Tradisi Padi Ladang yang Hilang di Halmahera (3) Habis

Bisakah Kedaulatan Pangan Desa Dihidupkan Kembali?

Kedaulatan pangan  desa  harus dihidupkan lagi. Tentu dengan berbagai upaya harus dilakukan. Untuk  tradisi menanam padi, Arsyad Hasyim salah satu penyuluh pertanian yang bertugas di Desa Samo memulainya dengan membentuk beberapa kelompok  tani  padi ladang termasuk tanaman perkebunan.  Kelompok itu  difokuskan menanam padi untuk memunuhi kebutuhan  mereka.

“Dua kelompok  sudah panen  padi sebelum bulan puasa kemarin. Yang lain menunggu bantuan benih dari pemerintah  untuk ditanam,” kata Arsyad.

Kemandirian pangan itu artinya punya bibit sendiri, punya teknologi sendiri, bisa produksi sendiri, bisa mengelola sendiri. Ini yang belum terjadi saat ini.

Tim  dari Insist  salah satu lembaga riset di Jogjakarta, pernah melakukan scooping wilayah di kecamatan Gane Barat Utara sejak Maret 2020 hingga Maret 2021. Dalam kerja riset itu menemukan  semua desa di Kecamatan Gane Barat Utara,  belum mencapai   pemenuhan ketersediaan pangan.

“Masih jauh dari kata mandiri pangan,”kata Ahmad Mahmudi peneliti senior Insist.

Padahal potensi alam  besar. Lahan dan air tersedia, para petani pun memiliki kemauan dan hasrat.

Untuk itu diperlukan pendampingan untuk meningkatkan produksi hasil pangan.

Dalam konteks ini  bagi warga/komunitas, harus melalui ketersediaan pangan, kecukupan pangan, ketahanan pangan, baru kemandirian pangan.

Hal terpenting juga warga harus mampu memetakkan potensi desanya. Untuk pertanian, potensi harus dibedakan menjadi tanaman pangan dan tanaman industri. Padi, cabai, tomat, singkong, pisang adalah  tanaman pangan. Pala dan cengkeh adalah tanaman industri yang tidak bisa dimakan, sementara kelapa kopra bisa keduanya.

Sesuai Dokumen Pemetaan Kawasan  Pertanian Provinsi Maluku Utara tahun 2024  focus pada tanaman pangan dan hortkultura menunjukan bahwa  komoditas padi, jagung, tomat, cabai, dan bawang merah, memiliki peranan penting dalam ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan.

Dalam dokumen  itu  Halmahera Selatan masuk  zona bangkit unggulan komoditas padi. Focusnya tanaman padi  di  wilayah Gane Barat, Gane Timur dan Bacan Selatan untuk produksi padi sawah dengan sistim  irigasi teknis. Sementara padi  tadah hujan dengan potensi peningkatan indeks pertanaman melalui pemanfaatan alsintan dan benih unggul.

Arsyad Hasyim Penyuluh pertanian yang mendamping petani di Gane Barat Utara kembali menanam padi ladang, mulai ada hasilnya, ada petani yang sudah memanen hasil padi ladang mereka,foto koleksi pribadi

Arah dan strategi zona bangkit ini  dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pemanfaatan irigasi  dan bantuan saprodi. Sayangnya, dokumen ini hanya  di atas kertas. Belum direalisasikan di  lapangan.  Pengakuan para petani terutama di desa Samo  hingga saat ini belum pernah menerima bantuan benih padi gogo dan alsintan seperti  dalam rumusan  dokumen tersebut.

“Saya pernah tanya ke Dinas Pertanian Halmahera Selatan,merekabilang nanti ada bibit padi yang didistribusikan ke kampung-kampung yang mau tanam padi. Tapi sampai sekarang belum ada,” kata Arsyad.

Ketahanan pangan di Maluku Utara masih menjadi tantangan besar. Data Badan Pusat Statitik Maluku Utara, menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan beras dari produksi lokal hanya mencapai 17 persen pada  2024. Artinya ada 80 persen lebih kebutuhan beras masih bergantung pada pasokan luar daerah.

Dibanding  provinsi lain, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Maluku Utara berada di peringkat 32 dari 34 provinsi.  Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan pangan di Maluku Utara  sangat tinggi.

Beberapa tantangan utama dihadapi Maluku Utara   yakni  produksi pangan   terbatas akibat lahan pertanian   sempit dan ketergantungan pada metode pertanian tradisional.

