Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kota Pulau » Pulau- pulau Kecil di Malut yang Butuh Perhatian ( Bagian 1)

Pulau- pulau Kecil di Malut yang Butuh Perhatian ( Bagian 1)

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 30 Nov 2019
  • visibility 2.717

Maluku Utara sebagai provinsi Kepulauan memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 145.801,1 kilometer meliputi daratan 45.069,66 Km2 (23,72 persen) dan wilayah perairan seluas 100.731,44 Km2 (76,28 persen). Maluku Utara juga memiliki  panjang garis pantai 3.104 Km.

Data  hasil identfikasi jumlah pulau di Maluku Utara terdiri dari 1.474 pulau, dengan jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89  atau 1.385 tidak berpenghuni  yang memiliki komoditas unggulan di bidang perikanan  dan perlu mendapat perhatian khusus.

Pulau Halmahera (18.000 Km2)  begitu pula  lainnya seperti  Obi (3.900 Km2)   Taliabu (3.195 Km2),  Bacan (2.878 Km2)  Morotai (2.325 Km2) termasuk pulau kecil lainnya  seperti  Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya, memiliki potensi luar biasa.

Khusus di beberapa pulau kecil berdasarkan hasil riset Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) bekerjasama dengan Fakultas  Ekonomi Universitas Khairun Ternate, mendapatkan  komoditas unggulan  cukup luar biasa.  Untuk  Pulau Ternate  misalnya  ditemukan jenis ikan  seperti  cakalang, tongkol, tuna, kerapu, dan ekor kuning. Sementaa   di pulau Hiri ada kerapu, cakalang, tongkol, sorihi dan tuna. Di pulau Tidore ada cakalang, tongkol, sorihi, kerapu, dan tuna. Di pulau Moti juga ada  cakalang, julung, sorihi, kerapu dan kembung. Di pulau Laigoma ada ikan kerapu dan kakap. Sedangkn   di pulau Siko ada ikan kerapu,  kakap dan lobster. Komoditas unggulan di pulau Gafi ada ikan kerapu, kakap, dan sorihi.

Meski komoditas unggulannya melimpah kebijakan pembangunan yang masih berpihak pada dimensi  daratan (land oriented), jauh dari paradigma pembangunan  berdimensi kepulauan. Padahal negara ini adalah negara kepulauan. Hal ini  terlihat dari penerapan sistem penganggaran pembangunan untuk daerah daratan dan kepulauan yang tidak seimbang. Daerah daratan yang mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak seperti pulau Jawa menikmati anggaran yang lebih besar daripada daerah kepulauan yang penduduknya relatif sedikit sehingga terkesan menganak-tirikan daerah- daerah yang sebagian besar wilayahnya  laut dan pulau-pulau kecil seperti di provinsi Maluku Utara.

“Karena itu sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, dan mayoritas penduduknya tinggal di pulau-pulau dan pesisir pantai, maka arah pembangunan pun selayaknya diarahkan dan difokuskan pada pengembangan ekonomi di pulau-pulau dan daerah pesisir,” kata Chairul Amin kandidat doctor pada Institut Pertanian Bogor.  Chairul yang juga dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate itu dalam risetnya tentang Potensi Komoditas unggulan pulau-pulau kecil mengungkapkan bahwa  jumlah pulau-pulau dan kepulauan di Maluku Utara cukup banyak. Karena merupakan daerah kepulauan, berbagai hambatan dalam pembangunan masih sangat besar dihadapi. Terutama akses transportasi antar daerah dan antar pulau.  Untuk mendukung percepatan aksessibiltas perekonomian daerah, pemerintah daerah dituntut   mampu mengetahui basis keunggulan ekonomi yang dimiliki  daerahnya. Salah satunya  komoditas unggulan. Komoditas unggulan katanya berperan besar dalam upaya meningkatkan  pendapatan daerah. Pengembangan komoditas unggulan  itu dapat melibatkan seluruh masyarakat terutama  di daerah-daerah tertinggal, desa-desa miskin, di pulau-pulau terpencil sehingga diharapkan  membuka industri kecil dan   menyerap tenaga kerja yang banyak.     

“Pengembangan komoditas unggulan berbasis  pulau-pulau harus melihat pada potensi  sumberdayayang dimiliki oleh pulau. Sumberdaya dapat berupa manusia, alam, lingkungan, budaya, serta tradisi yang dapat menunjang kegiatan pengembangan suatu jenis komoditas yang menjadi ciri khas atau karakteristik pulau tersebut,”  jelas Chairul sebagaimana dimuat dalam   risetnya.   

