Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » WALHI:Hari Bumi Harusnya Bukan Lagi Pernyataan Normatif dan Komitmen Kosong

WALHI:Hari Bumi Harusnya Bukan Lagi Pernyataan Normatif dan Komitmen Kosong

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
  • visibility 372

Hari Bumi 2026 diperingati di tengah ironi, krisis iklim dan bencana ekologis semakin meluas.Meski begitu izin-izin yang melegalkan perusakan dan menjadikan rentan ruang hidup rakyat terus diobral. Alih-alih menghentikan eksploitasi, kebijakan pembangunan di Indonesia justru semakin memberikan karpet merah pada industri ekstraktif yang merusak daratan dan lautan, mengorbankan ruang hidup petani, nelayan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Atas permasalahan tersebut WALHI menegakkan kebijakan yang merusak dan merampas ruang hidup rakyat.

Menurut WALHI saat ini di berbagai wilayah Indonesia tengah dilanda krisis iklim dan bencana ekologis yang beriringan dengan ekspansi pertambangan, pembangkit listrik berbasis fosil, perkebunan sawit skala besar, serta proyek-proyek yang merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini tidak hanya mengabaikan daya dukung lingkungan, tetapi juga secara sistematis meningkatkan kerentanan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat.

“Massifnya program-program pembangunan di rezim Prabowo-Gibran erat dengan deforestasi yang meningkat di tahun 2025 sebesar 283.803 hektar (WALHI;2026). Jumlah ini jauh lebih besar dari data deforestasi yang dirilis pemerintah yang hanya 166.450 hektar pada tahun 2025. Jumlah deforestasi 2025 yang dirilis WALHI menunjukkan adanya peningkatan jumlah deforestasi dari tahun 2024 yang dirilis pemerintah sebesar 216.216”, kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Essence Nasional WALHI.

Uli juga menambahkan, bahwa fakta ini menyatakan, krisis ekologis tidak terjadi secara alami, melainkan disebabkan oleh keputusan-keputusan politik. Di tengah rentetan bencana ekologis, evaluasi dan pencabutan izin industri perusak lingkungan seharusnya menjadi langkah mendesak. Selama negara tetap mengutamakan kepentingan ekstraktif, krisis ini akan terus diperparah.

Pada tahun 2026, Indonesia diperkirakan akan menghadapi fenomena “Godzilla El Niño” yang lebih mengancam. Dampaknya tidak hanya berupa kemarau panjang dan penurunan curah hujan, tetapi juga mempercepat krisis udara dan pangan, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Dalam konteks pesisir dan pulau-pulau kecil, situasi ini semakin diperparah oleh kenaikan muka laut, intrusi air asin, kerusakan ekosistem pesisir, dan menurunnya hasil tangkapan nelayan.

“Kelompok yang paling terdampak justru mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini: petani kecil, nelayan tradisional, perempuan pesisir, masyarakat adat, dan warga pulau-pulau kecil ,” jelas Musdalifa Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial.

Pada saat yang sama, perusakan alam secara besar-besaran, terutama di kawasan hutan, telah memperdalam dan memperluas skala bencana ekologis. Berdasarkan hasil pengamatan WALHI, dari Papua hingga Aceh, bencana ekologis yang terjadi semakin masif dan intensif. Ancaman kerusakan juga terus membayangi masyarakat yang hidup di lingkar tambang, mulai dari batu bara hingga nikel yang selama ini diposisikan sebagai tulang punggung energi nasional.

“ Aktivitas penambangan tidak hanya merusak hutan dan meninggalkan lubang-lubang tambang, tetapi juga merusak sumber pangan serta mengancam ketersediaan air bersih bagi warga ,” tegas Faizal Ratuela Pengkampanye Anti Tambang

Krisis ini diperparah oleh persoalan sampah yang kian tak terkendali. Timbunan sampah terus meningkat di berbagai wilayah tanpa pengelolaan yang memadai. Peristiwa longsornya TPA Bantargebang, banjir air lindi di TPA Piyungan di Yogyakarta, serta berbagai krisis sampah di daerah lain menjadi kegagalan penanda sistemik dalam tata kelola sampah. Namun demikian, kebijakan respons masih belum menyentuh akar permasalahan, karena tidak ada perubahan mendasar dalam pendekatan, dan solusi yang ditawarkan cenderung tambal sulam, alih-alih transformasi sistem yang dibutuhkan.

