Breaking News
light_mode
Beranda » Laut dan Pesisir » Ketika Bantuan Nelayan Ternate Dipersoalkan  

Ketika Bantuan Nelayan Ternate Dipersoalkan  

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 28 Feb 2023
  • visibility 636

Sudah  rahasia umum, bantuan untuk rakyat kecil selalu menuai masalah. Terutama yang dikhususkan bagi  warga  berkemampuan ekonomi terbatas, petani dan nelayan. Tidak sedikit bantuan  itu tidak tepat sasaran bahkan  disalah gunakan.

Dalam hal bantuan alat tangkap nelayan misalnya, selalu menuai protes. Meski tidak secara langsung  disampaikan ke pemerintah, namun dari praktek yang dilakukan ketika bantuan turun dan tidak sesuai penerimanya, selalu jadi polemik.

Seperti disuarakan beberapa nelayan kecil Kelurahan Sangaji Kota Ternate Utara. Mereka mempertanyakan  penyaluran bantuan alat tangkap nelayan perahu fiber dan mesin 15 PK  yang dibagikan tahun 2022 maupun pada tahun- tahun sebelumnya. Mereka mempertanyakan karena  selalu  tidak kebagian. Padahal mereka adalah   nelayan yang  keluar melaut dini hari dan pulang siang hingga sore.   

Bantuan itu dikeluhkan karena  mereka yang teridentifikasi bukan nelayan malah dapatkan bantuan. Sejumlah nelayan yang sehari hari menangkap ikan pelagis besar dan  kecil di laut sekitar pulau Ternate dan Halmahera itu mengungkapkan,    hamper setiap tahun  bantuan langsung dalam   bentuk alat tangkap sering memunculkan masalah terutama ketepatan  siapa sebenarnya yang berhak menerima bantuan.

 Idhar Ma’rus salah satu nelayan  kelurahan Sangaji mengatakan sudah banyak bukti  bantuan yang salah sasaran tersebut. Saat disalurkan bantuan alat tangkap berupa perahu 1 GT  dilengkapi mesinnya ternyata  bukan diterima nelayan.  Setelah bantuan diserahkan alat tangkap itu hanya menjadi sarana hiburan  mancing  hiburan  saat liburan. Dia bilang ada bantuan yang saat ini dijangkarkan di Kawasan pantai Sangaji, setelah diterima sudah hamper  dua bulan ini hanya dibiarkan begitu saja. Mesinya dibungkus dan ditarik ke kawasan pantai Sangaji.

 “Ada body perahu  yang diterima setelah itu dibiarkan begitu saja  tidak dipakai melaut,” katanya sambal menunjuk perahu yang diparkir  di Kawasan Sangaji  Pantai itu. Dia mengaku tak kenal siapa yang dapatkan bantuan itu karena bukan nelayan yang ada di Sangaji.

Dia  ungkapkan bantuan untuk nelayan   di Kelurahan Sangaji  semisal alat tangkap jarang didapatkan. Alat tangkap yang kebanyakan merupakan usaha mereka sendiri. Sementara  bantuan yang diberikan oleh pemerintah didapatkan orang  yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.

“Kami contohkan saja beberapa tahun lalu ada pegawai bank  dapat bantuan alat tangkap. Bahkan  mereka yang  tidak berada di pesisir pantai  dan bukan nelayan juga dapat bantuan. Jadi alat tangkap tersebut hanya jadi sarana hiburan karena pekerjaan mereka  bukan sebagai nelayan,” katanya awal Februari 2023 lalu. Dia lantas  cerita,  jika bantuan alat tangkap yang tak tepat sasaran itu banyak tersebar di kota Ternate, tidak hanya yang dijangkarkan di Pantai Kelurahan Sangaji.      

kapa nelayan milik nelayan kelurahan sangaji

Dia contohkan ada beberapa alat tangkap yang dibagikan kepada mereka yang bukan nelayan, akhirnya terbiar percuma. “Saya lihat sendiri ada alat tangkap  body fiber  yang  dijangkarkan  sejak 2017 lalu sampai sekira tahun lalu masih ada.Jarang  dipakai untuk mengangkap ikan,” katanya.

Sementara Risno juga nelayan Sangaji mengatakan bantuan alat tangkap kebanyakan salah sasaran. Padahal  mereka yang benar benar nelayan sangat membutuhkan  alat tangkap  tersebut. “Kita   yang nelayan asli ini mau beli BBM saja sudah susah kenapa tidak dibantu  dengan alat tangkap seperti itu. Malah yang  dapat  diketahui kolega pejabat atau tim sukses.” katanya.

Dia lantas mempertanyakan kepada instansi terkait, apakah selama ini tidak  tidak dikroscek  penerima bantuan itu nelayan atau bukan. “Yang sebenarnya mereka mesti mengecek  penerimanya nelayan atau  pegawai. Jika tidak dilakukan,  maka praktek seperti ini tetap terjadi,” ujarnya.

