Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Tradisi Padi Ladang yang Hilang di Halmahera (2)

Tradisi Padi Ladang yang Hilang di Halmahera (2)

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • visibility 51

Dari Hutan ke Pasar: Saat Uang Mengalahkan Pangan Lokal

Perubahan besar di Desa Samo tidak datang melalui program pangan. Ia datang bersama industri kayu. Pada akhir 1980-an, perusahaan logging mulai masuk ke wilayah Gane Barat Utara. Jalan-jalan bekas perusahaan masih bisa ditemukan hingga hari ini, membelah kebun dan hutan warga. Bersamaan dengan itu, pola hidup masyarakat mulai berubah. Adi Hasyim masih mengingat masa ketika hampir semua warga menanam padi ladang.

“Dulu kalau buka kebun, pertama tanam padi dulu,” katanya.

Setelah beberapa kali panen, lahan baru ditanami kelapa, pala, atau cengkih. Tetapi sejak perusahaan kayu masuk, banyak warga mulai bekerja sebagai tenaga harian. Mereka memperoleh uang tunai secara lebih cepat dibanding menunggu panen padi. Dari sinilah perubahan besar dimulai.

Ketika uang tunai mudah diperoleh, kebutuhan pangan tidak lagi dipenuhi dari kebun sendiri. Warga mulai membeli beras dari toko. Tradisi menanam perlahan ditinggalkan. Ekonomi uang menggantikan ekonomi subsisten. Fenomena ini sebenarnya bukan hal unik di Halmahera Selatan.

Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, masuknya industri ekstraktif sering mengubah relasi masyarakat dengan pangan. Pertanian pangan dianggap kurang menguntungkan dibanding tanaman komoditas atau pekerjaan berbasis upah. Masalahnya, ketergantungan pangan selalu mengandung risiko.

Harga beras bisa naik sewaktu-waktu. Distribusi bisa terganggu. Biaya logistik di wilayah kepulauan sangat mahal. Dalam kondisi seperti itu, desa kehilangan bantalan keamanan pangan. Ketika masyarakat berhenti menanam, mereka kehilangan kontrol atas sumber makanan mereka sendiri. Perubahan itu juga mengubah relasi sosial di desa.

Dulu musim tanam padi menjadi kegiatan kolektif. Warga saling membantu membuka kebun dan menanam. Kini hubungan ekonomi semakin individual. Orang bekerja untuk memperoleh uang, lalu membeli kebutuhan masing-masing.

Muksin Taher  (50 tahun)  petani desa Samo yang membuka sebagian lahan perkebunan kelapanya yang tidak produktif lagi dengan berencana menanam tanaman hortikultura, foto mici

Bahkan generasi muda semakin jauh dari dunia pertanian. Bertani dianggap tidak menjanjikan. Mereka lebih tertarik pekerjaan yang memberi pendapatan cepat. Dalam jangka pendek, perubahan ini mungkin terlihat menguntungkan. Namun dalam jangka panjang, desa menghadapi ancaman serius: hilangnya kemampuan memproduksi pangan sendiri.

Ketika harga pangan naik, masyarakat menjadi kelompok paling rentan. Ironisnya, semua itu terjadi di tengah melimpahnya sumber daya alam. Halmahera Selatan memiliki lahan luas dan curah hujan tinggi. Tetapi kemampuan memproduksi pangan justru rendah. Ini menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan sekadar soal ketersediaan lahan.

Yang menentukan adalah arah pembangunan. Selama desa didorong hanya menjadi penghasil komoditas pasar, tanaman pangan akan terus tersingkir. Padahal pangan tidak bisa diperlakukan semata sebagai barang dagangan.

Ia berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi pangan.

Yang lebih mendasar adalah bagaimana mengembalikan nilai sosial dan politik pangan di tingkat desa. Tanpa itu, masyarakat akan terus terjebak dalam logika pasar: menjual hasil kebun untuk membeli makanan yang seharusnya bisa mereka tanam sendiri.

