Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Minim, Dana Desa Digunakan Kelola Sampah

Minim, Dana Desa Digunakan Kelola Sampah

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 14 Feb 2023
  • visibility 717

Sampah Desa Pulau dan Pesisir Ikut Ancam Laut

Masih minim desa di pesisir  dan pulau di Provinsi Maluku Utara memanfaatkan  dana desa  untuk  pengelolaan sampah desa secara mandiri. Padahal pemerintah daerah telah menyarankan desa -desa memanfaatkan dana desa untuk penanganan sampah.

Di Maluku Utara dari total 1063, baru satu  desa yang memanfaatkan dana desa untuk mengelola sampah sebagai pendapatan tambahan. Desa tersebut adalah  Balbar di Kecamatan Oba Utara  Kota Tidore Kepulauan. Sementara 1062 desa lainnya belum memikirkan bagaimana cara mengelola sampah di kampungnya yang  setiap hari dibuang ke pantai dan sungai.

Maluku Utara secara administratif terdiri dari 10 Kabupaten/Kota dengan total  117 kecamatan dan desa 1063 desa. Dari  seribuan desa di daerah ini  masih sangat minim dana desa  dimanfaatkan untuk mengelola masalah lingkungan terutama   penanganan sampah.

Koordinator Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan (P3MD) Provinsi Maluku Utara Abdullah Ismail mengaku, desa desa di Maluku Utara sangat minim memanfaatkan dana desa tersebut untuk pengelolaan sampah.  Saat ini di Maluku Utara baru satu desa yang memanfaatkan DD. “Masih sangat sedikit desa  memanfaatkan dana desa untuk mengatasi persoalan sampah warganya,” kata Abdullah. 

Memang  belum ada  desa yang memanfaatkan Dana  Desa langsung  terutama untuk pengelolaan sampah warga. Tapi sampah   dikelola oleh BUMDes dengan cara daur ulang sampah,   sudah dilakukan   di Desa Balbar Kecamatan  Oba Utara Kota Tikep.   BUMDes membuat penyertaan modal  mengelola  bank sampah.

Sampah plastik yang menumpuk di salah satu sudut desa di Laiwui Halmahera Selatan foto M Ichi

“Jadi bank sampah ini dikelola menggunakan modal usaha BUMDes. Sifatnya penyertaan modal BUMDes melalui Dana Desa,” jelasnya. Dari desa ini mereka    mengelola sampah plastic menjadi bijih plastic  selanjutnya  dikirim ke Surabaya Jawa Timur.

Pantauan  kabarpulau.co.id/   hamper di semua desa di Maluku Utara belum mengelola sampahnya.  Temuan di lapangan menunjukan, jika sampah milik masyarakat desa   menumpuk di tepian pantai maupun daerah  di sekitar hutan mangrove dan lain lain. Kondisi ini semakin memperparah sampah  yang menuju kelautan. Pasalnya rata rata desa di Makuku Utara adalah desa desa di pesisir.   Di Halmahera Selatan hamper semua desa  terutama yang ada di pulau pulau tidak ada  yang  mengatur dan mengelola sampahnya. Di Makeang, Kayoa Obi dan pulau pulau kecil lainnya sampah belum menjadi urusan serius.  Sampah dibiarkan dibuang serampangan ke pantai. Begitu juga kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara sampah belum menjadi concern   dan urusan.  

Sekadar diketahui saat ini sampah telah menjadi masalah serius yang harus ditangani, terutama dalam memelihara kelestarian dan kesehatan lingkungan. Sampah yang berserakan dapat merusak lingkungan yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan. Dalam pengolahan sampah pada lingkungan masyarakat desa kebanyakan masih bertumpu pada unsur penimbunan sampah kemudian dilakukan pembuangan dan pemusnahan dengan dibakar atau dibuang, atau pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Membangun kesadaran masyarakat desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik warga, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Usaha itu juga perlu waktu yang cukup lama, selain itu juga diperlukan pula contoh serta teladan yang positif dan konsistensi dari pihak kebijakan. Kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam hal pengelolaan persampahan, hal itu juga dapat didukung dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kesadaran.

Pengelolaan sampah secara efektif dapat dimulai dari pengelolaan dengan memilah sampah secara mandiri oleh tiap keluarga. Pengelolaan sampah dapat dipilah menjadi sampah layak jual dan layak buang. Pada tahap awal gerakan yang dilakukan adalah dengan memberi bekal kemampuan pada masyarakat agar mampu dan memiliki kesadaran melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Sosialisasi mengenai cara pemilahan sampah ini akan sangat penting dalam menambah wawasan dan memberikan inspirasi peluang ekonomis dibalik pengelolaan sampah secara mandiri, berkelompok, berjejaring dan berkelanjutan.

