Masyarakat Sipil Ingatkan  Ancaman Serius Militerisme  

Di Hari Bumi 2026, masyarakat sipil memperingatkan ancaman serius gejala menguatnya “militerisme” dan pembangunan ekstraktif.

Ketua ICJL Foundation serta Pakar Transisi Energi dan Ekologi Politik TIFA Foundation. Firdaus Cahyadi mengatakan militerisme dan ekonomi ekstraktif tidak memerlukan transparansi serta dialog dalam pengambilan kebijakan. Perpaduan keduanya dinilai akan berdampak fatal bagi keberlanjutan alam dan hak asasi manusia.

“Menguatnya militerisme tercermin dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di sektor SDA. Satgas itu jelas menarik persoalan SDA ke ranah pertahanan (sekuritisasi SDA),” kata lulusan Manajemen Sains Sumberdaya Lingkungan IPB, Rabu (22/4/2026).

Lebih jauh, Firdaus mengungkapkan sekuritisasi SDA akan mengesampingkan dialog dengan para pihak dan lebih mengutamakan garis komando. Menurut dia, sekuritisasi SDA akan menyingkirkan masyarakat lokal dan masyarakat adat sejak tahap perencanaan pembangunan.

“Dampak dari ditariknya pengelolaan SDA ke ranah pertahanan adalah setiap kritik dan penolakan masyarakat di lapangan rentan dihadapi dengan kekuatan senjata,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Firdaus, kebijakan pembangunan saat ini juga masih mengarusutamakan ekonomi ekstraktif, yakni pengambilan sumber daya alam secara masif untuk swasembada energi dan pangan. Menurut Firdaus, pengarusutamaan model pembangunan ekstraktif telah memicu kerusakan lingkungan yang luar biasa, “Berdasarkan laporan Auriga Nusantara tahun 2026, angka deforestasi di Indonesia melonjak drastis sebesar 66 persen pada 2025, dengan hilangnya 433.751 hektare hutan. Angka deforestasi itu merupakan indikasi bahwa perpaduan militerisme dan ekstraktivisme telah menyebabkan kerusakan alam,” katanya.

Firdaus mengatakan, dalam momentum Hari Bumi, masyarakat sipil mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan SDA.

Desakan itu antara lain Pertama, pemerintah harus menghentikan kecenderungan militerisme dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengembalikan mandat pengelolaan kepada institusi sipil yang transparan serta akuntabel.

Kedua, pemerintah perlu mengutamakan dialog dengan masyarakat adat dan lokal sebagai pemilik wilayah kelola, bukan menghadapinya dengan pendekatan keamanan.

Ketiga, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ekonomi ekstraktif yang memicu deforestasi ugal-ugalan dan kerusakan alam lainnya di Indonesia.

“Menghentikan militerisme di ranah politik harus dimulai dengan menghentikan militerisme dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika kita menormalisasi ini, kita sedang memberi pijakan bagi lahirnya junta militer yang akan mengorbankan petani dan rakyat kecil. Hari Bumi seharusnya menjadi pengingat bahwa alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga, bukan komoditas pertahanan yang dikelola dengan moncong senjata,” katanya.(*)