Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Lewat Hari Tani, FPUD Soroti Konflik Agraria di Malut    

Lewat Hari Tani, FPUD Soroti Konflik Agraria di Malut    

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 26 Sep 2026
  • visibility 243

 Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) menggelar aksi unjuk rasa pusat kota Ternate. Aksi itu di gelar  di  Depan Pasar Barito dan  kantor walikota Ternate.  Kamis (24/09/2026) dua hari sebelumnya. Aksi ini untuk merespon Hari Tani Nasional (HTN) dengan mengangkat isu  “Hancurkan Kapitalisme-Neoliberalisme, Tanah untuk Rakyat dan wujudkan Reforma Agraria Sejati.

Fahyudin M Yunus  Kordinator Lapangan (Korlap) dalam orasi aksi menyampaikan bahwa pengesahan  UU Pokok Agraria Tahun 1960, merupakan cita-cita besar  menghapus warisan kolonialisme dan feodalisme atas tanah serta menyerahkan tanah kembali ke tangan rakyat yang mengolahnya.

Namun, Fahyudin  merasa kecewa setelah 66 Tahun pengesahan Undang-undang Pokok Agraria belum dapat diimplementasikan oleh negara. Dia misalnya  mengutip data  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan Tahunan (CATAHU) 2025.

”KPA mencatat sepanjang tahun 2025 terjadi 341 konflik agraria yang tersebar di 33 Provinsi dan 428 Desa naik 15% dibandingkan pada tahun sebelumnya” Ucap Yudi begitu Ia biasa disapa.

Yudi  menyebutkan  konflik lahan sektor pertambangan ada 46 kejadian konflik seluas hampir 59 ribu hektare  menimpa lebih dari 11 ribu keluarga. Sebagian besar dipicu ekspansi tambang nikel dan batu bara.

Yudi bilang, Luas total wilayah yang dikonflikkan mencapai lebih dari 914 ribu hektare, dengan dampak menimpa 123.612 keluarga. Rincian per sektor menunjukkan wajah sesungguhnya dari krisis ini: hampir 400 ribu hektare lahan perkebunan menjadi sumber konflik yang menimpa 107 ribu keluarga petani, lebih dari 500 ribu hektare wilayah adat digugat dan dirampas, belasan ribu hektare wilayah tangkap nelayan tradisional dikorbankan, dan ribuan keluarga di kawasan permukiman terusir demi proyek-proyek pembangunan.

Masih mengutip data  KPA aktor kekerasan dalam konflik itu paling banyak  datang dari satuan keamanan perusahaan (233 kasus), disusul aparat kepolisian (114 kasus), TNI (70 kasus), dan Satpol PP (36 kasus).  KPA menemukan  di sektor perkebunan, sekitar 64% korporasi penyebab konflik merupakan bagian dari atau terafiliasi dengan kelompok bisnis raksasa.

Para orator aksi  juga mengungjap Konflik Agraria di Halmahera dengan mengutip data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Isra Muhdar salah  satu orator aksi, menyampaikan bahwa  jika ingin melihat secara konkret   kapitalisme ekstraktif merampas ruang hidup petani, tidak perlu jauh-jauh. di Halmahera, Maluku Utara. Selama dua dekade terakhir,  Halmahera Tengah dan Halmahera Timur mengalami konflik Agraria seperti  JATAM disebut sebagai transformasi paling memilukan

“Pencemaran Sungai Sangaji, matinya tanaman pangan seperti sagu dan pala,  konflik tapal batas antarkampung, fragmentasi sosial, hingga hilangnya hak masyarakat atas tanah dan masa depannya   karena kebijakan hilirisasi nikel nasional yang mendorong investasi raksasa masuk tanpa memperhitungkan ruang hidup masyarakat local,” kata Isra

Dia bilang lagi, kriminalisasi 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur adalah contoh paling nyata.

Kasus warga Maba Sangaji, yang dijerat pidana setelah menggelar ritual adat sebagai bentuk protes atas rusaknya hutan dan aliran Sungai Sangaji akibat aktivitas tambang nikel, menunjukkan bahwa   ekspresi budaya dan protes damai pun bisa dibalas dengan jerat hukum.

