni-cara-rayakan-world-ocean-day-gg) menyebutkan bahwa   laut menjadi sumber kehidupan manusia, mendukung kesejahteraan umat manusia dan setiap organisme lain di bumi. Lautan menghasilkan setidaknya 50% oksigen Bumi, merupakan rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati Bumi, dan merupakan sumber protein utama bagi lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia. Belum lagi, laut adalah kunci ekonomi manusia dengan perkiraan 40 juta orang dipekerjakan oleh industri berbasis laut pada tahun 2030.

Terlepas dari segala manfaatnya, kondisi lautan semakin hari makin kritis. Dilansir PBB, 90% populasi ikan besar habis, dan 50% terumbu karang hancur, manusia mengambil lebih banyak daripada yang dapat diregenerasi. Untuk melindungi dan melestarikan laut dan semua yang menopangnya, manusia harus menciptakan keseimbangan baru, yang berakar pada pemahaman yang benar tentang laut dan bagaimana manusia berhubungan dengannya. “The Ocean: Life and Livelihoods” adalah tema Hari Laut Sedunia 2021. 

Lalu   bagaimana dengan pemanfaatan laut Maluku Utara  dari potensinya saat ini?

Secara potensi Maluku Utara kaya potensi perikanan dan kelautan. Tidak hanya perikanan tangkap dan potensi budidaya perikanan laut. Dilihat dari  potensi lestari perikanan Maluku Utara misalnya mencapai 517.000 ton/tahun. Sementara  pemanfaatannya baru mencapai 150.232 ton.

“Pemanfaatannya baru 29 persen sementara yang belum  dimanfaatkan 71 persen,” jelas  Dr Irvan Koda Akademisi dari  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate  dalam sebuah seminar perikanan yang digelar di Ternate belum lama ini. Untuk perikanan tangkap misalnya, Maluku Utara memiliki potensi Standing Stock mencapai 1.035.230 ton/tahun.  

Sumberdaya ikan yang tertangkap nelayan di Maluku Utara juga ada sekira 98 jenis, di mana 74 diantaranya bernilai ekonomis penting. Sementara 20 jenis merupakan komoditi perikanan yang bernilai ekonomis tinggi.

“Maluku Utara punya  komoditi unggulan misalnya  tuna,  dan cakalang, rumput laut, kerapu, dan udang vannamei.  Secara keseluruhan potensi sumberdaya (standing Stock) = 1.035.230  ton / tahun,” jelasnya.

Potensi yang ada didukung oleh wilayah laut Maluku Utara yang cukup  luas. Di mana total luas wilayah  mencapai  14.801,10 kilometer. Dari luasan itu daratanya hanya 32.004,57 kilometer. Sementara lautannya  mencapai 113.795,53 kilometer.

Maluku Utara juga memiliki garis pantai sepanjang 6.823,53 kilometer atau kurang lebih 1/8 dari garis pantai Indonesia. Belum lagi banyaknya jumlah pulau.  Di Maluku Utara memiliki  805 pulau,  82 yang berpenghuni sementara 723 pulau tidak berpenghuni dengan satu pulau berada di daerah terluar yakni Pulau Jiew di Halmahera Tengah.

Luasan itu juga mencakup desa di pesisir pantai   sebanyak 856 desa  dan 115 desa di pedalaman, atau  total 1196 desa   tersebar di 8 Kabupaten dan dua kota di Maluku Utara.

Potensi lainnya jumlah nelayan di Maluku Utara mencapai 19056 orang  dan pembudiddaya ikan 7439  dari total penduduk 1.25, 771 orang.

Sumber: Fakultas Perikanan Universita Khairun Ternate.

 Dr Irvan  menyebutkan, potensi melimpah itu ternyata belum diikuti pengelolaan yang benar-benar menyejahterakan nelayan dan masyarakat Maluku Utara umumnya. 

Karena itu dia  berharap  kekayaan luar biasa yang belum tergarap ini,  perlu ada keseriusan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Terutama  mengambil langkah-langkah strategis menyejahterakan masyarakat terutama nelayan.   

“Harus segera ada pembenahan sarana dan prasarana. Kapasitas SDM nelayan dan keluarga nelayan juga perlu ditingkatkan. Inovasi teknologi juga penting. Selain  itu nelayan harus diberikan modal usaha dengan adanya dukungan dan kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf  akui  potensi itu terbentang di 4 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).  Dari 11 WPP di Indonesia Maluku Utara masuk dalam  4 WPP yang pengelolaan wilayah lautnya bersama  beberapa provinsi di Indonesia.  

Dari 11 WPP Malut masuk 4  WPP yakni Teluk Tolo dan Laut Banda (WPP 714), Laut Maluku, Laut Halmahera dan Laut Seram (WPP 715), Utara Pulau Halmahera (WPP 716) dan Laut Pasifik (WPP 718). 

“Potensinya sangat luar biasa dan  terbanyak di seluruh Indonesia,” jelas Abdulllah saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional Perikanan Maluku Utara dan Tantangan Industri 4.0 di Ternate baru-baru ini.

Dalam seminar itu terungkap bahwa, di balik besarnya potensi yang dimiliki, tak seimbang dengan pemanfaatannya bagi masyarakat.   

Tingkat pemanfaatan potensi pelagis besar, kecil, demersal, ikan karang dan  hasil kelautan lainnya  belum terkelola dengan baik.

Untuk pelagis kecil dari 4 WPP potensi 13.73,349  ton. Tapi tingkat  pemanfaatannya  baru 21,4 persen.  Artinya masih ada 79,6 persen belum dikelola.  Begitu juga untuk pelagis besar dari 583,378 ton  pemanfaatannya baru  53,5  persen.  