Potensi perikanan tangkap di pulau-pulau kecil di provinsi Maluku Utara katanya, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Berdasarkan data BPS kota Ternate,   berturut-turut jumlah produksi hasil tangkapan ikan laut menunjukkan peningkatan produksi yaitu 2010 jumlah total produksi hasil perikanan tangkap mencapai 15.434,59 ton kemudian naik menjadi 16.057,18 ton pada  2011 dan pada  2013  total hasil tangkapan ikan di pulau Ternate mencapai 19.298,31 ton. Untuk jenis komoditas, ikan cakalang yang paling besar jumlahnya dibandingkan  jenis komoditas tangkapan lainnya yakni sebesar 3.594,62 ton pada 2010 naik menjadi 4.411,35 ton pada 2013.

“Jumlah hasil tangkapan yang tergolong masih rendah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Mengingat hampir sebagian besar luas wilayah provinsi Malut merupakan wilayah lautan maka  perikanan tangkap menjadi sektor yang berpotensi  dikembangkan untuk ditingkatkan nilai tambah ekonominya. Dengan begitu pendapatan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” katanya. Hal ini menurutnya bisa terlihat dari aktifitas ekonomi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di Maluku utara dimana mayoritas adalah petani dan nelayan. “Ketika musim atau cuaca lagi baik  laki-laki pergi melaut menangkap ikan, hasil tangkapannya sebagian  dimakan sebagian lainnya dijual ke penduduk desa atau dijual pulau lain. Namun karena minimnya sarana prasaranan pendukung seperti teknologi alat tangkap, infrastruktur dermaga, ketersediaan minyak dan es, cold storage, kelembagaan nelayan dan pasar yang terbatas menjadi hambatan bagi proses pengembangan komoditas unggulan di pulau- pulau kecil. (bersambung)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Titik Nol Jalur Rempah adalah Soal Geopolitik (3)

    • calendar_month Jum, 28 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 760
    • 1Komentar

    Untuk menentukan Titik Nol Rempah, bukan lagi sekedar soal romantisme sejarah masa lalu, namun ia adalah soal identitas, nasionalisme, dan soal geopolitik global, untuk menentukan pada titik manakah Indonesia harus memainkan peranannya dalam percaturan global dewasa ini. Jika menoleh apa yang dilakukan China sepeninggalnya Mao Tze Tung, Deng Xiao Ping telah berani mengangkat identitas masa […]

  • Jaring Nusa: Visi Indonesia Emas 2045, Wajib Pastikan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil  

    • calendar_month Sen, 11 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 773
    • 2Komentar

    Jaring Nusa  sebuah konsorsium   masyarakat sipil yang dideklarasikan pada 19 Agustus 2021 lalu mendesak pemerintah dalam menetapkan visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025 2045 memberi kepastian dan perlindungan  Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil. Peryataan Jaring Nusa  yang di dalamnya  ada 18 lembaga dan 1 komunitas  itu, […]

  • Pejabat KKP Diberi PRESTASI Oleh KPK

    • calendar_month Rab, 16 Jun 2021
    • account_circle
    • visibility 722
    • 1Komentar

    Kegiatan Prstasi yang digelar KPK kepada pejabat KKP foto humas KPK

  • Malut, Madura dan Kalbar Masuk Target Listrik Tenaga Nuklir

    Malut, Madura dan Kalbar Masuk Target Listrik Tenaga Nuklir

    • calendar_month Ming, 18 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Maluku Utara masuk dalam radar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Selain Maluku Utara ada juga Madura dan Kalimantan Barat. Hal ini mengemuka dala   diskusi publik Economic Frontline tentang PLTN di Jakarta, Rabu (14/10/2026) lalu. Para pihak  dari Kalimantan Barat,  Maluku Utara dan Madura menyampaikan pandangan serta syarat masing-masing terkait pengembangan energi […]

  • Situs Terumbu Karang Terkaya Ada di Malut, Ini Hasil Kajianya

    • calendar_month Sen, 8 Feb 2021
    • account_circle
    • visibility 1.028
    • 0Komentar

    Beragam jenis ikan karang yang ditemukan bermain di terumbu karang KKP Mare, foto Abdul Khalis

  • Pulau Sumba Jadi Titik Nol Penetapan Hari Keadilan Ekologi   Dunia

    Pulau Sumba Jadi Titik Nol Penetapan Hari Keadilan Ekologi Dunia

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Mahmud Ici
    • visibility 998
    • 0Komentar

    Pulau Sumba yang dikenal dengan nama tanah humba   atau tanah marapu, menjadi titik nol ditetapkannya, hari Keadilan Ekologi dunia atau World EcologicaJustce Day. Hari penting ini digagas oleh Wahana Ligkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada Sabtu 20 September 2025 bertepatan dengan kegiatan pertemuan nasional lingkungan  hidup (PNLH) WALHI ke XIV yang  dipusatkan di Kota Waingapu […]

expand_less