Harga kopra yang lumayan bagus membuat petani mengubah  ladang dengan tanaman kelapa, coklat dan pala. Tahun 1986  petani masih bertanam padi, setelahnya tidak lagi. Dulu padi menjadi tanaman awal ketika lahan dibuka. Proses  tanam dilakukan hingga beberapa kali kemudian diganti  tanaman kelapa. Kelapa menjadi tanaman penting warga karena  bisa menjadi  sandaran hidup  mendapatkan uang.

Memasuki era 1990-an warga  bekerja di perusahaan kayu. Dari situ  makin banyak orang beralih kerja dari pekebun menjadi karyawan  harian lepas.

Sejak para petani bekerja di perusahaan itulah, kebiasaan warga  mengandalkan beras dari padi yang ditanam mulai terkikis. Mereka  mudah mendapatkan uang dan mampu membeli beras yang dijual  perusahaan maupun  pedagang di kampong.Kondisi itu terbawa sampai sekarang meski perusahaan telah angkat kaki sejak tahun 2003 tradisi yang hilang itu tak kembali. Warga seperti sudah terbiasa memenuhi pangannya dengan membeli.

Minimnya  warga menanam padi ladang tergambar dari data  desa. Pada   2025-2026   ada petani   kurang lebih 150 KK.  Sisanya nelayan dan profesi lain, namun hanya satu petani menanam padi.  

————

Ketika Desa  Bergantung pada Beras dari Luar

Ketahanan pangan bangsa, mestinya dimulai dari desa.  Hal itu  tidak akan terwujud kala desa hanya mengandalkan pangan  dari luar daerah bukan dari desanya sendiri. Ketika  pangan sendiri tak dipenuhi kerentanan  dihadapi saat paceklik.  Kondisi ini, tidak hanya dialami warga Samo tetapi hampir semua desa di Maluku Utara.

“Tradisi menanam  padi  selama ini hilang. Kebutuhan pangan terutama beras harus dibeli.  ,” ujar Arsyad Hasyim  penyuluh pertanian di desa Samo.

Kecamatan Gane Barat  Utara  yang terdiri dari 12 desa, selain Samo,  ada desa Boso, Jikolamo, Dolik, Suka Damai, Tokaka, Nurjihat, Moloku, Samat, Posi Posi, Gumira, dan Batulak  sama kondisinya.  Warga  akrab dengan usaha cocok tanam , tetapi belum mandiri pangan.  Beras  dan sayur mayor harus didatangkan dari luar daerah.

Meski punya lahan luas,  untuk  sayur  saja warga harus menunggu penjual  dari luar kecamatan.  Untuk kebutuhan beras tidak ada yang  produksi  dari ladang. Sudah puluhan tahun   tergantung  beras dari toko.

Bagi Arsyad, yang mesti didorong saat ini adalah kemampuan pangan desa, dengan memberdayakan  petaninya.

“Jika Negara bicara pangan Negara, dimulai dari desa  harus  mampu menyediakan pangannya. Ini  pekerjaan rumah kita semua,” jelasnya.

Padi ladang yang pernah ditanam warga Samo pada 2021 lalu di sela sela kebun kelapa,foto mici

Contoh kasus di Desa Samo ada empat pedagang menjual  kebutuhan masyarakat, termasuk beras. Penjualan beras tinggi. Semua warga menggantungkan pangan-beras  yang didatangkan dari Ternate.

“Beras yang terjual 1 sampai 2 ton,” ujar  Daeng Mustafa salah satu pedagang asal Sulsel.

Harga per kilogramnya antara Rp20 ribu- hingga Rp22.000. Sementara penjualan per zak  antara Rp400 ribu hingga Rp450  ribu  tergantung kualitas beras.

“Harga  terus naik. Sekarang  menyentuh Rp450 ribu per zak,” katanya.

Sidik M (59)  pedagang  lainnya mengaku sebulan harus mendatangkan beras dari Ternate  antara  1 hingga 2,5 ton untuk penuhi kebutuhan masyarakat desa.

Dari 4 pedagang  jika rata rata menjual beras  1 hingga 2 ton, artinya tiap bulan beras yang didatangkan dari luar daerah mencapai 4 hingga 8 ton.

