Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggelontorkan dana besar untuk menata dan memperbaiki 10 kampung nelayan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 yang berada di perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Selain itu ada juga di WPPNRI 718 terdiri dari perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Terakhir WPPNRI 714 terdiri dari perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.
Anggaran ini diberikan untuk membangun berbagai sarana prasarana di kampung tersebut. Meski dalam penyampaian Menteri KKP itu belum menjelasakan secara detail kampung kampungnya namun dari WPP yang ditetapkan salah satunya adalah kampung nelayan yang ada di laut Maluku dan laut Halmhaera.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono baru baru ini usai membuka rapat kerja Direktorat Perikanan Tangkap KKP di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Minggu (19/3/2023).
mengatakan akan ‘menyulap’ 10 kampung nelayan di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut kebijakan penangkapan ikan terukur yang dipastikan akan berpihak dan mensejahterakan nelayan-nelayan kecil.
“Kita akan bikin modeling, target saya bersama Dirjen Perikanan Tangkap dan tim percepatan itu ada 10 kampung nelayan yang benar-benar integrasi. 10 ini targetnya tahun ini,”kata Trenggono.
Ia jelaskan bagaimana pengembangan kampung nelayan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih bersih dan terintegrasi. Pihaknya akan membangun sejumlah fasilitas, di antaranya penyaluran alat tangkap, kapal, pabrik es, balai komunikasi, hingga pelatihan untuk nelayan.
“Ini kampung kita bangun ada dermaganya, ada dok kapalnya, ada pabrik esnya, kita install balai komunikasi sekaligus balai latihan, nanti kita akan isi penyuluh-penyuluh turunkan di situ. Kita akan data seluruh nelayan itu di dalam institusi yaitu koperasi. Kalau perlu bukan hanya alat tangkap, kapalnya juga kita bantu, semua sarananya kita bantu,” jelasnya.
Trenggono memperkirakan pengembangan satu kampung nelayan bisa menghabiskan dana Rp 20-21 miliar. Ia ingin membangun kampung nelayan Indonesia seperti Desa Nelayan di Volendam, Belanda.
“Satu kampung itu kita identifikasi sekitar Rp 20 miliar atau Rp 21 miliar untuk membangun itu semua tadi. Kita akan hitung putaran ekonominya mereka. Kalau ini bisa terjadi mimpinya seperti Volendam kampung nelayan keren tapi nggak bau ikan. Kampung yang ada kita upgrade, yang kumuh kita ubah termasuk dermaganya yang tidak berfungsi itu akan ada biaya pemerintah APBN,” jelasnya.
Pihaknya menargetkan zona yang akan menjadi target pembangunan kampung nelayan. Trenggono menginginkan 10 kampung nelayan yang dikembangkan ada di zona 3.
“Kalau Pak Zaini (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP) 10 ya kita kejar tahun ini itu. Kalau bisa 20 ya alhamdulillah, yang pasti setiap kampung dia sudah ada dermaganya yang nggak bagus itu kita ubah menjadi bersih, ada pabrik esnya, cold storage-nya 5 sampai 10 ton,” tutup Trenggono.
Selengkapnya (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6627853/trenggono-mau-sulap-10-kampung nelayan-tak-lagi-bau-ikan-ini-caranya).
CEO Kabar Pulau