Perahu bantulan yan sudah berbulan bulan tak digunakan dan ditarik di kawasan pantai Sangaji disoal nelayan Sangaji, foto M Ichi

Sebelumnya Senin (26/12/22) akhir tahun lalu. Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si secara simbolis menyerahkan bantuan armada penangkap ikan kepada masyarakat kelompok nelayan di Kota Ternate. Penyerahan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dan dihadiri juga  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Faisal H. Danu Husein dan jajaran.

Bantuan yang diserahkan untuk kelompok nelayan  itu  bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022. Bantuan  sebesar 3 miliar,   itu  terdiri dari, armada penangkap ikan tuna 2 GT sebanyak 7 unit, armada penangkapan ikan tuna 3 GT sebanyak 9 unit, mesin 15 PK sebanyak 17 unit, alat tangkap sebanyak 40 paket serta coolbox PC 600 sebanyak 30 unit. Sedangkan bantuan yang bersumber dari DAU sebesar Rp 800 juta terdiri dari, armada penagkapan ikan 2 GT sebanyak 2 unit, armada penangkapan ikan 3 GT sebanyak 13 unit, armada penangkapan ikan 1,5 GT sebanyak 1 unit, mesin 30 PK sebanyak 3 unit, rumpon sebanyak 1 unit, jaring sebanyak 1 paket. “Bantuan ini diserahkan untuk kelompok nelayan di dalam wilayah Kota Ternate, dan tiga Kecamatan di luar pulau Ternate,”  

Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dalam sambutannya menyampaikan, Pemkot Ternate terus berupaya memberdayakan masyarakat Ternate termasuk kelompok-kelompok nelayan, meski dengan keterbatasan APBD.

Wali Kota berharap, pembiayaan melalui DAU untuk kelompok nelayan ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Ternate, karena salah satu penyumbang inflasi terbesar bagi Kota Ternate adalah harga ikan yang terbilang mahal. https://ternatekota.go.id/berita/pemkot-ternate-beri-bantuan-3-miliar-untuk-kelompok-nelayan)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mangrove di Maluku Utara Makin Terdesak

    • calendar_month Sel, 1 Sep 2020
    • account_circle
    • visibility 588
    • 0Komentar

    Butuh Kolaborasi Multi Pihak Selamatkan Mangrove Berdasakan data terbaru one map mangrove yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Maluku Utara memiliki hutan mangrove  mencapai 41.228,7 hektar. Dari luasan itu, kondisinya semakin hari semakin terdesak. Baik oleh pemukiman, industri ekstraktif, perkebunan, tambak bahkan perluasan kota. Mangrove juga menjadi sumber bahan bakar  sebagian masyarakat  di […]

  • Malut Kaya Kehati Rawan Perburuan, Butuh BKSDA

    • calendar_month Sab, 6 Nov 2021
    • account_circle
    • visibility 374
    • 0Komentar

    Lebah Raja salah satu keaneragaman hayati yang pernah menghebohkan ketika ada peneliti barat mempublikasikannya

  • Bangun Jalan, Mangrove di Pulau Bacan Rusak

    • calendar_month Jum, 10 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 714
    • 2Komentar

    Mangrove yang ditebang untuk pembuatan jalan masuk ke kawasan resapan air Labuha Bacan foto Sahmar

  • Bencana Perubahan Iklim Terus Meningkat    

    • calendar_month Sen, 25 Nov 2024
    • account_circle
    • visibility 667
    • 0Komentar

    Sepanjang 2023 -2024 Ada 5000 Lebih Kejadian Ada kurang lebih 5000 kejadian  bencana   tercatat disebabkan oleh  perubahan iklim dalam satu tahun ini.  Bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan cuaca dan iklim (hidrometereologis) terus meningkat tajam. Sementara isu perubahan iklim saat ini menghadapi tantangan serius   baik dari masyarakat dan pemerintah dalam negeri, maupun dari masyarakat global. […]

  • Dodinga dan Cerita  Wallace untuk Kehati di Maluku Utara   

    • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
    • account_circle
    • visibility 539
    • 7Komentar

    Warga Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terlihat tumpah ruah ke jalan siang itu di awal Oktober lalu 2024 lalu. Mereka menyambut tamu penting yang akan meresmikan prasasti Alfred Russel Wallace. Kedatangan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey bersama William (Bill) Wallace cicit Alfred Russel Wallace   dan pemerintah provinsi dan kabupaten ke kampung itu, seperti memutar kembali memori […]

  • Suarakan Regulasi PRL di Forum Internasional Lewat Zonasi

    • calendar_month Ming, 25 Mei 2025
    • account_circle
    • visibility 787
    • 0Komentar

    Penataan ruang laut  (PRL) adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut, agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Ini adalah salah satu  komitmen  Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini  disampaikan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili Indonesia  dalam  forum internasional […]

expand_less