JustCOP Kritik Second NDC Indonesia: Minim Partisipasi, Lemah Substansi dan Komitmen terhadap Krisis Iklim

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Konsultasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, pada Kamis, 23  Oktober 2025 di Jakarta. Acara yang digelar tersebut lebih layak disebut sebagai sosialisasi SNDC Indonesia ketimbang konsultasi sebab publik tidak mempunyai  kesempatan yang adil dan bermakna dalam penyusunan SNDC yang akan disetorkan  menjelang perhelatan Conference of the Parties (COP)30- United Nations Framework  Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 10-21 November 2025.

“Aspirasi masyarakat tidak mungkin hadir bila masyarakat bahkan tidak diberi akses  terhadap dokumennya. Proses partisipasi seharusnya berlangsung sebelum keputusan  dibuat, bukan hanya pada saat konsultasi formal,” ujar Koordinator Tim Lobi Koalisi JustCOP  Nadia Hadad yang juga Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan.

Koalisi JustCOP menilai, publik kesulitan mengakses dokumen SNDC sampai akhirnya  digelarnya acara tersebut. Seharusnya, pemerintah memberikan akses dan melibatkan  masyarakat sejak awal pembahasan dan penyusunan dokumen SNDC sebagai bentuk  komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi krisis iklim. Partisipasi publik  penting untuk memastikan terciptanya keadilan sosial dan ekologis bagi masyarakat luas  dan bukan hanya bagi sekelompok orang.

Dari sisi substansi, dokumen SNDC yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup  mengandung berbagai kelemahan. Dalam sektor energi, kendati Indonesia menyatakan  angka pengurangan emisi tertentu, rencana pembangunan ketenagalistrikan masih  menunjukkan adanya pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara sebesar 6,3  GigaWatt (GW) secara on-grid dan 20 GW secara off-grid, serta tambahan 10,3 GW  pembangkit berbahan gas. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan skema pembangunan energi terbarukan yang paling ambisius sekalipun, target pengurangan emisi Indonesia akan sulit tercapai.

“Dengan demikian, SNDC yang disampaikan lebih dapat dipandang sebagai langkah formal dan pencitraan, yang kemungkinan besar hanya menjadi penanda di forum-forum internasional seperti COP Iklim di Brasil, pertengahan November mendatang,” kata Iqbal Damanik, anggota Koalisi JustCOP yang juga Climate dan Energy Manager Greenpeace Indonesia.

Dalam dokumen SNDC, terlihat bahwa pemerintah mengesampingkan sektor hilirisasi nikel  dan industri yang hard to abate seperti baja dari kewajiban dekarbonisasi. Pendekatan ini  justru menunjukkan bahwa target penurunan emisi belum sepenuhnya diarusutamakan dalam strategi pembangunan, melainkan dikompromikan untuk ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Padahal sektor-sektor tersebut berkontribusi signifikan terhadap  agregat emisi nasional dan jadi kunci dalam menentukan arah transisi energi berkeadilan.Langkah ini menunjukkan pemerintah Indonesia hampir tidak memiliki cara alternatif untuk menurunkan emisi karbon sekaligus menumbuhkan ekonomi yang berkualitas.

Bhima Yudhistira, anggota Koalisi JustCOP yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, pemerintah gagal dalam memahami konsep pembangunan ekonomi. Menurutnya, sinergi antara dekarbonisasi industri, pengembangan ekonomi restoratif, dan transisi energi bisa menurunkan emisi karbon sekaligus juga membuka lapangan kerja, mengendalikan tingkat inflasi, sekaligus mendorong adanya penciptaan nilai tambah di berbagai sektor. “Sayangnya pemerintah masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor ekstraktif. Sehingga cukup aneh apabila setelah 2030 emisi karbon [diproyeksikan] langsung turun. Itu roadmap yang mustahil dilakukan,” papar Bhima. (*)