“Konflik agraria sangat rentan terjadi di Maluku Utara. Seperti penggusuran kebun warga di Halmahera Timur. April 2025, sekitar 3,6 hektare tanaman kelapa milik warga di Buli dibabat habis untuk pembangunan jetty tambang nikel milik sebuah perusahaan. Hal ini memicu warga memblokade aktivitas tambang sebagai bentuk perlawanan,”katanya.

 

Ancaman relokasi paksa juga terjadi kepada warga di Desa Kawasi Halmahera Selatan. Namun ada kelompok perempuan membuat  perlawanan. Mereka memasang palang larangan perusahaan tambang nikel ada di atas tanah permukiman mereka. Mereka juga menolak rencana relokasi   baru yang disiapkan perusahaan tanpa persetujuan warga. Dia juga contohkan  kerusakan sumber pangan di Pulau Gebe, Halmahera Tengah.(Saf)

 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketika Warga Gemia Patani Utara Inisiasi Perdes Konservasi Penyu  

    Ketika Warga Gemia Patani Utara Inisiasi Perdes Konservasi Penyu  

    • calendar_month Ming, 27 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Kades Wahyudin Majid: Ini adalah Warisan untuk Anak Cucu Pemerintah Desa Gemia Kecamatan Patani Utara, menginsiasi sebuah Peraturan Desa (Perdes) yang bertujuan menjaga dan melindungi sumber daya laut mereka dari berbagai ancaman. Perdes itu berkaitan dengan upaya konservasi penyu yang merupakan salah satu kekayaan alam laut di desa mereka yang saat ini terancam oleh berbagai […]

  • Hari Peduli Sampah Nasional Sepi Agenda  

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 793
    • 1Komentar

    KLHK: 2030 Tak Ada Lagi TPA Baru Pada 21 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Hari penting ini   bertujuan  mengingatkan semua pihak bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama. Upaya penanganan dan pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yang meliputi Pemerintah baik Pusat dan Daerah, akademisi, aktivis, komunitas, dunia usaha, […]

  • Maluku Utara Kaya Rempah, Minim Pangan Fungsional

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2020
    • account_circle
    • visibility 3.402
    • 0Komentar

    Maluku Utara yang terhampar pulau-pulaunya,memiliki kekayaan pangan local dan rempah  Terutama  pala dan cengkih. Kekayaan ini bahkan tercatat dalam sejarah sebagai barang buruan bangsa Eropa di masa lalu.  Sejarawan Maluku Utara (alm) M Adnan Amal Tomagola dalam risetnya berjudul Portugis dan Spanyol di Maluku (2009) mengupas tentang kehadiran dua bangsa ini  berebut rempah. Mereka  datang […]

  • Pulau Kecil, Kaya Biodiversitas Tapi Rentan

    • calendar_month Sen, 10 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 971
    • 0Komentar

    Pembangunan di pulau-pulau kecil tidak cukup sekadar membangun berbagai fasilitas, salah satunya seperti pariwisata. Keberadaan  fasilitas yang menunjang wisatawan  di satu sisi bisa menjadi ancaman kelestarian sumber daya alam. Karena itu  pemerintah perlu menyusun peta jalan pembangunan berkelanjutan untuk pulau-pulau kecil. “Perlu memerhatikan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil,’’kata Guru Besar Kelautan Universitas Mataram Prof Sitti […]

  • Ekowisata Cengkeh Afo, Padukan Sejarah dan Alam

    • calendar_month Jum, 29 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 1.088
    • 0Komentar

    Memasuki kawasan ekowisata Cengkeh Afo/foto m ichi

  • Negara Pulau dan Kepulauan akan Gelar Kongres

    • calendar_month Jum, 21 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 841
    • 1Komentar

    Bahas Masalah Lingkungan dan Climate Change   Indonesia yang tergabung dalam Forum Negara Pulau dan Kepulauan berencana  menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum)  yang rencana diselenggarakan di Bali pada 10-11 Oktober 2023. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais […]

expand_less