Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Potensi Keanekaragaman Hayati TWP Pulau Rao dan Mare (2)

Potensi Keanekaragaman Hayati TWP Pulau Rao dan Mare (2)

  • account_circle
  • calendar_month Kam, 30 Jul 2020
  • visibility 664

Tiga Taman Wisata Perairan (TWP) yang telah dtetapkan memiliki berbagai keunggulan. Terutama  potensi ekologis baik di dalam laut maupun di kawasan pesisir,  seperti  hutan mangrove,  terumbu karang  maupun padang lamun dan  biota  di dalamnya. Sesuai data Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan TWP 2020-2040,  ketiga TWP yang telah ditetapkan itu memiliki  kekayaan dan keunikan    penting bagi  konservasi sehingga layak dilindungi. “Soal keunggulan dan potensi yang dimiliki tiap KKP,  sebelumnya sudah dilaksanakan kajian oleh Tim Teknis. Ini dilakukan sebelum  pencadangannya  ditetapkan   Bupati, walikota, atau gubernur,” jelas  Safrudin Turuy.

Di TWP Pulau  Rao-Tanjung Dehegila  misalnya, sesuai  data dokumen rencana zonasi TWP tersebut,  merupakan bagian dari pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Pulau Morotai. Walaupun lokasi program SKPT berpusat di Desa Daeo Majiko,  tetapi  pengembangannya juga melibatkan sejumlah kawasan lainnya seperti Pulau Galo Galo, Pulau Kolorai, Pulau Rao dan sekitarnya yang berada dalam KKP. Kawasan Galo galo dan Kolorai merupakan daerah penangkapan ikan utama untuk ikan demersal terutama kerapu. Selain  perikaqnan demersal, kedua pulau ini juga merupakan kawasan penting untuk pengembangan budidaya rumput laut.

Selain untuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, SKPT Pulau Morotai juga menargetkan pengembangan pariwisata bahari di kawasan ini.  

“Selain sebagai salah satu kawasan strategis untuk pengembangan SKPT, kawasan sekitar Pulau Rao-Tanjung Dehegila juga merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2014. Pengembangan kawasan ini ditujukan untuk  pengolahan ekspor,  logistik,  industri dan  pariwisata,”   katanya.

Dijelaskan lagi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 mengenai Proyek Strategis Nasional, kawasan Morotai merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas dengan Daya Tarik Pariwisata  tersebar di Taman Laut Selat Morotai, Pulau Rao, dan Pulau Zum-Zum.  

Kegiatan pemanfaatan  di perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila sebagian besar adalah kegiatan pariwisata  untuk penyelaman, snorkeling, wisata pantai, dan wisata perikanan. Selain itu karena dukungan lainnya  Morotai memiliki banyak situs sejarah berupa peninggalan perang dunia kedua dan kapal karam  di perairan Selatan Barat. Selain itu, terdapat juga lokasi budidaya rumput laut dan karamba jaring apung, serta pemanfaatan  perikanan demersal dan pelagis. Perairan di Pulau Morotai juga dimanfaatkan sebagai alur pelayaran baik lokal, regional maupun nasional.

TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila  awalnya didirikan sebagai kawasan perlindungan  jenis penyu di mana pengembangan kawasannya ditujukan untuk perlindungan habitat peneluran dan penetasan alami, penangkaran semi-alami, dan taman ekowisata penyu. “Berdasarkan pemetaan penyu yang dilakukan WWF, Pulau Morotai merupakan kawasan penting  terutama untuk jenis penyu belimbing dan hijau. Kawasan sekitar Pulau Morotai merupakan salah satu kawasan peneluran jenis penyu Belimbing. Sedangkan untuk jenis penyu hijau, TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila merupakan jalur migrasi penyu hijau dari daerah kepala burung Papua Barat ke Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur dan Filipina,” tulis dokumen tersebut.   

Masih berdasarkan dokumen perencanaan itu,  menyebutkan bahwa  pengelolaan KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila ditujukan untuk melindungi tiga ekosistem pesisir utama yaitu terumbu karang, lamun dan mangrove serta satwa laut kharismatik seperti dugong, pari manta, hiu paus dan dilindungi yaitu lumba-lumba dan penyu.  Untuk ekosistem terumbu karang di TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila memiliki luas lebih kurang 4.635,03 hektar  dengan kondisi penutupan karang hidup yang relatif baik.    Ekosistem terumbu karang memiliki beragam fungsi ekologis bagi wilayah Morotai dalam mendukung keberlangsungan sumber daya ikan serta potensi ekonomis dari kegiatan pariwisata bahari berkelanjutan. “Berdasarkan hal tersebut  ekosistem terumbu karang layak dijadikan prioritas utama target konservasi di KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila,” jelas Safrudin.

