Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kota Pulau » Sampah dan Krisis Air Masalah Serius Ternate

Sampah dan Krisis Air Masalah Serius Ternate

  • account_circle
  • calendar_month Rab, 25 Nov 2020
  • visibility 628

Berdasarkan Data Studi Investigasi Desain dan Detail Pemanfaatan Air Tanah untuk Air Baku Air Minum Kota Ternate 2017  dari Balai Wilayah Sungai,  menemukan Ternate sebagai  kategori kota pulau sedang dengan luas kurang 200 kilometer dan lebar hanya 10 kilometer memiliki  ketersediaan  air di bawah rata-rata.

Jika  diasumsikan kebutuhan air  untuk  150 liter per orang perhari mengacu penduduk lebih 100.000 jiwa, pada  2030  akan alami defisit air.   

Data PDAM Ternate menyebutkan PDAM Ternate memiliki  34 sumur dalam.  Dari jumlah itu,  satu detik air tanah tersedot mencapai 330 liter. Jadi, satu hari air tersedot 30.000 kubik atau seukuran lapangan bola kaki setinggi enam meter. Kalau dikalikan sebulan, air tersedot bisa 30  bak sebesar lapangan bola dengan tinggi 6 meter.  

Secara riil,   kapasitas produksi PDAM Ternate 425 liter perdetik dengan total produksi sekitar 1 juta meter kubik pertahun.   Penggunaan air  oleh pelanggan PDAM 28.250 sambungan  dan rata-rata boros  dengan tingkat konsumsi 29 meter kubik per sambungan per bulan. Asumsi satu keluarga dengan  lima jiwa,  maka konsumsi rata-rata 190 liter per orang per hari.

 Begitu juga dengan soal sampah di Kota Ternate. Data Badan Lingkungan Hidup  Kota Ternate menyebutkan  sampah   yang dihasilkan  warga kota Ternate  sudah mencapai 80  ton setiap hari.  Dari jumlah itu  20 ton tidak terangkut. Sampah yang tidak terangkut  itu masuk barangka dan pantai.  Volume sampah  2017-2019 mencapai 60- 65 Ton per hari dan pada 2020 meningkat 80  ton per hari.

Dampai di Panta Ternate/ foto ipang Mahardika

Kategori sampah juga bervariasi. Sampah rumah tangga,  tak terduga,  daur ulang dan lainya. Pengangkutan sampah  rutin dua kali pengangkutan. Dalam satu minggu bisa 12 kali.     

Produksi   sampah  di Ternate semakin banyak sementara    ada keterbatasan armada . Mobil angkut yang melayani  hanya ada 6 unit mobil armroll, 18 unit dump truk, dan 6 unit pick up jenis L300.

Dua persoalan yang   menggurita    Kota Ternate    belum ditemukan resep mujarab mengatasinya bahkan kian hari kian menumpuk.   

Hal ini dibahas   turut dibahas  saat  Peluncuran Ekspedisi  Cinta Talaga Rano dan Gerakan Cinta DAS yang digelar Dekapala Maluku Utara Sabtu (22/11) lalu. Melalui diskusi bertema Air, Hutan dan Manusia, tiga pembicara yang menjadi pemantik yakni Asih Yunani Kepala BPDASHL,  M  Rahmi Husen Wakil Ketua DPRD  Provinsi Malut dan Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Lukas Abriari turut menyentil dua persoalan serius ini. Peserta kegiatan peluncuran dan diskusi  dari Mahasiswa Pecinta ALam (Mapala)  ikut mempersoalkan  hal ini.    