Secara kelompok besar sampah yang bernilai jual untuk diolah kembali terdiri dari empat jenis, yakni kertas, plastik, logam, dan metal. Sedangkan sampah layak buang adalah sampah organik serta sampah yang tidak dapat didaur ulang kembali seperti kapas, puntung rokok, plastik basah dan lain sebagainya. Sampah layak jual yang telah terkumpul di tiap-tiap lokasi bak sampah selanjutnya akan dikumpulkan dan dijual kepada Tabungan Sampah.

Tabungan Sampah merupakan salah satu strategi dan solusi untuk membangun kepedulian sehingga mendapat manfaat ekonomi langsung dari sampah. Tabungan Sampah ini akan sangat penting dalam pengelolaan sampah di lingkungan desa yang akan memiliki manfaat ekonomi langsung terhadap masyarakat, sehingga dapat menciptakan budaya bersih, dan lebih menghargai nilai yang terdapat pada sampah layak jual.

Tak terhindarkan, sampah yang dibuang ke pantai dan sungai kemudian masuk ke laut dan mengancam transportasi laut, foto ini diambil di pelabuhan speed boat kelurahan Mangga Dua Ternate foto M Ichi

Sampah menjadi masalah lingkungan yang sering dialami desa. Maka dari itu inovasi pengelolaan sampah sangat penting untuk dilakukan di desa. Pengelolaan sampah di desa dapat dioptimalkan dengan memberdayakan masyarakatnya, sehingga sistem yang diciptakan dapat terlaksana secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di desa. (masterplandesa.com/penataan-/pengelolaan-sampah-dari-desa-untuk-desa/).

#Makin Tahu Indonesia

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pulau-pulau Makin Terancam Sampah Plastik

    • calendar_month Sab, 19 Nov 2022
    • account_circle
    • visibility 886
    • 0Komentar

    Kawasan Pasir Putih di Morotai Tertutupi Sampah Pulau-pulau di Maluku Utara saat ini sangat terancam dengan sampah. Terutama sampah yang masuk ke laut  dan kemudian kembali ke pantai.  Ada beragam jenis sampah ditemui di tepi pantai. Plastic terutama kantong kresek, botol bekas minuman, sachet  berbagai makanan ringan dan beragam kebutuhan lainnya. Tidak itu saja ada […]

  • Kerusakan Hutan di Obi Cukup Serius

    • calendar_month Sen, 2 Jul 2018
    • account_circle
    • visibility 1.283
    • 0Komentar

    Temuan FWI 90 Persen Lahan Dikuasai Perusahaan Suara Muhammad  Risman terdengar lantang di pagi  menjelang siang pada Kamis (20/4) lalu. Dia bersuara  memprotes penderitaan  warga Pulau Obi yang hingga kini tak mendapatkan perhatian. Protes  ini cukup  beralasan karena  di Obi  saat ini  sedang terjadi eksploitasi  besaran- besaran oleh perusahaan tambang dan HPH. Sementara kondisi warganya […]

  • Banjir Sumatera: Krisis Iklim yang Menuntut Aksi Nyata

    Banjir Sumatera: Krisis Iklim yang Menuntut Aksi Nyata

    • calendar_month Sab, 6 Des 2025
    • account_circle Mahmud Ici
    • visibility 804
    • 0Komentar

    Krisis iklim menghantam  Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Per 3 Desember 2025: 3,3 juta orang terdampak, 753 tewas, 600 hilang, 2 juta orang mengungsi. Kerugian materiil mencapai Rp 68,67 triliun (CELIOS). Bantuan sulit masuk karena akses logistik terputus. Cyclone Senyar yang terjadi di Selat Malaka pada saat bencana terjadi merupakan fenomena langka di garis katulistiwa dan […]

  • Sistem Pemantauan dan Ketertelusuran Perikanan Tuna Diperkuat

    Sistem Pemantauan dan Ketertelusuran Perikanan Tuna Diperkuat

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sistem pemantauan, pengawasan dan ketertelusuran perikanan tuna di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan penguatan ini mencakup kepatuhan perizinan, pemanfaatan sistem digital, hingga penyempurnaan registrasi kapal pada organisasi pengelola […]

  • Desentralisasi  atau  Sentralisasi  Kelautan?

    • calendar_month Rab, 28 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 969
    • 2Komentar

    Penulis: Abdul Motalib Angkotasan  Mahasiswa S3 IPB dan Dosen Ilmu Kelautan  Universitas  Khairun   Otonomi daerah yang dicetuskan sejak 2001 bertujuan mendistribusikan kewenangan pusat ke daerah. Termasuk pengelolaan sumberdaya alam kelautan. Sejak berlakunya UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah, hak pengelolaan laut berada di tangan pemerintah daerah kabupat/kota. Kabupaten/Kota mengelola wilayah lautnya sejauh 0-4 mil […]

  • Suarakan Regulasi PRL di Forum Internasional Lewat Zonasi

    • calendar_month Ming, 25 Mei 2025
    • account_circle
    • visibility 1.018
    • 0Komentar

    Penataan ruang laut  (PRL) adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut, agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Ini adalah salah satu  komitmen  Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini  disampaikan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili Indonesia  dalam  forum internasional […]

expand_less