Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Kelola Sampah untuk Kesejahteraan

Kelola Sampah untuk Kesejahteraan

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 18 Feb 2023
  • visibility 776

Setiap tanggal 21 Februari, Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) sebagai konstelasi perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Peristiwa pada masa lampau di TPA Leuwigajah, tidak hanya berimplikasi pada shifting perhatian dan fokus ke pengelolaan sampah terintegrasi, namun dampak yang lebih besar terjadi terhadap lingkungan dan ekosistem kehidupan global yaitu perubahan iklim.

 Dikutip dari (https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5265/hpsn-2023-tuntas-kelola-sampah-untuk-kesejahteraan-masyarakat), Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati   baru baru ini di Jakarta  menyampaikan bahwa tema peringatan HPSN tahun 2023 ini adalah “Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 

Menurut Vivien, dalam tema ini pihaknya berupaya mentuntaskan persoalan sampah sesuai target pada tahun 2025, melalui Kebijakan Strategis Nasional Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017, yaitu penanganan sampah 70%, pengurangan sampah 30%. 

“Tahun 2023 ini, menjelang 2025 kita harapkan sudah siap menuntaskan persoalan sampah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan potensi nilai ekonomi yang dimiliki oleh sampah,” ungkap Vivien. 

Tahun ini, KLHK akan melaksanakan banyak  egiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peringatan HPSN nanti.  Vivien juga menerangkan  konsekuensi fenomena perubahan iklim menjadi pemantik utama konsolidasi konsep dan strategi dalam membangun daya dari seluruh pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, institusi non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang merupakan pihak yang wajib berkontribusi terhadap implementasi solusi nyata dalam pengelolaan sampah.

Keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak perubahan iklim diawali dengan meratifikasi Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 2016. Indonesia telah berkomitmen dengan peningkatan target penurunan emisi dari 29% di First NDC dan menjadi 31,89% di Updated NDC dengan upaya sendiri (CM1) dan dari 41% di First NDC menjadi 43,20% di Updated NDC. 

Samoah di laut Morotai yang terdampar di pantai Juanga

Penyampaian dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution di tahun 2022 semakin menegaskan posisi Indonesia di ranah internasional.  Pada sektor pengelolaan sampah, KLHK telah menerapkan skema pengelolaan sampah dengan pengembangan elaborasi prinsip dasar 3R (reduce, reuse, recycle) yaitu mengoptimalkan rantai nilai pengelolaan sampah di sumber dengan pemanfaatan teknologi dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola secara profesional serta terintegrasi.

Kegiatan rantai pengelolaan sampah yang menjadi target utama dalam perwujudan implementasi perencanaan operasional hingga tahun 2060. Kegiatan tersebut adalah peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk  mengimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025. Kemudian, tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan, serta tidak ada pembakaran liar sampah mulai tahun 2031.

Selain itu juga, dilakukan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2050 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Terakhir adalah penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.

Kegiatan rantai pengelolaan sampah yang menjadi target utama dalam perwujudan implementasi perencanaan operasional hingga tahun 2060. Kegiatan tersebut adalah peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk  mengimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025. Kemudian, tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan, serta tidak ada pembakaran liar sampah mulai tahun 2031.

Selanjutnya adalah, melakukan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2050 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Terakhir adalah penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.(*)
 

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Rekomendasi untuk Selamatkan Pulau Hiri

    • calendar_month Sen, 6 Jan 2025
    • account_circle
    • visibility 864
    • 0Komentar

    Embung Hiri Perlu Dievaluasi Sebelum Muncul Masalah Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha (FKDAS-MKR) Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kota Ternate  dan pihak terkait perlu mengevaluasi embung air hujan yang  sudah dibangun di Pulau Hiri. Embung Hiri adalah salah satu poin penting dari 10 rekomendasi yang dikeluarkan FORDAS MKR untuk […]

  • Ingatkan Warga Kota Ternate Hemat, Jaga dan Rawat Air

    • calendar_month Sab, 18 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 588
    • 0Komentar

    Kampanye Jalanan Komuntas Save Ake Gaale Ternate Hari Air Sedunia atau World Water Day yang diperingati warga dunia pada 23 Maret setiap tahun, selalu diperingati juga kelompok masyarakat di Kelurahan Sangaji Kota Ternate Utara, terutama mereka yang berada di kawasan sumber mata air Ake Gaale.   Ada beragam cara dilakukan. Salah satunya sebelum masuk puncak […]

  • Kawasan Khusus Sofifi di Atas DAS Kritis

    • calendar_month Sel, 15 Jun 2021
    • account_circle
    • visibility 885
    • 0Komentar

    Rawan Banjir dan Berada di Daerah Pusat Gempa Ibu kota Provinsi Maluku Utara yang berada di Kota  Sofifi  Pulau Halmahera ternyata dibangun di atas Daerah Aliran  Sungai (DAS) yang kondisinya kritis. Karena itulah  DAS ini masuk dalam pemulihan. Ibukota Provinsi yang telah ditetapkan melalui Undang undang Pemekaran provinsi Maluku Utara no 46 Tahun 1999  itu, […]

  • Ini Kondisi Jalan Sayoang -Yaba Pulau Bacan

    • calendar_month Sel, 19 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 848
    • 0Komentar

    Kondisi Kiometer 07 Jalan Sayoang Yaba Pulau Bacan Tak cukup dua meter lagi jalan ini akan putus dihantam banjir di Sungai kawasan Ake Rica. Jalan yang ambrol ini panjangnya sekira 20 meter. Foto Nahrawi Rabul warga Bacan Timur

  • Dampak Industri Ekstraktif di Malut Sangat Serius

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2024
    • account_circle
    • visibility 933
    • 0Komentar

    BRIN: Kelestarian dan Kelangsungan Ekosistem Pulau-pulau Makin Terancam   Dampak industry ekstraktif bagi kelestarian dan kelangsungan ekosistem  terutama di pulau pulau kecil seperti di Maluku Utara sangat serius. Kehadiran industry padat modal  terutama pertambangan mineral diberbagai tempat termasuk di Maluku Utara disebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  mengancam lingkungan, biodiversitas dan manusia di dalamnya. […]

  • Kelas Estuaria: Bangun Kesadaran Anak Muda Pahami Isu Lingkungan

    Kelas Estuaria: Bangun Kesadaran Anak Muda Pahami Isu Lingkungan

    • calendar_month Sen, 24 Agu 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Belajar Ragam Isu, Menulis dan Kampanye hingga Bersih Pantai dan Tanam Pohon 10 anak muda duduk bersila di sebuah rumah panggung di kawasan perkemahan Pulau Tareba Danau Tolire Kota Ternate Barat 20 hingga 23 Agustus 2026 kemarin. Rumah panggung  itu  berada tepat di  punggung danau Tolire. Musim kemarau yang kering diikuti tiupan angin kencang dari […]

expand_less