Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Bencana Perubahan Iklim Terus Meningkat    

Bencana Perubahan Iklim Terus Meningkat    

  • account_circle
  • calendar_month Sen, 25 Nov 2024
  • visibility 345

Sepanjang 2023 -2024 Ada 5000 Lebih Kejadian

Ada kurang lebih 5000 kejadian  bencana   tercatat disebabkan oleh  perubahan iklim dalam satu tahun ini.  Bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan cuaca dan iklim (hidrometereologis) terus meningkat tajam. Sementara isu perubahan iklim saat ini menghadapi tantangan serius   baik dari masyarakat dan pemerintah dalam negeri, maupun dari masyarakat global. Setidaknya hal ini mengemuka dalam kegiatan Green Press Community  2024, Sabtu, (23/11/ 2024) di Jakarta.

Konferensi bertajuk “Kesiapan Pemerintah Indonesia Menghadapi Isu Perubahan Iklim: Arah Ambisi, Tantangan Ekonomi, Diplomasi, dan Isu Transisi Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) dan ClimateWorks itu dihadiri  para aktivis lingkungan, pakar perubahan iklim, jurnalis peduli lingkungan, dan stakeholder lainnya.

Mahawan Karuniasa, anggota Indonesia Stakeholder Steering Group (ISSG) dan Founder/CEO Environment Issue,  mengatakan sepanjang 2023 hingga sekarang, ada lebih dari 5.000 bencana alam terjadi di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di berbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk yang ekstrem. Ia mencontohkan bencana banjir ekstrem yang terjadi di Valencia, Spanyol. Wilayah ini mengalami banjir ekstrem akibat curah hujan yang tinggi. Curah hujan setahun turun selama 8 jam menyebabkan bencana banjir luar biasa yang selama ini tak pernah terjadi.

Mahawan yang juga Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI) ini memaparkan, negara-negara di dunia telah membuat kesepatan Paris atau Paris Agreement pada 2015.  Kesepakatan itu menyatakan  bahwa dunia menjaga agar kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius. Jika terjadi kenaikan lebih dari itu, maka permukaan air laut akan naik, produksi pangan akan turun, dan cuaca ekstrem  akan meningkat. Faktanya, kondisi ini terjadi di Indonesia.

Mahawan merujuk data dalam 20 tahun terakhir di mana bencana hidrometereologis (banjir, tanah longsor) meningkat tajam. Hingga saat ini, sudah lebih dari 5.000 kejadian bencana alam di Indonesia disebabkan oleh cuaca dan iklim.

Di 2024 ini, kenaikan suhu permukaan bumi akan meningkat lebih dari 1,5 derajat celcius. Karena tahun lalu di 2023 sudah 1,4 derajat celcius. Akhir Desember, BMKG di seluruh dunia akan mengeluarkan angka terbaru,” katanya.

“Untuk mengatasinya rumit dan tidak mudah. Produksi emisi Indonesia di tahun lalu kurang lebih 1 miliar ton. Total seluruh dunia, kalau dijumlah kurang lebih 56 miliar ton, paling banyak adalah Amerika Serikat, melihat sejarahnya, mencapai 500 giga ton,” imbuh Mahawan.

Dia katakan, Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi sebanyak 32 persen. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia sudah membuat rencana program pengurungan emisi karbon. Namun, untuk mengimplementasi rencana tersebut membutuhkan kapasitas SDM, teknologi dan anggaran.

“COP (Conference Of the Parties) yang sekarang banyak bicara duit (anggaran mengatasi ancaman krisis iklim). Dikutip dari Reuters, Presiden Prabowo mengatakan akan mewujudkan emisi bersih pada 2050 atau lebih cepat. Target negara maju adalah 2050. Nah ini hitungannya dari mana? Hitungan ini tidak sesuai yang seharusnya. Hitungan KLHK adalah pada 2060,” ujarnya.

Mahawan mendorong negara maju mengambil peran aktif mengurangi emisi. Indonesia butuh kesadaran bersama seluruh lembaga untuk sadar lingkungan, bukan hanya di darat, tapi juga di laut. Karena laut juga ikut terdampak jika kenaikan suhu bumi tidak terkendali.

Difabel Harus Dilibatkan

Kekhawatiran senada disampaikan oleh Farhan Helmy, Presiden Pergerakan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia. Menurutnya, Paris Agreement yang sudah berjalan selama 19 tahun, ternyata masih belum terwujud sebagaimana seharusnya. Apalagi, menurutnya, isu perubahan iklim juga… kerap tidak menjangkau kelompok disabilitas.

Anggota Dewan Perubahan Iklim Nasional tahun 2010-2014 ini berharap teman-teman difabel bisa dilibatkan dalam isu perubahan iklim, sebab semua akan terkena dampaknya, termasuk teman-teman difabel. Video of injections for erectile dysfunction reveals treatment efficacy, demonstrating advances in penile health management. Various therapies can be examined online for patients seeking non-invasive solutions. Dan teman-teman difabel akan merasakan dampak yang lebih berat.

“Climate change saat ini sudah semakin membahayakan. Tapi jarang sekali kelompok difabel ini dilibatkan dalam isu yang harusnya jadi bahan inklusi ini. Padahal ada dua prinsip penting perlu dijadikan pegangan untuk mewujudkan inklusifitas, pertama adalah no one left behind dan yang kedua adalah nothing about us without us. Padahal ukuran kemajuan adalah bagaimana perhatian dan kemajuan dialami oleh kelompok disabilitas, sebagai bagian dari kelompok rentan. Jadi jangan sok tahu tentang apa yang dirasakan oleh kelompok rentan, tanpa melibatkan kelompok rentan tersebut. Saya melihat di ruangan ini tidak ada kelompok rentan, yaitu disabilitas,” tegasnya.

