Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Menelisik Implementasi Kota Jasa berbasis Agro-marine Kota Tidore Kepulauan

Menelisik Implementasi Kota Jasa berbasis Agro-marine Kota Tidore Kepulauan

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 20 Agu 2019
  • visibility 2.545

Penulis M. Faizal Banapon, ST., MT

Konsultan Perencanaan, Pengembangan Wilayah dan Kota

Jum’at sore (15/02/19,) digelar diskusi publik  yang buat saya sebagai praktisi Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah dan Kota cukup menarik perhatian. Diskusi itu memancing saya  memberikan opini ini.

Poin dari diskusi tersebut mempertanyakan kinerja pencapaian Visi Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) Periode 2016 – 2021 saat ini. Visi tersebut yaitu “Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine”.

Dari visi tersebut terlihat bahwa agro-marine menjadi perhatian utama dalam pengembangan wilayah Tikep lima tahun ke depan (tersisa dua tahun). Dari gagasan ini, perlu diapresiasi Pemkot yang cukup futuristis dan menetapkan tujuannya yang tepat sesuai dengan keadan geografis Tikep. Dengan berfokus pada pengelolaan sumber daya pertanian, kelautan, dan perikanan.

Lalu apa yang dimaksud dengan agro-marine?  Saya coba memberikan gambaran dengan definisi agro-marine yang saya parafrasakan dari berbagai sumber. Sebab istilah tentang agro-marine sejauh saya tahu, tidak memiliki pengertian yang jelas.

Agro-marine adalah suatu konsep pengembangan wilayah berbasis industri yang berfokus kepada pengelolaan sumber daya  pertanian, kelautan, dan perikanan dari hulu hingga hilir dengan meminimalisir kerusakan lingkungan.

Tujuan dari konsep pengembangan agro-marine adalah untuk memberikan dampak positif yang luas. Baik untuk wilayah Tidore Kepulauan, maupun  masyarakatnya.

Dampak positif tersebut berupa peningkatan investasi di sektor pertanian, kelautan dan perikanan; terjadinya diversifikasi produk pertanian, kelautan dan perikanan; terciptanya lapangan kerja baru; kesejahteraan masyarakat; peningkatan daya beli masyarakat; dan lain sebagainya.

Mengingat kondisi geografis   Tikep yang bercirikan kepulauan, yaitu terdiri dari sebelas pulau yang dikelilingi lautan, dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas.

Dalam diskusi publik tersebut, Pemkot yang diwakili Dinas Perikanan dan Kelautan coba memaparkan beberapa usaha dan kemajuan di sektor perikanan dan kelautan. Di antaranya adalah keberhasilan tambak udang vename, kemudian fokus pengembangan pada subsektor perikanan tangkap dan budidaya, serta beberapa capaian lainnya.

Dari Dinas Pertanian, menjelaskan meskipun diakui masih kekurangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan perniagaan komoditas pertanian. Tapi ada hal-hal konkrit yang dilakukan Pemkot seperti membagikan  kendaraan roda tiga untuk mendukung para petani dalam aktifitas pengangkutan dan distribusi hasil pertanian.

Sektor-sektor Unggulan

Berdasarkan analisis sektor basis tahun 2018, menggunakan analisis Locatien Quotient (LQ) dengan Provinsi Maluku Utara sebagai pembandingnya. Diketahui bahwa dari ke 17 sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat tujuh sektor yang merupakan sektor basis atau sektor unggulan.

Ketujuh sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan terakhir sektor jasa pendidikan.

Ketujuh sektor tersebut pada lima tahun terakhir ini (2012 – 2016) merupakan sektor basis (leading sector) di Kota Tidore Kepulauan. Sektor-sektor tersebut memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi Kota Tidore Kepulauan.

Selain analisis LQ yang bersifat makro di atas, perlu juga dilihat analisis LQ pada tingkat yang lebih mikro.Khususnya untuk menilai potensi pada subsektor dalam sektor pertanian. Hal ini penting untuk menjadi salah satu acuan pengembangan agro-marine di Kota Tikep.

Dari catatan hasil analisis LQ pada level mikro tahun 2018, terdapat beberapa subsektor yang unggul dan tersebar di delapan kecamatan di Kota Tidore Kepulauan. Subsektor tersebut adalah palawija yang tersebar di Kecamatan Tidore Utara, Oba Selatan, Oba Utara dan Oba Tengah.

Kemudian subsektor holtikultura yang juga tersebar di Kecamatan Tidore Utara, Oba Selatan, Oba Utara dan Oba Tengah; subsektor perkebunan yang tersebar di Kecamatan Tidore Utara, Oba Selatan, dan Kecamatan Oba.

Subsektor perikanan yang tersebar di Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara; dan terakhir, subsektor peternakan yang tersebar di Kecamatan Tidore, Oba Utara, dan Kecamatan Oba Tengah.

Bisa dikatakan sector dan subsektor basis tersebut bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan agro-marine di Kota Tidore Kepulauan. Meskipun hasil analisis yang sekilas dibahas di atas tentulah membutuhkan usaha keras dari pemerintah kota untuk mewujudkan gagasan agro-marine sebagai konsep pengembangan wilayah.