Kondisi ini bertolak belakang dengan lahan yang tersedia dan tradisi  menanam padi ladang yang turun temurun.  Jika praktik menanam  padi dipertahankan, uang yang diperoleh  bisa disimpan untuk  kebutuhan lain  yang lebih mendesak, seperti pendidikan  dan kesehatan. Bersambung (*)

 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cara Tangkap Tuna Nelayan Maluku Utara Dipresentasikan di World Expo 2025

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • account_circle
    • visibility 1.343
    • 0Komentar

    Indonesia  membawa isu keberlanjutan perikanan tuna dalam  World Expo 2025  di Osaka, Jepang. Isu ini muncul karena tuna adalah komoditas penting bagi Indonesia, terutama para nelayan kecil dan tradisional.  World Expo 2025 Osaka  sendiri adalah pameran dunia  yang diselenggarakan di Osaka, Jepang, dari 13 April hingga 13 Oktober 2025 dengan  tema “Merancang Masyarakat Masa Depan untuk Kehidupan […]

  • Pelanggaran HAM Berat di Papua  Meningkat  Setelah  Indonesia  Jadi Presiden  Dewan  HAM PBB

    Pelanggaran HAM Berat di Papua  Meningkat  Setelah  Indonesia  Jadi Presiden  Dewan  HAM PBB

    • calendar_month Rab, 29 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    “Presiden Republik Indonesia Segera Menghentikan Seluruh Operasi Militer di Wilayah Papua Dan Membuka Ruang Dialog Untuk Menyelesaikan Persoalan Politik Antara Indonesia Dan Papua Yang Merupakan Akar Konflik Bersenjata Penyebab Pelanggaran HAM Di Papua Selama 60 Tahun Terakhir” Hasil riset Project Multatuli per-Desember 2025 menunjukkan  setidaknya ada 83.177 tentara dan polisi organik di tanah Papua saat […]

  • KLHK Sosialisasikan FOLU Net Sink 2030 di Maluku Utara

    • calendar_month Rab, 22 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 472
    • 0Komentar

    Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030 merupakan   Komitmen Indonesia  untuk mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 […]

  • UU CK Digugat WALHI, Pemerintah Bersikukuh Lindungi Lingkungan Hidup

    • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
    • account_circle
    • visibility 678
    • 0Komentar

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ajukan permohonan uji materiil klaster lingkungan Undang-Undang nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja pada  5 Juni 2025  lalu.  Mereka minta Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut 13 pasal yang lemahkan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Mulya Sarmono, kuasa hukum Walhi, menjelaskan, secara umum terdapat dua aspek yang mereka mohon. Pertama, pemaknaan ulang atau pengubahan beberapa […]

  • Kelola Hutan Bersama Masyarakat Bermanfaat Bagi Kelestarian

    • calendar_month Rab, 4 Jul 2018
    • account_circle
    • visibility 521
    • 0Komentar

    Sumber daya hutan telah terbukti memberikan kehidupan dan sumber penghidupan bagi semua. Selain manfaat jangka pendek berupa kayu, hutan juga memberikan manfaat jangka panjang yang sangat beragam, seperti sumber tanaman obat-obatan, jasa lingkungan air, iklim mikro, mikroba, jamur, penjaga keseimbangan air permukaan-air tanah, menjaga kesuburan lahan, pencegahan banjir, tanah longsor, habitat satwa liar, yang mewakili […]

  • Kemandirian Desa Jangan jadi Nyanyian

    • calendar_month Sen, 23 Nov 2020
    • account_circle
    • visibility 410
    • 0Komentar

    Catatan dari Sekolah Transformasi Sosial  (STS) di Desa Samo Halmahera Selatan Desa harus benar– benar mandiri. Mampu menghidupi warganya. Baik pangan  maupun energi. Desa juga harus menjadi basis berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Bahwa kemandirian desa bukan sebuah nyanyian atau slogan. Bukan  nyanyi kepiluan untuk orang kampong. Dia adalah pengejawantahan kerja kerja riil yang  dilakukan […]

expand_less