Helmy  berharap, isu climate change yang berbahaya ini bisa disuarakan bersama, termasuk melibatkan kelompok disabilitas. Sehingga semua orang terbangun kesadarannya  untuk bergerak bersama. Menurutnya banyak hal yang bisa dikolaborasikan bersama antara kelompok rentan, pemerintah dan media untuk membangun dan menciptakan kesadaran bersama tentang membangun bumi yang lebih sehat dan lestari dengan melibatkan kelompok renta.

Literasi Masyarakat Masih Rendah

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga menyoroti kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim. Menurutnya, literasi masyarakat terhadap perubahan iklim pada saat ini masih rendah.

“Masih banyak orang yang tidak sadar bahwa perubahan iklim itu sudah terjadi dan perubahan iklim itu berbahaya,” kata Bambang dalam diskusi yang sama.

Bambang yang pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 2016-2019 mencontohkan pengetahuan masyarakat tentang fenomena banjir di kawasan pesisir utara Jawa. Menurutnya, hanya segilintir orang yang memahami bahwa banjir rob yang terjadi di pesisir utara Pulau Jawa akibat naiknya permukaan air laut sebagai dampak pemanasan global.

 

Bambang juga menyoroti tantangan global dalam perubahan global. Mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru saja pulang dari perhelatan COP 29 di Baku, Azerbaijan, mengakui komitmen pendanaan negara-negara maju untuk mitigasi risiko perubahan iklim semakin melemah.

 

Banjir yang melanda Waitina Sanana Maluku Utara foto istimewa

Energi Bersih Butuh Biaya Besar

Terkait tantangan dari dalam negeri, peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menambahkan transisi energi fosil ke energi bersih membutuhkan biaya yang besar. Heri mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini sangat bergantung pada energi listrik yang bersumber pada batu bara.

“Biaya tranformasi ke energi hijau sangat tinggi dan penuh ketidakpastian. Industri membutuhkan insentif untuk melakukan transisi energi,” katanya.

INDEF memperkirakan, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar Rp 4.002,4 triliun mencapai target zero emission. Dana ini untuk kebutuhan aksi mitigasi sektor energi seperti pembangunan pembangkit energi terbarukan. Setiap tahun Indonesia membutuhkan dana Rp 308 triliun untuk mitigasi iklim. Kebutuhan ini sangat jauh dari angggaran pemerintah untuk kegiatan perubahan iklim yang hanya sebesar Rp81,4 triliun.

Bukan hanya masalah pendanaan. Heri menyebutkan beberapa tantangan lain dalam mitigasi risiko perubahan iklim. Diantaranya masalah tenaga kerja yang masih minim dalam ekonomi hijau, ketergantungan pada tenaga kerja asing, kesenjangan antara dunia pendidikan dan lapangan pekerjaaan, hukum dan aturan yang masih belum komprehensif serta keterbatasan teknologi dan infrastruktur.  (*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaring Nusa: Visi Indonesia Emas 2045, Wajib Pastikan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil  

    • calendar_month Sen, 11 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 186
    • 2Komentar

    Jaring Nusa  sebuah konsorsium   masyarakat sipil yang dideklarasikan pada 19 Agustus 2021 lalu mendesak pemerintah dalam menetapkan visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025 2045 memberi kepastian dan perlindungan  Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil. Peryataan Jaring Nusa  yang di dalamnya  ada 18 lembaga dan 1 komunitas  itu, […]

  • KKP Kepulauan Sula Kaya Potensi Belum Terkelola Baik

    • calendar_month Kam, 13 Agu 2020
    • account_circle
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Kawasan konservasi Kepulauan Sula di Kabupaten Kepulauan Sula  di Provinsi Maluku Utara mencakup enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Timur, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kecamatan Mangoli Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah. Terdapat 35 desa di enam kecamatan  masuk di dalam wilayah konservasi  Kepulauan Sula. KKP Sula yang masuk dalam Taman Pesisir […]

  • CONSERVE, Kegiatan Pengarusutamaan Kehati Lintas Sektor

    • calendar_month Ming, 26 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Kakatua Putih salah satu jenis burung yang dilindungi di Maluku Utara foto M Ichi

  • Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Pasal PSN UU Cipta Kerja

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 310
    • 0Komentar

    Delapan organisasi masyarakat sipil bersama sejumlah individu terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) resmi mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Jumat (4/7/2025). Sejumlah organisasi masyarakat sipil tersebut yaitu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan […]

  • Malut Masuk 10 Provinsi yang Terus Alami Deforesfasi

    • calendar_month Sab, 19 Mar 2022
    • account_circle
    • visibility 308
    • 2Komentar

    Hutan yang berada di sejumlah pulau di Maluku Utara    terus alami deforestasi. Walau lajunya cenderung turun, faktanya hingga kini masih banyak  pulau  yang kehilangan tutupan hutannya. Data Yayasan Auriga Nusantara, menunjukan tutupan hutan alam nasional di Indonesia mencapai 88 juta hektare. Dari angka tersebut, 80% berada di 10 provinsi kaya-hutan, seperti Papua, Papua Barat, Kalimantan […]

  • Titik Nol Jalur Rempah adalah Soal Geopolitik (3)

    • calendar_month Jum, 28 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 250
    • 1Komentar

    Untuk menentukan Titik Nol Rempah, bukan lagi sekedar soal romantisme sejarah masa lalu, namun ia adalah soal identitas, nasionalisme, dan soal geopolitik global, untuk menentukan pada titik manakah Indonesia harus memainkan peranannya dalam percaturan global dewasa ini. Jika menoleh apa yang dilakukan China sepeninggalnya Mao Tze Tung, Deng Xiao Ping telah berani mengangkat identitas masa […]

expand_less