Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » UGM akan Inventarisasi Eksosistem Mangrove di Maluku Utara    

UGM akan Inventarisasi Eksosistem Mangrove di Maluku Utara    

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 30 Sep 2026
  • visibility 227

Halmaherapedia– Fakultas Kehutanan (FK) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Kick Off Inventarisasi Ekosistem Mangrove dan Penyusunan Fungsi Ekosistem Mangrove dalam Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) di Provinsi Maluku Utara.

Dikutip dari website UGM https://fkt.ugm.ac.id/2026/09/29/fakultas-kehutanan-ugm-inisiasi-inventarisasi-ekosistem-mangrove-di-maluku-utara/ kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (28/9/2026) di Bela Hotel Ternate.  Ini merupakan langkah awal  pelaksanaan inventarisasi dan komputasi fungsi ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya mendukung pelestarian ekosistem mangrove secara berkelanjutan di Maluku Utara. Ini  juga adalah kerja sama antara Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Aset Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Ir. Kaharuddin, S.Hut., M.Si. , IPU saat membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa  Fakultas Kehutanan UGM menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam mendukung inventarisasi dan pengelolaan ekosistem mangrove di Maluku Utara.

Pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi, hingga tim pusat ahli dan enumerator. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus memastikan proses inventarisasi mampu menangkap kondisi ekosistem mangrove secara komprehensif.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian dari  Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Puji Iswari, S.Hut., M.Si.

Sementara Ketua Tim Riset Ir. Ni Putu Diana Mahayani, S.Hut M.For., Ph.D dalam pertemuan itu memaparkan rencana teknis kegiatan inventarisasi ekosistem mangrove dan konservasi fungsi ekosistem mangrove di KLM di Provinsi Maluku Utara.

“Inventarisasi ekosistem mangrove merupakan tahapan penting untuk menyediakan dasar informasi mengenai kondisi dan karakteristik ekosistem mangrove. Melalui penyediaan fungsi ekosistem dalam kerangka Kesatuan Lanskap Mangrove, hasil kegiatan  ini diharapkan dapat mendukung perencanaan pengelolaan mangrove yang mempertimbangkan keterkaitan ekologis dalam satu kesatuan lanskap serta kebutuhan pengelolaan di tingkat daerah,” jelas wakil dekan.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan daerah juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Selain menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan, inventarisasi diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta membangun basis pengetahuan bersama untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Maluku Utara.

Melalui kegiatan ini, Kehutanan UGM terus memperkuat kontribusinya dalam penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian kehutanan untuk mendukung pelestarian ekosistem pesisir yang berkelanjutan, serta berkolaborasi dengan pemerintah Fakultas dan perguruan tinggi di daerah.

Dalam diskusi dimoderatori Reyna Ashari, S. Hut, M. Si, ahli ekologi mangrove dari Universitas Khairun disampaikan bahwa kegiatan ini jadi ruang menyamakan pemahaman mengenai kegiatan serta memperoleh masukan para pemangku kepentingan sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan.

Kegiatan ini melibatkan tim Kehutanan UGM, tim ahli Universitas Khairun Ternate, serta enumerator dari kedua perguruan tinggi. Unsur pemerintah daerah dan UPT, perangkat daerah lain Provinsi dan kabupaten/kota, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), BPDAS Ake Malamo, BPKH/BPKHTL Wilayah Maluku dan Maluku Utara, BKSDA Maluku, Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata, serta UPTD Perikanan Wilayah IV Maluku Utara. (*)

 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mari Saksikan Konser Hutan Merdeka

    Mari Saksikan Konser Hutan Merdeka

    • calendar_month Sab, 29 Agu 2020
    • account_circle
    • visibility 783
    • 0Komentar

    Sekira 50,1% dari total daratan di wilayah Indonesia merupakan bentangan hutan. Berbagai hewan dan tumbuhan endemik tinggal di hutan-hutan Indonesia, membuat negara kita dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati.Hutan adalah sumber kehidupan yang menyediakan oksigen, air, menyimpan cadangan karbon, penyeimbang iklim dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya. […]

  • Presiden Resmi Cabut 11 Izin Kehutanan di Malut

    • calendar_month Jum, 7 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 1.045
    • 0Komentar

    Presiden Joko Widodo mencabut izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara yang dinilai bermasalah. Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangan pers secara di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat Kamis (6/1/2022) siang. “Izin-izin yang […]

  • Miris, RPJMD Kabupaten Ini Tanpa KLHS

    • calendar_month Rab, 5 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 818
    • 1Komentar

    Peta Kabupaten Pulau Taliabu

  • Dari Mana Kenari Makean Berasal ?

    • calendar_month Kam, 3 Des 2020
    • account_circle
    • visibility 1.664
    • 0Komentar

    Isi kenari yang ditelah dipisahka dari cankangnya/ foto mahmud Ichi

  • Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2020
    • account_circle
    • visibility 765
    • 0Komentar

    Masyarakat Adat Tobelo Dalam di Hutan Halmahera Benteng Terakhir Hutan Halmahera foto Opan Jacky Polhut TNAL

  • Ini 13 Komitmen Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil di Indonesia

    Ini 13 Komitmen Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil di Indonesia

    • calendar_month Jum, 8 Des 2023
    • account_circle
    • visibility 1.084
    • 0Komentar

    Konferensi Nasional ke-11 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Konas Pesisir XI)  27 – 29 November lalu di Pontianak, Kalimantan Barat menghasilkan Deklarasi Pontianak. Hasilnya, menyerukan 13 komitmen bersama pemangku kepentingan dalam sinergitas Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut  yang Terukur dan Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru. Dikutip dari KKP.go.id, Konas Pesisir XI melibatkan lebih […]

expand_less