Breaking News
light_mode
Beranda » Laut dan Pesisir » Kawasan Segitiga Terumbu Karang  Didorong  Dapat  Pendanaan Berkelanjutan  

Kawasan Segitiga Terumbu Karang  Didorong  Dapat  Pendanaan Berkelanjutan  

  • account_circle
  • calendar_month Ming, 14 Sep 2025
  • visibility 574

Sejumlah Negara termasuk Indonesia yang masuk kawasan segitiga terumbu karang dunia mendapat perhatian khusus. Perhatian itu salah satunya adalah dalam bentuk pendanaan berkelanjutan.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan skema pendanaan berkelanjutan sebagai langkah strategis mencapai tujuan Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 Coral  Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF). Ini  sekaligus mendukung target Kerangka Keanekaragaman Hayati Global 2030.

Workshop and Knowledge Exchange on Sustainable Financing fase ketiga ini telah digelar dalam  pertemuan Internal Resources Committe (IRC) pada 8–12 September 2025 di Jimbaran, Bali.

“Pendanaan berkelanjutan harus dirancang strategis agar memberi dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini sangat penting untuk menjawab ancaman serius seperti perubahan iklim, penangkapan ikan berlebih, pencemaran, dan degradasi habitat,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP sekaligus Chair of CSO CTI-CFF, Koswara, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (13/9)lalu.

Sementara Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, mengatakan momentum ini penting memperkuat kapasitas dan kolaborasi negara-negara CT6—Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste dalam menghadirkan skema pendanaan inovatif.

ikan karang salah satu kekayaan yang dimiliki kawasan segitiga terumbu karang dunia, foto MDPI

“Inovasi pembiayaan seperti Debt for Nature Swap, Indonesia Coral Reef Bond, Coral Insurance, dan Impact Bond yang sudah diinisiasi Indonesia perlu terus dikembangkan bersama untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir di kawasan Segitiga Karang,” ujarnya.

Dalam kegiatan Internal Resources Committee (IRC) Meeting, sejumlah isu strategis menjadi bahasan penting, termasuk operasionalisasi  Sekretariat Regional CTI-CFF, peluang integrasi program Arafura and Timor Seas Echo system Action (ATSEA) ke dalam CTI-CFF, serta persiapan pelaksanaan Senior Officials Meeting (SOM) ke-20 yang akan digelar tahun ini.

Pertemuan ini juga menjadi momentum bersejarah dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Regional CTI-CFF dengan Rare untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan RPOA 2.0 CTI-CFF.

 

Direktur Eksekutif  Sekretariat Regional CTI-CFF, Dr. Frank Griffin, menekankan pentingnya komitmen kolektif antarnegara CT6. “Menjaga dan mengelola sumber daya di Kawasan Segitiga Karang adalah tanggung jawab bersama, bukan satu negara saja. Kerja sama ini penting untuk melindungi laut dan memastikan ketahanan pangan generasi mendatang,” ujarnya.

Penandatanganan MoU tersebut juga membuka peluang pengembangan CTI Regional Impact Bond, yakni skema pembiayaan berbasis hasil untuk mendukung kawasan laut prioritas, perikanan berkelanjutan, perlindungan spesies terancam punah, dan ketahanan iklim di Segitiga Karang.

“Segitiga Karang adalah kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tinggi namun rentan. Kemitraan ini memperkuat kolaborasi regional, memperluas dampak, dan menandai visi bersama menuju Segitiga Karang yang sejahtera, di mana ekosistem terlindungi dan masyarakat pesisir tangguh,” kata Direktur Eksekutif Fish Forever Rare, Rocky Sanchez Tirona,

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus memperkuat sinergi multipihak dalam pengelolaan ruang laut untuk mewujudkan Ekonomi Biru, demi laut sehat, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.(*)

 

 

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • KKP Walidata Informasi Geospasial Lamun dan Terumbu Karang

    • calendar_month Sel, 22 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 502
    • 0Komentar

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima mandat sebagai penyelenggara atau walidata informasi geospasial tematik (IGT) lamun dan terumbu karang di Indonesia. Sebelumnya mandat tersebut diselenggarakan oleh Pusat Riset Oseanografi, BRIN (LIPI). Terumbu karang dan padang lamun adalah ekosistem yang sangat  berharga bagi kelangsungan hidup laut dan manusia. Kekayaan alam ini memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan […]

  • Pulihkan Ekonomi Warga dari Covid-19 dengan Tanam Mangrove

    • calendar_month Sel, 6 Okt 2020
    • account_circle
    • visibility 520
    • 0Komentar

    Pandemic Covid 19 benar-benar berdampak buruk bagi seluruh sendi kehidupan.   Hal ini juga ikut berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara nasional kondisi ini ikut  menekan pertumbuhan ekonomi.  Data resmi Badan Statitistik  5 Agustus 2020, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2018-2020 relatif menurun, hingga triwulan […]

  • Widi, Sepotong Surga di Negeri Giman

    • calendar_month Ming, 12 Jun 2022
    • account_circle
    • visibility 763
    • 2Komentar

    Pemandangan yang menwan di pulau Widi foto M Ichi

  • Climate Right Internasional Desak Hentikan Sementara Tambang Nikel di Maluku Utara

    • calendar_month Ming, 5 Nov 2023
    • account_circle
    • visibility 673
    • 1Komentar

    Pemerintah pusat harus merespons rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup atas pencemaran sungai  yang terjadi di Sagea Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara.  Demikian rilis resmi yang dikeluarkan Climate Rights International (CRI) akhir September lalu. Sekadar diketahui CRI adalah organisasi pemantauan dan advokasi iklim dan hak asasi manusia internasional yang didedikasikan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi […]

  • Alihfungsi Lahan Penyebab Banjir di Halmahera Utara?

    • calendar_month Kam, 21 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 767
    • 0Komentar

    Aktivitas penebangan di kawasan DAS Tiabo, foto Ahsun Inayah

  • Tak Ada Zonasi Wilayah jadi Problem Ekowisata

    • calendar_month Sab, 16 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 547
    • 0Komentar

    Kawasan ekowisata Taman Love di puncak Moya dikuatirkan memunculkan masalah baru soal keterbukaan akses yang bisa memicu ikutya pemukiman ke kawasan ini yang masuk kawasan rawan bencana III.

expand_less