Ikan demersal tingkat pemanfaatan 9.2 persen dari total potensi yang ada di 4 WTP yakni 590,907 ton.  Untuk ikan karang dari 474, 866 ton pemanfaatannya baru 14, persen. 

Estimasi jumlah produksi perikanan tangkap di tahun 2019 misalnya, ada 257 ribu ton, masih didominasi pelagis besar. Sementara perikanan budidya dengan potensi 41 ribu ton tingkat pemanfaatan masih minim terutama budidaya perikanan laut.

Menjawab ragam persoalan perikanan yang dihadapi  maka, saat ini mendorong  dikembangkannya empat jenis ikan yakni pelagis besar dan   kecil,  demersal dan ikan karang  dalam program penangkapan. “Maksudnya bukan kita abaikan yang jenis ikan lain. Pemerintah focus mengelola empat jenis ikan yang ada.  Yang paling utama  diperhatikan untuk pengembangan pemanfaatan sumbedaya  adalah dengan memperhatikan pemanfaatan izin- izin usaha perikanan yang ada.

Untuk izin pemanfaatan ikan karang misalnya membutuhkan monitor secara ketat ketika izin izin  itu dikeluarkan. Terutama penempatan perizinan atau  lokasinya.

Peluang dan potensi sektor kelautan  dan perikanan  di Maluku Uara cukup besar. Maluku Utara  juga  punya posisi yang  sangat strategis terutama mengatur dan menata wilayah- wilayah kelautan yang ada.   

Tidak itu saja, kelautan dan perikanan juga dikembangkan ke  bidang wisata bahari dan perikanan budaya  perairan.   Begitu juga dengan  pengembangan  potensi perikanan budidaya, di Maluku Utara baru 2 persen  dimanfatkan.   Budidaya perikanan dan kelautan juga masih sangat minim.

“Malut sudah punya program unggulan Tuna, Tongkol dan Cakalang  (TTC) serta udang vanamae. Program ini juga akan masuk dalam program Limbung Ikan Nasional (LIN).  

  “Konsep LIN yang akan dijalankan pada 2021 ini yakni rencana dibangun  4 Sentra  Perikanan Terpadu (SPT).    Yakni SPT di Pulau Morotai,  membawahi Halmahera Utara, Halmahera Timur. SPT Sofifi membawahi Ternate Tikep dan Halmahera Tengah. Di Halmahera Tengah ada SPT khusus  di  Patani.  SPT ini dikembangkan karena illegal fisihing sangat marak di kawasan tersebut. Banyak nelayan asing  masuk sampai ke teritori Indonesia.

SPT ketiga di Halmahera Selatan keempat di Sanana membawahi Sanana dan Taliabu. Programnya ada tiga kegiatan yakni perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta peningkatan sumberdaya perikanan.

Saat ini Pemerintah Maluku Utara  juga telah membuat   kebijakan pembangunan kelautan  dan Perikanan 2020- 2024 . Yakni mendorong peningkatan iklim investasi di sektor perikanan, khususnya pengembangan Komoditi unggulan (TCT), Udang Vamane dan Rumput Laut.  Selain itu penguatan industrialisasi dan sertifikasi unit pengolahan ikan sesuai standar SKP dan HACCP. Penguatan hasil tangkapan nelayan khususnya TCT. Ada juga program Cara Pembenihan  ikan yang Baik (CPIB).  Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana untuk TCT. Penataan distribusi dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka menjaga disparitas harga produk perikanan. Penguatan SDM dan manajemen kelembagaan seperti koperasi nelayan.

Peningkatan akses modal dan akses pemasaran bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Perluasan pengembangan sentra budidaya laut dengan fokus komoditi udang vaname dan rumput laut. Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan operasional.  

Mufti Murhum Kepala Dinas Perikanan Halmahera Tengah berharap ada intervensi pemeritah provinsi  yang memiliki pembiayaan besar mengurus juga nelayan  di kabupaten/kota.  Maluku Utara memiliki  potensi besar  dan belum dikelola dengan baik. Kondisi ini  bukan berarti tidak melakukan apa apa. Baginya potensi perikanan  di 4 WPP itu tidak stagnan tetapi dia akan ruaya ke mana saja. Karena itu perlu ada strategi bisa dilkukan.   “Pertama mendorong armada dan nelayan untuk menyambut rencana program LIN yang akan dijalankan. Dengan jumlah nelayan yang begitu besar jika dikelola secara baik dengan difasilitasi fasilitas dan modal  bagi nelayan yang ada, maka mereka akan meningkatkan produktivitas  perikanan dan kelautan  hingga eksport,” jelasnya.

Tiap tahun Dinas Perikanan Provinsi mendapatkan alokasi APBD hingga Rp60 miliar. Ini mestinya provinsi mendorong pemberdayaan nelayan terutama   penambahan fasilitas dan permodalan mereka. Pemerintah provinsi  perlu memikirkan  mencari kawasan perikanan yang luas dan kaya potensi untuk dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada nelayan local agar mereka bisa berdaya.

“Tahun ke tahun bicara potensi tetapi potensi itu dimanfaatkan nelayan luar Maluku Utara. Di laut Halmahera banyak kapal ikan dengan kapasitas 150 sampai 200 GT milik nelayan luar Maluku Utara  menangkap ikan di laut Halmahera kemudian dibawa ke luar. Mereka memanfaatkan potensi  di Maluku Utara,” katanya. Jika pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai perikanan Maluku Utara akan maju dan masyarakat  nelayannya sejahtera. (*)