Jumlah Pulau di Malut Masih Diperdebatkan

DKP: Ada 805 Pulau  Sesuai Laporan Kabupaten/Kota

Berapa jumlah pasti pulau di Maluku Utara saat ini? Persoalan ini mengemuka saat digelar diskusi membahas tentang nasib perikanan Maluku Utara yang digagas  oleh Ikatan Alumni Perikanan  Universitas Khairun,  bersama Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara Sabtu (13/2/2021) malam tadi.

Persoalan data jumlah pulau ini menjadi menarik dan menjadi bahan disukusi yang dipertanyakan oleh salah satu peserta diskusi yang juga salah satu dosen di Fakultas Perikanan Unkhair, karena menganggap  jumlah pulau  ini juga merupakan sumberdaya penting  dalam  mendukung perkembangan pembangunan perikanan serta isu pulau dan pesisir di Maluku Utara.   

Diskusi bertema Pengelolaan Perikanan Maluku Utara itu menghadirkan  Kepala Dinas  Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Abdullah Assagaf, Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy, Ketua Badan Pemenang Pemilu (BAPILU) DPD PDI Perjuangan Maluku Utara Irvan Hasanudin  bersama Mantan Dekan Faklutas Perikanan Dr Irham  Sangaji.   

Kesempatan itu Irwan  Hi Kader salah satu peserta diksusi   mempertanyakan perbedaan data jumlah pulau di Maluku Utara yang beredar.   Data pulau  ini menjadi tanda tanya besar. Dia mempertanyakan adanya tiga data yang berbeda. Pertama adalah 805 pulau. Ada lagi data yang dirilis dan banyak digunakan 1474   pulau. Ada data terakhir yang dikeluarkan  ada 1552 pulau. Dari data data  yang berbeda ini,  Irwan mengaku perlu ada verifikasi yang jelas dari instansi tekhnis.  

Dia menyentil secara nasional data jumlah pulau terbanyak berdasarkan data DKP,  urutan pertama Riau,  Papua  Barat  dan ketiga Provinsi Maluku Utara.  

Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 menunjukan jumlah pulau terbanyak di Indonesia adalah  Kepulauan Riau. Berdasarkan Data Kementerian Dalam Negeri, di Kepulauan Riau terdapat 2.408 pulau. Jumlah ini mengungguli Papua Barat yang berada di urutan kedua dengan 1.945 pulau dan Maluku Utara di urutan ketiga dengan 1.474 pulau.

Yang menarik data jumlah pulau di Malut ini berbeda beda.  Pemerintah provinsi Maluku Utara saat ini menggunakan data 805 pulau. Bahkan kata Irwan, saat ini ada data jumlah pulau terbaru disebutkan mengalami penambahan 1525 pulau.

Sementara data yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS)  adalah  sebanyak 805 pulau yakni sebagai berikut: Halmahera Barat 125 Pulau, Halmahera Tengah 46 Pulau, Kepulauan Sula 72 pulau Halmahera Selatan 371 pulau, Halmahwera Utara 82 pulau,Halmahera Timur 41 pulau Pulau Morotai 32,Pulau Taliab 16 pulau Ternate 9 pulau dan Tidore 11 Pulau.

Adanya berbagai versi data jumlah pulau itu, Irwan dalam diskusi tersebut meminta Dinas DKP Maluku Utara yang memiliki tugas dan kewenangan, apalagi ada bidang pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu melakukan verifikasi untuk menentukan data pasti dari  banyaknya data yang berseliweran saat ini.  

Dia bilang, karena  ketidakjelasan data jumlah pulau saat ini bahkan sempat muncul perdebatan soal pulau terluar seperti Jiew di Halmahera Tengah pernah diklaim Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. 

“Pemerintah melalui DKP sebagai instrument atau lembaga  yang memiliki fungsi tersebut,  perlu segera melakukan monitoring dan identifikasi  berapa sebenarnya jumlah pulau di Maluku Utara,” katanya.

Ini tujuannya agar  ada data acuan yang jelas mengenai jumlah dan sebaran pulau.  Jika persoalan ini dibiarkan dan tidak ada upaya memastikan jumlah pulau  muncul   kasus –kasus  seperti Jiew itu akan terulang lagi.

Soal data jumlah pulau  menurut Plt Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara  Abdullah Assagaf   yang dipakai  adalah  jumlah 805 pulau dengan  89 pulau  berpenghuni  dan 714 pulau tidak berpenghuni. Data ini menjadi dasar karena sesuai laporan jumlah pulau dari masing-masing kabupaten/ kota di Maluku Utara.

 “Kami tetap mengacu data yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota di Maluku Utara. Data tersebut belum ada verifikasi,” katanya. Sementara soal usulan untuk dilakukan lagi identifikasi, Abdullah berjanji memerhatikan masalah ini.

Sementara untuk perdebatan pulau terluar Jiew di Halmahera Tengah sudah ditetapkan   menjadi milik dan masuk wilayah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga tak ada masalah lagi. “Saya kira pulau Jiew sudah tidak ada masalah lagi,” katanya.  (*)