Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kota Pulau » Pulau- pulau Kecil di Malut yang Butuh Perhatian ( Bagian 1)

Pulau- pulau Kecil di Malut yang Butuh Perhatian ( Bagian 1)

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 30 Nov 2019
  • visibility 544

Maluku Utara sebagai provinsi Kepulauan memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 145.801,1 kilometer meliputi daratan 45.069,66 Km2 (23,72 persen) dan wilayah perairan seluas 100.731,44 Km2 (76,28 persen). Maluku Utara juga memiliki  panjang garis pantai 3.104 Km.

Data  hasil identfikasi jumlah pulau di Maluku Utara terdiri dari 1.474 pulau, dengan jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89  atau 1.385 tidak berpenghuni  yang memiliki komoditas unggulan di bidang perikanan  dan perlu mendapat perhatian khusus.

Pulau Halmahera (18.000 Km2)  begitu pula  lainnya seperti  Obi (3.900 Km2)   Taliabu (3.195 Km2),  Bacan (2.878 Km2)  Morotai (2.325 Km2) termasuk pulau kecil lainnya  seperti  Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya, memiliki potensi luar biasa.

Khusus di beberapa pulau kecil berdasarkan hasil riset Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) bekerjasama dengan Fakultas  Ekonomi Universitas Khairun Ternate, mendapatkan  komoditas unggulan  cukup luar biasa.  Untuk  Pulau Ternate  misalnya  ditemukan jenis ikan  seperti  cakalang, tongkol, tuna, kerapu, dan ekor kuning. Sementaa   di pulau Hiri ada kerapu, cakalang, tongkol, sorihi dan tuna. Di pulau Tidore ada cakalang, tongkol, sorihi, kerapu, dan tuna. Di pulau Moti juga ada  cakalang, julung, sorihi, kerapu dan kembung. Di pulau Laigoma ada ikan kerapu dan kakap. Sedangkn   di pulau Siko ada ikan kerapu,  kakap dan lobster. Komoditas unggulan di pulau Gafi ada ikan kerapu, kakap, dan sorihi.

Meski komoditas unggulannya melimpah kebijakan pembangunan yang masih berpihak pada dimensi  daratan (land oriented), jauh dari paradigma pembangunan  berdimensi kepulauan. Padahal negara ini adalah negara kepulauan. Hal ini  terlihat dari penerapan sistem penganggaran pembangunan untuk daerah daratan dan kepulauan yang tidak seimbang. Daerah daratan yang mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak seperti pulau Jawa menikmati anggaran yang lebih besar daripada daerah kepulauan yang penduduknya relatif sedikit sehingga terkesan menganak-tirikan daerah- daerah yang sebagian besar wilayahnya  laut dan pulau-pulau kecil seperti di provinsi Maluku Utara.

“Karena itu sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, dan mayoritas penduduknya tinggal di pulau-pulau dan pesisir pantai, maka arah pembangunan pun selayaknya diarahkan dan difokuskan pada pengembangan ekonomi di pulau-pulau dan daerah pesisir,” kata Chairul Amin kandidat doctor pada Institut Pertanian Bogor.  Chairul yang juga dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate itu dalam risetnya tentang Potensi Komoditas unggulan pulau-pulau kecil mengungkapkan bahwa  jumlah pulau-pulau dan kepulauan di Maluku Utara cukup banyak. Karena merupakan daerah kepulauan, berbagai hambatan dalam pembangunan masih sangat besar dihadapi. Terutama akses transportasi antar daerah dan antar pulau.  Untuk mendukung percepatan aksessibiltas perekonomian daerah, pemerintah daerah dituntut   mampu mengetahui basis keunggulan ekonomi yang dimiliki  daerahnya. Salah satunya  komoditas unggulan. Komoditas unggulan katanya berperan besar dalam upaya meningkatkan  pendapatan daerah. Pengembangan komoditas unggulan  itu dapat melibatkan seluruh masyarakat terutama  di daerah-daerah tertinggal, desa-desa miskin, di pulau-pulau terpencil sehingga diharapkan  membuka industri kecil dan   menyerap tenaga kerja yang banyak.     

“Pengembangan komoditas unggulan berbasis  pulau-pulau harus melihat pada potensi  sumberdayayang dimiliki oleh pulau. Sumberdaya dapat berupa manusia, alam, lingkungan, budaya, serta tradisi yang dapat menunjang kegiatan pengembangan suatu jenis komoditas yang menjadi ciri khas atau karakteristik pulau tersebut,”  jelas Chairul sebagaimana dimuat dalam   risetnya.   