 M Arwin  Mahasiswa  FKIP jurusan Fisika yang hadir dalam acara   sempat curhat soal kondisi air yang dia rasakan. Sebagai mahasiswa yang ngekost  merasakan betul  air yang bermasalah  itu.  “Saya  tinggal di Kelurahan Dufa- dufa merasakan masalah air di Ternate. Air dari PDAM  hanya bisa jalan malam hari. Sementara siang  hari  mati total.  Ini  tanda bahwa daerah ini sudah krisis air.  Pernah juga saya bersama teman melakukan advokasi di kawasan Tabona puncak, menemukan  warga tidak terlayani air bersih.  Kalau dilihat  lebih jauh soal air itu memiliki hubungan dengan hutan. Dimana saat air jatuh di daratan diserap akar pohon dan ditampung dalam tanah.  Sementara  di Ternate saat ini ada tindakan yang  mengancam ketersediaan air. Yaitu  aktivitas tambang galian C  di kawasan perkebunan pala dan cengkih. Material pasir dan tanah yang dikeruk selain  jadi bahan bangunan,   juga  dibawa ke tepi laut untuk reklamasi pantai.  Jika seperti begini kondisinya, 2030 Ternate benar- benar  alami  krisis air,”ujarnya.

Kawasan pemukiman yang terus naik ke puncak Gamalama turus mengancam hutan dan lahan ikut menurunkan ketersediaan air Ternate.foto M ichi

Apa yang disentil ini sebelumnya  dibahas  ketiga pameteri. Asih Yunani misalnya menyoal ancaman krisis air di pulau kecil ini dan meminta perlu adanya perbaikan lingkungan dengan menanam  membuat biopori dan sumur resapan. Dengan begitu bisa mengembalikan  kondisi air tanah di Pulau Ternate. Asih tak hanya menyoal  kondisi air tanah di pulau Ternate dia juga menyebutkan  yang perlu mendapat perhatian adalah soal sampah.  

Menurut  Asih  izin tambang termasuk galian C  memang tidak bisa terhindarkan dalam pembangunan. Tetapi jika izin-izin yang diberikan, dikelola secara benar bisa dipulihkan kondisinya. Ambil contoh jika ada izin tambang mengeruk 1000 hektar maka wajib  reklamasi lahan yang digusur dan  penanaman. Jika aturan ini ditaati, kerusakannya bisa diminimalisir.  

“Khusus generasi muda perlu dibangun kesadarannya. Tidak hanya menanam mengembalikan kondisi hutan yang rusak, tetapi juga  menjaga lingkungan.  Di Ternate sampah plastik menjadi masalah. Karena itu, penting  membangun kesadaran anak muda peduli dengan sampah. Sampah di Ternate terutama di kali mati, pantai  dan laut sangat memprihatinkan. Karena itu perlu segera ada langkah konkrit,”katanya.

 M Rahmi Husen, menyinggung soal kerusakan hutan   dan air di Maluku Utara.   Di  pulau Ternate yang kecil ini meski sudah krisis air,   pemukiman terus bertambah naik  ke daerah puncak gunung dan membabat   kawasan hutan  dan perkebunan. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi lingkungan. Bahkan  semakin berbahaya bagi warga kota Ternate.  “Sudah sulit menemukan sungai    memiliki air di Ternate. Sungai- sungai di pulau kecil kering kerontang,” katanya.   Bahkan  di Pulau Halmahera saja, banyak sungai mengalami kekeringan.  Ini menandakan bahwa,  hutan semakin kritis.  Rahmi meminta semua pihak memiliki kesadaran sama. Terutama  pemerintah berhenti menggelontorkan izin-izin tambang dan perkebunan raksasa.   

Kesempatan itu dia  ikut cerita pengalamannya menjadi pecinta alam  dengan mendaki gunung  35 tahun lalu yang masih indah dan hutannya lebat. “Maluku Utara ini negeri indah. Perlu dinikmati dan dijaga sama-sama. Laut,  darat, gunung  pantai semuanya indah.  perlu dijaga bersama,”pesannya.

