Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kampung » Warga Gane Timur Minta Pemerintah Perhatikan Produksi Sagu

Warga Gane Timur Minta Pemerintah Perhatikan Produksi Sagu

  • account_circle
  • calendar_month Sen, 30 Jan 2023
  • visibility 433

Masyarakat Desa Kotalou Kecamatan Gane Timur, saat ini  banyak yang mengolah pohon sagu menjadi tepung.    Hasilnya  lalu  dijual ke daerah sekitar Halmahera Selatan dan Weda  Halmahera Tengah.   

Dalam mengolah sagu warga tidak lagi melakukannya  secara manual tetapi  menggunakan  mesin penggilingan. Produksi sagunya  setiap orang menghasilkan 5 sampai 6 karung dalam sepekan. Sementara tiap karung yang dihasilkan dijual dengan harga antara Rp300 sampai Rp350 ribu.

Warga pengolah sagu karena belum punya peralatan mesin penggilingan lebih memadai, sehingga mereka meminta   ada perhatian dari pemerintah provinsi Maluku Utara  membantu  dalam penyedian peralatan mesin dan alat press batok sagu.  

Hal ini disampaikan warga saat  reses   wakil ketua DPRD Maluku Utara M Rahmi Husen yang juga anggota dewan Dapil IV Halmahera Selatan Minggu (29/1/2023) sore. Menurut mereka alat ini sangat dibutuhkan warga agar bisa membantu membangun ekonomi mereka.

M Rahmi saat bertemu warga di depan masjid di Kotalou

“Kami masyarakat mengolah dan mengembangkan potensi sagu yang ada. Saat ini sudah menggunakan  mesin giling. Karena itu kami minta agar pak anggota dewan bisa bantu  perjuangkan peralatan untuk kami. Potensi sagu  banyak.Di sini ada dusun sagu atau yang lebih dikenal dengan aha,” ujar D Basri salah satu warga  saat reses di kantor desa Kotalou. Menurutnya, potensi ini jika dikembangkan   akan ikut membantu ekonomi masyarakat. Mesin penggilingan sagu ini tidak hanya  mengolah pohon sagu tetapi juga untuk tepung sagu dari singkong.

“Jadi mesin giling juga perlu untuk olah kasbi (singkong,red),” tambahnya. Selain meminta perhatian pemerintah dalam pengelolaan pangan, warga  juga menyuarakan persoalan infrastruktur di desa.

Rahmi dalam reses itu manyampaikan, mencatat dan akan menyuarakan aspirasi warga ini untuk diperhatikan pemerintah provinsi Maluku Utara. Terutama instansi yang memiliki tugas pokok tersebut.  “Sudah banyak informasi dan masukan yang kami dapatkan ini akan dicatat dan dibahas. Yang layak menjadi kebutuhan penting masyarakat, perlu didesak ke pemerintah daerah agar mendapat perhatian serius.  Apalagi ini  masalah pangan sangat penting mendapat perhatian,” katanya. Kesempatan itu Rahmi ikut menyampaikan perkembangan pemilu yang akan dilaksanakan pada Februari  2024 mendatang.   “Ini sudah  jelang tahun politik pemilu Presiden, DPD, DPR-RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Harus selalu menjaga silaturahmi persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada masalah yang merusak hubungan kekeluargaan,” harapnya. (*)   

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anak Muda Bicara Problem Pembangunan Halmahera Selatan

    • calendar_month Ming, 5 Jun 2022
    • account_circle
    • visibility 536
    • 0Komentar

    Warga di Gane hanya bisa memanfaatkan jalan perusahaan sawit untuk akses mereka. Hingga kini jalan belum dibangun pemerintah di ujung selatan Halmahera tersebut, foto M Ichi

  • Nikmati Tiga Mata Air di Hutan Mangrove Gamtala

    • calendar_month Jum, 4 Jun 2021
    • account_circle
    • visibility 558
    • 1Komentar

    Para pengunjung menikmati kawasan wisata hutan mangrove Gamtala

  • Warga Gane Keluhkan jadi Langganan Banjir

    • calendar_month Sen, 13 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 528
    • 0Komentar

    Banjir yang pernah melanda MAffa dan Kebun Raja, foto Sahril S

  • Korban Lakalaut Tinggi, Butuh Kolaborasi Penanganan

    • calendar_month Ming, 5 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 471
    • 1Komentar

    Ketua POSSI dan SAR Ternate didampingi Danlanal Ternate menunjukan isi MoU yang telah ditandatantangani foto M Ichi

  • Wacana Konsesi Tambang untuk Kampus Harus Ditolak

    • calendar_month Rab, 12 Feb 2025
    • account_circle
    • visibility 766
    • 0Komentar

    Wacana konsesi tambang untuk kampus melalui revisi UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) mesti ditolak. Lewat wacana itu, pemegang otoritas berupaya menggerus independensi kampus sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada tridarma. Kampus seyogianya menjadi kompas moral dan intelektualitas, bukan jadi alat negara untuk mencuci  Praktik-praktik buruk industri ekstraktif. Ilham Majid, dosen Universitas […]

  • HAM untuk Nelayan Kecil dan Awak Kapal Perikanan Lemah

    • calendar_month Kam, 3 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 550
    • 0Komentar

    Upaya pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada nelayan kecil dan awak kapal perikanan sebagaimana diamanahkan di dalam UndangUndang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam  terbilang lemah. Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan dalam rilisnya  Selasa (1/8/2023), menegaskan,  Pemenuhan HAM  kepada nelayan kecil dan awak kapal perikanan […]

expand_less