Potensi perikanan tangkap di pulau-pulau kecil di provinsi Maluku Utara katanya, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Berdasarkan data BPS kota Ternate,   berturut-turut jumlah produksi hasil tangkapan ikan laut menunjukkan peningkatan produksi yaitu 2010 jumlah total produksi hasil perikanan tangkap mencapai 15.434,59 ton kemudian naik menjadi 16.057,18 ton pada  2011 dan pada  2013  total hasil tangkapan ikan di pulau Ternate mencapai 19.298,31 ton. Untuk jenis komoditas, ikan cakalang yang paling besar jumlahnya dibandingkan  jenis komoditas tangkapan lainnya yakni sebesar 3.594,62 ton pada 2010 naik menjadi 4.411,35 ton pada 2013.

“Jumlah hasil tangkapan yang tergolong masih rendah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Mengingat hampir sebagian besar luas wilayah provinsi Malut merupakan wilayah lautan maka  perikanan tangkap menjadi sektor yang berpotensi  dikembangkan untuk ditingkatkan nilai tambah ekonominya. Dengan begitu pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” katanya. Hal ini menurutnya bisa terlihat dari aktifitas ekonomi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di Maluku utara dimana mayoritas adalah petani dan nelayan. “Ketika musim atau cuaca lagi baik  laki-laki pergi melaut menangkap ikan, hasil tangkapannya sebagian  dimakan sebagian lainnya dijual ke penduduk desa atau dijual pulau lain. Namun karena minimnya sarana prasaranan pendukung seperti teknologi alat tangkap, infrastruktur dermaga, ketersediaan minyak dan es, cold storage, kelembagaan nelayan dan pasar yang terbatas menjadi hambatan bagi proses pengembangan komoditas unggulan di pulau- pulau kecil. (bersambung)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tiga Isu Fokus ICMI untuk Masa Depan Malut

    • calendar_month Sel, 24 Okt 2023
    • account_circle
    • visibility 364
    • 0Komentar

    Ada banyak persoalan di bidang lingkungan yang menghantui dunia saat ini. Beberapa di antaranya  adalah dampak perubahan iklim (climate change) dan problem pangan. Sementara kepedulian public terhadap dua persoalan ini masih masih terbilang minim. Karena itulah  Organisasi Wilayah (ORWIL) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Maluku Utara menjadikan dua isyu ini    didorong  ke tengah masyarakat dan […]

  • Climate Right Internasional Desak Hentikan Sementara Tambang Nikel di Maluku Utara

    • calendar_month Ming, 5 Nov 2023
    • account_circle
    • visibility 457
    • 1Komentar

    Pemerintah pusat harus merespons rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup atas pencemaran sungai  yang terjadi di Sagea Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara.  Demikian rilis resmi yang dikeluarkan Climate Rights International (CRI) akhir September lalu. Sekadar diketahui CRI adalah organisasi pemantauan dan advokasi iklim dan hak asasi manusia internasional yang didedikasikan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi […]

  • Kembangkan Kreativitas Anak dan Perkenalkan Sumber Air dengan Mewarnai

    • calendar_month Sab, 19 Mar 2022
    • account_circle
    • visibility 300
    • 1Komentar

    Salah satu peserta lomba mewarnai yang serius memberi warna pada gambarnya. foto M Ichi

  • Ini Cara Mendorong Warga Memetakkan Wilayah Adatnya

    • calendar_month Kam, 26 Jul 2018
    • account_circle
    • visibility 250
    • 0Komentar

    AMAN- Burung Indonesia dan CEPF Latih Masyarakat Adat Warga terutama kelompok masyarakat adat perlu didorong melakukan pemetaan wilayah kelolanya, termasuk  agar mereka bisa mengetahu klaim wilayah adatnya. Upaya ini memerlukan pelatihan atau training  pemetaan wilayah kelola mereka,    Dengan pemetaan itu juga masyarakat adat  bisa melakukan  proses penyatuan, mencatat dan mengesahkan pengetahuan tradisional yang  sudah tumbuh dalam […]

  • Bekali Aktivis Mahasiswa dan NGO dengan Pengorganisasian Masyarakat

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Forum Studi Halmahera (Foshal) Maluku Utara menggelar Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Maluku utara  yang digelar  Sabtu (18/10/2025)  dan Jumat (19/10/2025). Pelatihan ini melibatkan  mahasiswa dan anggota lembaga   Walhi. Pelatihan   ini bertujuan memberikan penguatan kepada para aktivis mahasiswa dan anggota lembaga WALHI  memahami […]

  • KPK: Kampus Harusnya Kawal Perusahaan Tambang

    • calendar_month Rab, 17 Nov 2021
    • account_circle
    • visibility 368
    • 2Komentar

    Sungai Wale di Halmahera Tengah yang terkontaminasi lumpur kerukan tambang PT BPN beberapa waktu lalu. foto M Ichi

expand_less