Begitu juga mangrove. Merupakan ekosistem pesisir penting  dalam menunjang kehidupan biota laut maupun darat serta perlindungan wilayah pesisir. Fungsi mangrove secara spesifik antara lain sebagai tempat asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan tempat pemijahan (spawning ground) berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Sebagai pemasok berbagi jenis larva ikan maupun udang serta biota laut lainnya. Perangkap sedimen dari daratan dan penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove. Sebagai peredam gelombang, arus, angin dan pelindung pantai dari abrasi. Sebagai tempat proses daur ulang yang menghasilkan oksigen.

Mangrove di dalam kawasan Pulau Rao-Tanjung Dehegila berada di sebelah barat pesisir Pulau Morotai dan beberapa pulau kecil lainnya dengan luas lebih kurang 84,61 Ha dengan 11 jenis mangrove. Keberadaan mangrove di kawasan ini dapat berfungsi sebagai penahan abrasi serta fungsi lainnya seperti daerah pengasuhan, perkembangan benih ikan maupun perangkap sedimen sehingga layak dijadikan salah satu target konservasi di TWP Pulau Rao–Tanjung Dehegila.

Padang Lamun. Secara umum ekosistem ini berhubungan dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang dimana padang lamun terletak di antara kedua ekosistem tersebut. Ekosistem lamun berfungsi sebagai penyangga ekosistem terumbu karang, peredam gelombang dan arus, perangkap sedimen, tempat asuhan, tempat mencari makan, tempat pemijahan, beberapa jenis biota laut seperti jenis ikan maupun udang sehingga sangat penting untuk dijaga keberadaannya.

“Luasan padang lamun di kawasan konservasi adalah 2.188,54  hektar dengan tujuh jenis lamun antara lain Enhalus acoroides, Halophila spinulosa, Halophila ovalis, Cymodocea ratundata, Cymodocea serullata, Halodule pinifolia, dan Thallassia hemprichii ,” jelas Safrudin lagi.

Wilayah perairan Pulau Morotai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya diketahui sebagai habitat alami bagi berbagai jenis hiu, salah satunya hiu sirip hitam (Carcharinus melanopterus) dan hiu sirip putih (Triaenodon obesus), beberapa jenis penyu serta dugong.  Keberadaan hiu di Morotai menjadi salah satu ikon yang menjadikan Morotai sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terkenal untuk menyelam melihat hiu (shark diving). 

Penyu merupakan satwa laut dilindungi yang sering ditemukan di perairan Morotai., terdiri dari 4 jenis yaitu penyu sisik, hijau, belimbing, dan lekang. Penyu mendapatkan ancaman   cukup serius dari masyarakat setempat yaitu konsumsi telur dan dagingnya, meskipun hanya sebatas untuk memenuhi  kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung sejak dahulu.  Masyarakat setempat pernah memanfaatkan karapas penyu untuk membuat perhiasan seperti cincin, gelangdan sisir dalam jumlah kecil.

Dugong merupakan satwa kharismatik dilindungi lainnya yang ditemukan di perairan Morotai, khususnya di wilayah KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila.  Informasi mengenai sebaran dan jumlah populasi dugong di Rao-Tanjung Dehegila masih masih sangat terbatas. “Berdasarkan informasi di atas, kelompok hiu, penyu dan dugong harus menjadi target konservasi di KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila.” Katanya.

Taman  wisata perairan (TWP) yang sangat dekat dengan Ternate dan telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kawasan laut Pulau Mare. TWP ini ternyata memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah.   

TWP Pulau Mare  sendiri memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang cukup baik. Ditemukan tiga ekosistem pesisir penting yaitu terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sedikitnya 60 genus karang dengan luasan terumbu mencapai146,19 ha  dan 264 jenis ikan karang dari 110 genus  dapat ditemukan di perairan Pulau Mare. Lima jenis mangrove tersebar di sebelah Selatan Pulau Mare dengan luas 32,81 hektar  (termasuk mangrove pesisir dan daratan).  Padang lamun dengan luasan 60,09 hektar juga merupakan salah satu habitat penting yang dapat ditemukan di pesisir Pulau Mare. Salah satu spesies kharismatik yaitu lumba-lumba (famili: Delphinidae), sering kali dijumpai di lokasi bernama Kahiya Masolo –suatu tempat yang diyakini  masyarakat di Pulau Mare sebagai tempat istirahat lumba-lumba. Kahiya Masolo menjadi salah satu daya tarik wisata yang bisa dikembangkan di Pulau Mare. Selain potensi sumber daya yang cukup tinggi, perairan Pulau Mare juga rentan terhadap kegiatan manusia, seperti penggunaan bom dan bius untuk menangkap ikan, penggunaan kalase, serta penebangan pohon mangrove. Aktivitas ini bila tidak ditangani akan menyebabkan kerusakan ekosistem penting yang berakibat terganggunya habitat dan sumberdaya.