Bagi WALHI, momentum Hari Bumi seharusnya tidak lagi memenuhi pernyataan normatif dan komitmen kosong. Yang dibutuhkan adalah perubahan arah kebijakan secara mendasar, serta menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mencabut izin-izin perusak lingkungan, dan mengembalikan perlindungan ruang hidup rakyat sebagai prioritas utama.

“Peringatan Hari Bumi hanya akan menjadi simbol tanpa makna, selama kebijakan negara tetap terlepas dari perlindungan ekologis dan keadilan sosial, Bumi akan terus rusak dan rakyat akan terus menanggung akibatnya ,” tutup Uli.(aji/WALHI)

 

 

 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Diimbau Jaga Pola Hidup Bersih

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2020
    • account_circle
    • visibility 698
    • 0Komentar

    Penyuluhan kesehatan yang digelar Pakativa dan Mayana di kawasan Jembatan Jiko Cobo Tidore

  • Nelayan Pulau Bisa Obi, Kantongi  SIPR

    • calendar_month Sen, 23 Jan 2023
    • account_circle
    • visibility 811
    • 0Komentar

    Rumpon yang pernah dibersihkan di laut Obi karena tak berizin foto DKP Malut

  • Sagu, Pangan Lokal dan Identitas Warga Sagea (2)

    • calendar_month Ming, 7 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 1.437
    • 0Komentar

    Terjualnya kebun sagu ikut memunculkan kekuatiran luar biasa terkait nasib pangan warga Sagea Weda Utara Halmahera Tengah Maluku Utara  di masa depan. Saat ini pangan lokal seperti pisang, singkong dan keladi saja hamper semua didatangkan dari luar daerah. Karena itu jika lahan sagu yang sudah terjual digusur perusahaan, pupuslah harapan warga setempat bisa mendapatkan sagu […]

  • Gerakan Tanam Pohon Serentak, 760 Batang Ditanam di Domato Halbar

    • calendar_month Jum, 5 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 831
    • 1Komentar

    Program menanam pohon serentak di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dilaksanakan di Maluku Utara. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan  Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat (30/12/2023). Kegiatan  ini dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Subjek Politik Kebangsaan dan Sumber Daya Alam, Bpk. Ariyanto, dihadiri kurang lebih 166 peserta […]

  • Sungai Sagea Nasibmu Kini, Keruh Belum Usai   

    • calendar_month Rab, 6 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 2.688
    • 2Komentar

    6 September 2023 “Emas Coklat” Mengalir Sampai Jauh Kuning kecoklatan air sungai Sagea dan kawasan sungai Boki Moruru di Desa Sagea Weda Halmahera Tengah Maluku Utara, yang ditengarai terjadi sejak April 2023 lalu belum juga usai. Informasi yang dihimpun kabarpulau.co.id/ dari lapangan  Selasa pagi, air sungai Sagea kembali keruh setelah sempat bersih beberapa hari.   […]

  • Fakawel/Vauf: Perempuan Gamrange, Laut, dan Tradisi yang Terancam (1)

    Fakawel/Vauf: Perempuan Gamrange, Laut, dan Tradisi yang Terancam (1)

    • calendar_month Rab, 14 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 466
    • 0Komentar

    Angin selatan bertiup kencang. Gelombang menghantam pesisir Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah. Di tengah teriknya siang pada akhir September 2026 itu, tiga perempuan sebaya, Nurida Masin, Muhlisa Muksin, dan Mariani Hairil, bersiap menuju tempat untuk melakukan Fakawel/Vauf– memancing. Ketiganya tinggal bertetangga dan masih memiliki hubungan keluarga. Siang itu, mereka berencana memancing untuk memenuhi […]

expand_less