Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Malut » Pulihkan Ekonomi Warga dari Covid-19 dengan Tanam Mangrove

Pulihkan Ekonomi Warga dari Covid-19 dengan Tanam Mangrove

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 6 Okt 2020
  • visibility 314

Pandemic Covid 19 benar-benar berdampak buruk bagi seluruh sendi kehidupan.   Hal ini juga ikut berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara nasional kondisi ini ikut  menekan pertumbuhan ekonomi.  Data resmi Badan Statitistik  5 Agustus 2020, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2018-2020 relatif menurun, hingga triwulan II 2020 tercatat minus 5,32 %. Ini juga salah satu dampak Covid akibat  pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jutaan tenaga kerja swasta dan lesunya beberapa sektor usaha.

Untuk menangani kondisi ini ada berbagai langkah dan kebijakan diambil Negara.  Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saat ini KLHK  melaksanakan  program nasional padat karya tunai(cash for work) berupa penanaman mangrove di Maluku Utara. Secara ada 15000 hektar lahan mangrove yang akan ditanam.

Rilis yang diterima kabarpulau.co.id/ dari  KLHK melalui  Balai  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ake Malamo Ternate menyebutkan, Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi kegiatan padat karya itu  seluas 119 ha yang tersebar di  enam) kabupaten/kota. “Dari penanaman ini  kita prediksi menyerap tenaga kerja sebanyak 666 jiwa dari 29 kelompok tani/komunitas, dengan total menyerap 10.066 hari orang kerja (HOK),” kata  Asih Yunani, M.P Kepala BPDAS-HL Ake Malamo 

Pembibitan mangrove yang dilakukan kelompok mangrove di Kao Halmahera Utara

Dia bilang Padat Karya Penanaman Mangrove ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (terdampak PHK/pandemik dan atau berpenghasilan rendah). Dia juga  bersifat produktif berupa penanaman mangrove dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Skema padat karya tunai diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara mingguan maupun dua mingguan, sehingga dapat menambah daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan mangrove,” tambahnya.

Kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan oleh Komunitas Pencinta Mangrove Khatulistiwa

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan padat karya penanaman mangrove meliputi penyediaan bibit, distribusi dan penanaman bibit. Sesuai kondisi eksisting mangrove Maluku Utara. Lanjutnya, pola penanaman mangrove tersebut antara lain pola intensif, pengkayaan dan rumpun berjarak. Selain itu, sebagai pendukung kegiatan, di beberapa lokasi penanaman mangrove juga dibuatkan pemecah ombak sederhana dan perlindungan tanaman.

“Saat ini Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Hi. M. Sukur Lila, S.Hut.,M.Si.,  telah memerintahkan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten/Kota, selaku Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPDASHL Ake Malamo dan para pihak lainnya guna menyukseskan program Padat Karya Penanaman Mangrove,” jelas Asih. Selanjutnya, secara teknis dan kelembagaan kelompok tani/komunitas didampingi fasilitator dari KPH Kabupaten/Kota dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku.

Asih turut berharap  dukungan warga Moloku Kie Raha dan para pihak lainnya agar program Padat Karya Penanaman Mangrove  ini berhasil sesuai dengan tujuan umum, yakni kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan mangrove di Provinsi Maluku Utara. (*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Tetapkan Kawasan Konservasi Perairan PABISAY Halteng-Haltim

    • calendar_month Jum, 11 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 556
    • 2Komentar

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia resmi merilis penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Patani – Bicoli – Pulau Sayafi yang disingkat Pabisay  18 Juni 2025 lalu.  Dikutip dari laman KKP. go.id tanggal 11 Juli 2025  keputusan  itu  telah ditandatangani secara elektronik oleh Menteri KKP Sakty Wahyu Trenggono. Di dalam SK itu diputuskan terkait beberapa […]

  • JustCOP Kritik Second NDC Indonesia: Minim Partisipasi, Lemah Substansi dan Komitmen terhadap Krisis Iklim

    • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
    • account_circle
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Konsultasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, pada Kamis, 23  Oktober 2025 di Jakarta. Acara yang digelar tersebut lebih layak disebut sebagai sosialisasi SNDC Indonesia ketimbang konsultasi sebab publik tidak mempunyai  kesempatan yang adil dan bermakna dalam penyusunan SNDC yang akan disetorkan  menjelang perhelatan Conference of the Parties (COP)30- […]

  • Ini Problem Pembangunan Kota Pulau Ternate

    • calendar_month Sab, 3 Okt 2020
    • account_circle
    • visibility 512
    • 0Komentar

    Kota Ternate dilihat dari puncak kawasan taman Cinta Moya foto Mahmud ichi

  • Literasi Keuangan Nelayan, Seperti Apa?

    • calendar_month Rab, 15 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 382
    • 1Komentar

    Kegiatan Literasi Keuangan Nelayan yang dilakukan MDPI di Seram Maluku foto MDPI

  • Dodinga dan Cerita  Wallace untuk Kehati di Maluku Utara   

    • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
    • account_circle
    • visibility 356
    • 7Komentar

    Warga Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terlihat tumpah ruah ke jalan siang itu di awal Oktober lalu 2024 lalu. Mereka menyambut tamu penting yang akan meresmikan prasasti Alfred Russel Wallace. Kedatangan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey bersama William (Bill) Wallace cicit Alfred Russel Wallace   dan pemerintah provinsi dan kabupaten ke kampung itu, seperti memutar kembali memori […]

  • Hakordia 2025: Berantas Korupsi di Titik Nadir, Lingkungan dan Warga Jadi Korban

    Hakordia 2025: Berantas Korupsi di Titik Nadir, Lingkungan dan Warga Jadi Korban

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Hanya dalam waktu satu tahun, Prabowo-Gibran telah mengingkari semua janji kampanye pemberantasan korupsi dan bahkan memukul mundur agenda reformasi. Pola-pola yang dulu menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sekaligus menopang rezim Orde Baru justru semakin dirawat pemerintahan Prabowo-Gibran. Demikian rilis bersama koalisi 22 NGO di Indonesia terkait dengan peringatan Hari Antikorupsi sedunia yang jatuh pada […]

expand_less