Potensi ini perlu dikelola dengan baik demi menjamin keberlanglangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat sehingga ancaman dapat ditekan bahkan dihilangkan. Pendekatan konservasi dipilih untuk dapat melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Pendekatan konservasi ini perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelelolaan dan Zonasi (RPZ) yang dapat memandu implementasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP)Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Mare.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Mare seluas 2.810 ha melalui Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 72.2 tahun 2012 dengan tipe kawasan Suaka Pulau Kecil (SPK). Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan perubahan yang signifikan terutama mengenai kewenangan pengelolaan perairan. sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan konservasi diserahkan ke Provinsi. Oleh karena itu, melalui berita acara serah terima sarana prasarana dan dokumen pencadangan kawasan konservasi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 13/BA/01.2/2017 tanggal 21 Agustus 2017.  Berdasarkan berita acara itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi sekaligus survei untuk penyusunan RPZ kawasan konservasi Pulau Mare pada tahun 2017.  

Pada  2018,  Provinsi Maluku Utara menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor2 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Di dalam pasal 21 disebutkan  luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)Pulau Mare dialokasikan menjadi sebesar 7.092,59 ha. Dengan demikian terdapat penambahan luasan kawasan sebesar 4,282.56 ha atau 38,62 %. Dengan penyesuaian  peta rupa bumi terbaru, luasan kawasan TWP Pulau Mare menjadi 7.060,87 ha. Setelah dilakukan penentuan tipe kawasan KKP3K Pulau Mare berdasarkan hasil analisis kriteria diperoleh rekomendasi utamanya adalah Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Mare. Namun demikian  pengelolaan kawasan konservasi Pulau Mare hanya berupa perairan saja dan tidak melingkupi wilayah pulaunya, maka penilaian tipe kawasan ditinjau kembali. Hasil peninjauan kembali tipe kawasan KKP/KKP3K, Pulau Mare direkomendasikan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP).  

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebuah Catatan Tentang  Laut Maluku Utara

    • calendar_month Kam, 13 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 1.004
    • 1Komentar

    Dari Tambang, Sampah  hingga Matinya Mamalia Laut Studi dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), menyebutkan bahwa sekitar 72 persen bagian dari bumi tertutup air. 97 persen air yang ada  adalah  lautan.    Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke,   dengan 17.499 pulau besar dan kecil  memiliki  luas wilayah  sekitar […]

  • Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Harus Efektif

    • calendar_month Sel, 19 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 709
    • 0Komentar

    Hasil ikan melimpah dari laut kita

  • Pemerintah Tetapkan Kawasan Konservasi Perairan PABISAY Halteng-Haltim

    • calendar_month Jum, 11 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 731
    • 2Komentar

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia resmi merilis penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Patani – Bicoli – Pulau Sayafi yang disingkat Pabisay  18 Juni 2025 lalu.  Dikutip dari laman KKP. go.id tanggal 11 Juli 2025  keputusan  itu  telah ditandatangani secara elektronik oleh Menteri KKP Sakty Wahyu Trenggono. Di dalam SK itu diputuskan terkait beberapa […]

  • Cerita Miris Warga Pulau Terluar Kota Ternate (2) Habis

    • calendar_month Ming, 10 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 711
    • 1Komentar

    Dari Ibu Hamil Melahirkan di Perjalanan hingga Menelpon Harus Jalan 9 Kilometer    Terlalu banyak yang mesti direkam dari perjalanan jurnalistik 4 hari di Pulau Mayau Kecamatan Batang Dua akhir Agustus 2023 lalu. “Sebagai kecamatan yang berada di pulau terluar memiliki banyak masalah. Soal air, jalan sarana komunikasi sarana kesehatan dan banyak lagi,” kata Plt […]

  • Belajar dari  Masyarakat Aru Maluku Jaga Pulau dan Alam

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 847
    • 0Komentar

    Serukan Pengakuan Masyarakat Adat dari Pulau- pulau Kecil   Kuat dan massive-nya  eksploitasi sumberdaya alam di pulau kecil turut mengancam manusia dan keaneragaman hayati di dalamnya.  Namun demikian di balik gelombang eksploitasi sumber daya alam  oleh korporasi dan tarik-menarik kepentingan negara atas nama pembangunan, masyarakat adat di Kepulauan Aru Provinsi Maluku membuktikan bahwa penjaga terbaik […]

  • Tak Ada Zonasi Wilayah jadi Problem Ekowisata

    • calendar_month Sab, 16 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 547
    • 0Komentar

    Kawasan ekowisata Taman Love di puncak Moya dikuatirkan memunculkan masalah baru soal keterbukaan akses yang bisa memicu ikutya pemukiman ke kawasan ini yang masuk kawasan rawan bencana III.

expand_less