Wakapolda  Brigjen (Pol) Lucas  memotivasi pecinta alam   dengan mengingatkan agar menjaga alam. Dia memuji keindahan alam laut, hutan dan gunung di  Maluku Utara. Meski demikian, tidak menampik minimnya kesadaran  warga Kota Ternate  dan sekitarnya  dalam pengelolan sampah. Kali mati dan pantai Ternate  banyak sampah plastik. Pasca hujan  pantai dan laut dipenuhi berbagai jenis sampah. Ini produk masyarakat berhuungan dengan perilaku maka  perlu ada kesadaran semua pihak dalam pengelolaan sampah. Mapala sebagai elemen muda yang peduli lingkungan perlu mendorong hal ini,” harapnya. (*)  

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nelayan Tidore Bakar Sate Tuna Terbanyak di Dunia  

    • calendar_month Sen, 11 Des 2023
    • account_circle
    • visibility 505
    • 3Komentar

    Peringatan Hari Nusantara (Harnus) yang jatuh pada  13 Desember 2023 ini dipusatkan di Kota Tidore Provinsi Maluku Utara. Acara ini diisi berbagai kegiatan.  Salah satunya  Bakar Sate Ikan Tuna terbanyak.Kegiatan ini termasuk salah satu agenda yang masuk  catatan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Bakar sate ikan tuna yang dilaksanakan Senin (11/12/2023) itu dipusatkan di  Kelurahan […]

  • Pulau-pulau Makin Terancam Sampah Plastik

    • calendar_month Sab, 19 Nov 2022
    • account_circle
    • visibility 685
    • 0Komentar

    Kawasan Pasir Putih di Morotai Tertutupi Sampah Pulau-pulau di Maluku Utara saat ini sangat terancam dengan sampah. Terutama sampah yang masuk ke laut  dan kemudian kembali ke pantai.  Ada beragam jenis sampah ditemui di tepi pantai. Plastic terutama kantong kresek, botol bekas minuman, sachet  berbagai makanan ringan dan beragam kebutuhan lainnya. Tidak itu saja ada […]

  • Di Pulau Obi Rawan Tangkap dan Jual Paruh Bengkok

    • calendar_month Sen, 26 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 637
    • 1Komentar

    Penangkapan dan penjualan satwa liar dilindungi di Maluku Utara untuk jenis burung,  masih saja berlangsung. Tahun 2023 burung paruh bengkok yang diamankan BKSDA ditambah penyerahan suka rela sebanyak 35 ekor. Burung-burung tersebut telah dilepasliarkan pada November 2023 di Pulau Obi. Sebelumnya pada 21 Oktober 2023 Kantor Karantina Tumbuhan dan Hewan Wilayah Kerja Sanana mengamankan 26 ekor […]

  • Gerakan Tanam Pohon Serentak, 760 Batang Ditanam di Domato Halbar

    • calendar_month Jum, 5 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 573
    • 1Komentar

    Program menanam pohon serentak di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dilaksanakan di Maluku Utara. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan  Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat (30/12/2023). Kegiatan  ini dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Subjek Politik Kebangsaan dan Sumber Daya Alam, Bpk. Ariyanto, dihadiri kurang lebih 166 peserta […]

  • Tiga Inovator Bisnis Dapat Penghargaan Econovation 2021

    • calendar_month Jum, 24 Sep 2021
    • account_circle
    • visibility 422
    • 1Komentar

    Tiga inovator bisnis terbaik mendapatkan penghargaan dalam program Econovation 2021. Penghargaan  itu dalam bentuk dukungan usaha pengembangan bisnis  yang diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional khususnya selama pandemi Covid-19 serta tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, khususnya di sektor ketahanan pangan, edukasi dan kesehatan berbasis masyarakat. Penghargaan tersebut merupakan akhir dari rangkaian acara […]

  • Climate Right Internasional Desak Hentikan Sementara Tambang Nikel di Maluku Utara

    • calendar_month Ming, 5 Nov 2023
    • account_circle
    • visibility 701
    • 1Komentar

    Pemerintah pusat harus merespons rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup atas pencemaran sungai  yang terjadi di Sagea Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara.  Demikian rilis resmi yang dikeluarkan Climate Rights International (CRI) akhir September lalu. Sekadar diketahui CRI adalah organisasi pemantauan dan advokasi iklim dan hak asasi manusia internasional yang didedikasikan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi […]

expand_less