Akses  distribusi pangan  sulit, terutama ke pulau-pulau terpencil, kurangnya infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan tani, dan gudang penyimpanan. Serta ketimpangan fiskal antardaerah. Alokasi APBD ketahanan pangan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan produksi dan distribusi pangan.

Sebagai daerah kepulauan, distribusi pangan di Maluku Utara sangat bergantung pada transportasi laut. Kondisi ini sering mengalami kendala akibat faktor cuaca dan biaya logistik yang tinggi. Ketergantungan pada pangan luar daerah menyebabkan harga pangan lebih fluktuatif dibandingkan daerah lain. Terutama saat terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga bahan bakar.

Penyebab lainnya  biaya logistik yang tinggi ditransfer ke harga jual. Ini menyebabkan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya lebih mahal dibandingkan  daerah yang memiliki produksi lokal  lebih kuat.

Maluku Utara termasuk dalam 5 provinsi dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terendah akibat dari Produksi Pangan dalam wilayah  belum mencukupi kebutuhan.

“Dari 10 Kabupaten Kota Halmahera Selatan juga memiliki IKP rendah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara  Dheni Tjan, SH.M.Si. saat mengisi materi diskusi soal pangan di Ternate awal Maret 2026.

Dalam  hal pola pangan harapan (PPH) di Maluku Utara  tertinggi adalah jenis padi-padian sebesar 48 persen. Sementara umbi-umbian hanya 8,0 persen. Angka ini menunjukan bahwa konsumsi pangan terutama beras mayoritas didatangkan dari luar Maluku Utara seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Dari banyaknya problem  yang dihadapi  berhubungan dengan ketahanan pangan, diperlukan gerakan pemerintah sesuai penyebab permasalahannya.   Jika karena faktor ekonomi, adanya peralihan pekerjaan karena alih fungsi lahan, maka perlu pemetaan lokasi pertanian dan non pertanian agar lahan pertanian untuk ladang masih tercukupi Sementara jika penyebabnya karena produktivitas lahan yang berbeda antara sawah ladang dengan sawah irigasi,  dapat digerakkan dengan pembuatan pupuk kompos dan pestisida nabati.

Pemerintah perlu melakukan pendampingan intensif terutama dari penyuluh serta dapat menetapkan wilayah bebas pestisida kimia.

“Menurut saya  dapat dibuat gerakan  Kembali ke Padi Sehat Maluku Utara yang focus pada padi ladang (gogo) dan varietas local,” usul Dr ​Erna Rusliana M. Saleh, Koordinator Program Studi Rekayasa Pangan Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate.

Baginya, Pemerintah pusat (nasional) dapat membuat kebijakan realokasi subsidi dari pupuk kimia ke pupuk organic, biofertilizer, pelatihan petani, bantuan alat produksi komposter, dan alat pengolah pupuk organic.

Pemerintah daerah juga dapat memberi insentif subsidi harga gabah prganik dan jaminan pembelian oleh pemerintah daerah. Sementara untuk mengatasi masalah iklim yang tidak menentu, pemerintah dapat menyediakan  kalender tanam dinamis  berbasis data real-time, sehingga mengurangi resiko gagal panen karena salah waktu tanam.

Hasil padi ladang yang pernah ditanam di Desa Samo pada 2021,foto M Ichi

“Butuh political will pemerintah daerah Maluku Utara dalam  ketahanan pangan,”ujar Erna.

Hal ini sebenarnya telah terlihat melalui berbagai program strategis berbasis data dan stabilisasi pasar, namun masih perlu penguatan pada aspek produksi pangan lokal dan integrasi kearifan tradisional agar mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Kebijakan juga belum serius mendorong diversifikasi pangan lokal dan kedaulatan pangan. Pangan lokal seperti sagu, ubi, jagung, hanya jadi  program tambahan, bukan prioritas utama dalam perencanaan. Padahal konsep Ketahanan pangan menekankan keberagaman sumber pangan.

Begitu juga soal penganggaran  sebenarnya sudah ada, tetapi belum konsisten, dominan, dan belum sepenuhnya efektif di lapangan. Dukungan anggaran pemerintah terhadap pertanian organik dan praktik tradisional telah tersedia secara normatif, namun implementasinya masih bersifat parsial, tidak merata, dan belum menjadi prioritas utama dalam sistem pembangunan pangan nasional. Hal ini belum mampu mengembalikan praktik pertanian tradisional secara luas. (*)

Artkel ini adalah hasil liputan  Fellowship yang didanai  oleh CELIOS bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bersama Kabarpulau.co.id dalam Program Bicara Maluku Utara