Selain itu Pemkot Tikep juga memiliki keterbatasan dalam anggaran APBD yang memang tidak memungkinkan hanya memfokuskan dalam satu urusan saja. Sementara urusan lainnya menjadi terbengkalai. Di sisi lain pekerjaan rumah pemerintah kota Tikep begitu banyak bahkan nominalnya melebihi anggaran APBD.

Kondisi ini, Pemerintah dituntut  lebih kreatif dan inovatif. Dalam perencanaan dan pengembangan daerah, sumber anggarannya tidak hanya difokuskan pada penggunaan APBD. Tetapi juga bisa memaksimalkan sumber-sumber anggaran lainnya.

Lemahnya Faktor-faktor kunci

Dari sektor basis di atas yang menjadi faktor sumber daya alam, tentunya perlu melihat juga faktor ‘kunci’ lainnya yang harus dimaksimalkan. Faktor-faktor kunci tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM), investasi, akses pasar, teknologi produksi, dan penelitian dan pengembangan (Litbang).

Harus diakui faktor-faktor kunci di atas masih menjadi kelemahan Tidore Kepulauan. Untuk mengembangkan agro-marine pastilah membutuhkan SDM yang terampil (skilled labor) yang dapat mengolah hasil pertanian, kelautan, dan perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi (produk jadi).

Selain itu investasi pada segala sektor terutama pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan juga dibutuhkan untuk menambah modal baru yang masuk. Dengan investasi yang masuk tentu akan membuka lapangan kerja baru. Selain itu dengan masuknya investasi, memungkinkan masyarakat belajar dan mendapatkan skill baru.

Untuk semakin meningkatkan perkembangan sektor-sektor ekonomi, tentu membutuhkan akses pada pasar baru. Bukan hanya mendistribusi produk ke pasar lokal, bila perlu produk lokal Kota Tikep diekspor ke daerah lain bahkan hingga ke luar negeri.

Penguasaan teknologi untuk proses produksi juga penting. Agar supaya proses pengelolaan hasil pertanian, kelautan, dan perikanan lebih efisien. Selain itu penguasaan teknologi digital dan berbasis online menjadi kebutuhan hari ini.

Kemudian perlunya penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan agro-marine di Kota Tidore Kepulauan menjadi suatu kebutuhan. Perlu bekerja sama dengan institusi pendidikan dan berbagai stakeholder terkait dalam proses pengembangan wilayah dengan konsep agro-marine.

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, bisa juga dijadikan indikator buat publik untuk mengukur sudah sejauh mana Kota Tidore Kepulauan menuju kota jasa berbasis agro-marine. Meskipun begitu jangan juga menutup akal sehat. Sebab, proses perencanaan dan pengembangan wilayah sangatlah komprehensif dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar bukan sehari semalam.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Toyom, Pohon Penyembuh Luka dari Halmahera

    • calendar_month Sab, 23 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 1.101
    • 0Komentar

    Sterculia oblongifolia atau yang dikenal dengan sebutan toyom merupakan tumbuhan yang sangat bermakna bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Halmahera Timur, Maluku Utara. Tumbuhan ini berperan penting dalam kehidupan komunitas suku Togutil di sana yang masih nomaden foto KLHK

  • Apa Kabar Deforestasi di Indonesia?

    • calendar_month Sen, 3 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 821
    • 1Komentar

    Pemerintah Klaim Turun  8,4 Persen Deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 turun 8,4% dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021. Deforestasi netto Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha. Demikian rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam situs resmi […]

  • Sampahmu adalah Hartaku

    • calendar_month Rab, 5 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 632
    • 1Komentar

    Ulfa Zainal di antara hasil hasil kreasinya. foto M Ichi

  • MDPI Urus Dokumen Kapal Nelayan Kecil Ternate

    • calendar_month Jum, 17 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 840
    • 2Komentar

    Proses pengukuran kapan nelayan di kelurahan Sangaji Kota Ternate, foto M Ichi

  • Temuan Ngengat Baru, Matikan Cengkih Petani

    • calendar_month Sen, 26 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 797
    • 1Komentar

    Kabar ini  menjadi warning bagi petani cengkih termasuk  di Maluku Utara.  Pasalnya ada temuan para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beserta tim Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi  Manado berhasil mengidentifikasi  tiga jenis ngengat baru. Ketiganya adalah Cryptophasa warouwi, Glyphodes nurfitriae dan Glyphodes ahsanae.  Seperti dikutip dari https://brin.go.id/press-release/117548/peneliti-brin-temukan-tiga-ngengat-jenis-baru-salah-satunya-patut-diwaspadai-petani-cengkeh, BRIN merilis bahwa awal 2024 ini  beberapa […]

  • Sistem Pemantauan dan Ketertelusuran Perikanan Tuna Diperkuat

    Sistem Pemantauan dan Ketertelusuran Perikanan Tuna Diperkuat

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sistem pemantauan, pengawasan dan ketertelusuran perikanan tuna di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan penguatan ini mencakup kepatuhan perizinan, pemanfaatan sistem digital, hingga penyempurnaan registrasi kapal pada organisasi pengelola […]

expand_less