Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Mangrove Makin Terancam, Butuh Pelibatan Masyarakat

Mangrove Makin Terancam, Butuh Pelibatan Masyarakat

  • account_circle
  • calendar_month Jum, 12 Feb 2021
  • visibility 429

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kawasan mangrove seluas 637.624 ha mengalami kritis. Sementara 460.211 ha berada dalam kawasan hutan dan 177.413 ha berada di luar kawasan hutan.

Data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Ake Malamo, menyebutkan,  wilayah  Maluku Utara memiliki potensi mangrove seluas 41.228,7 ha yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota.  Sayang  setiap waktu  hutan mangrove yang ada, terus tergerus dan terdegradasi karena mengalami eksploitasi yang sangat signifikan.

Data BPDAS-HL  menunjukan, dalam  kurun waktu 2010- 2017, terjadi penurunan luasan mangrove di Maluku Utara  cukup fantastis. Dalam   7 tahun terjadi penurunan lahan hutan mangrove mencapai  5.030,71 ha  atau kurang lebih  10,87 %  dari luasan sebelumnya tahun 2010, yakni 46.259,41 ha.

Mangrove u juga terancam abrasi

Presiden Joko Widodo mencanangkan program restorasi mangrove Indonesia yang kritis seluas 630 ribu hektare hingga 2024 nanti.

Atas dasar tersebut, pemerintah melalui KLHK, KKP, Kemenko Marves, serta BRGM memiliki rencana aksi strategi dalam hal penanganan mangrove.

Persoalan ini  mengemuka dalam diskusi media  secara virtual bertema “Konservasi Mangrove, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim” Kamis (11/02/2021) yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).   

Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP) yang diwakili Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili  Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan dan Darat Sri Handayaningsih; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)  diwakili oleh Deputi Perencanaan dan Kerja Sama, Budi Setyawan Wardhana; Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Kus Prisetiahadi; Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Muhammad Ilman, serta pelestari mangrove dari Semarang, Munhamir.

Gerakan menyelamatkan mangrove yang dilakukan oleh komunitas Pencinta Mangrove Khatulistiwa (Kompak) Kayoa Halmahera Selatan Maluku Utara, foto KOMPAK

Menurut Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan KebencanaanKemenkomarves Kus Prisetiahadi, pada tahun 2020 sudah berhasil dilakukan rehabilitasi seluas 17.394 hektare. Secara berkala setiap tahunnya melakukan  pemulihan mangrove sekitar 25 persen dari total kerusakan. Adapun anggaran dalam penanganan mangrove didanai oleh APBN, APBD dan juga pihak dari investor.

“2021, rehabilitasi mangrove, akan direncanakan penanaman mangrove di lahan sebesar 400 ha yang tersebar di 22 kawasan dan trekking di 4 lokasi. Dari segi cadangan karbon, berdasarkan hitungan kasar, jika karbon mangrove di-trading, dapat meraup keuntungan lebih dari Rp 2 trilun,” tambah Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf.

Dalam diskusi media itu juga,  terungkap bahwa salah satu hal yang menggangu pertumbuhan mangrove namun sering luput dari perhatian adalah hama. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK Sri Handayaningsih mengungkap bahwa persoalan hama harus segera dipecahkan.  “Kami mengajak para peneliti membantu mencari solusi mengatasi hama. Hama ini tidak terekam oleh kita, namun sangat memengaruhi pertumbuhan tegakan mangrove,” katanya.

Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman mengungkap bahwa persoalan lain pada kerusakan mangrove adalah ancaman sampah plastik yang terus bertambah banyak di laut.   “Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir mengungkapkan bahwa mangrove dapat menjebak plastik dan menyimpannya di dalam sedimen mangrove. Jika  mangrove dirusak, partikel plastik yang disimpannya akan lepas ke perairan dan dikonsumsi oleh hewan laut yang nanti akan dikonsumsi oleh manusia  juga,” jelasnya

Selain melakukan restorasi mangrove, program yang dilakukan lintas kementerian ini juga fokus pada pemberdayaan masyarakat. Menjaga ekosistem mangrove yang sehat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain menjadi tempat pemijahan dan perkembangbiakan biota laut, mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk komunitas seperti kopi mangrove, tepung mangrove, sirup mangrove, dan pewarna jati.

Ilman berharap  adanya melibatkan petani tambak ikan agar dapat menerapkan praktik budi daya perikanan yang ramah lingkungan, sehingga kelestarian mangrove terjaga. Perlindungan dan pemulihan mangrove merupakan salah satu strategi penting untuk menghadapi perubahan iklim dan meredam bencana pesisir. Kemampuannya menyimpan karbon 3-5 kali lebih banyak dari hutan daratan menjadikan mangrove sebagai salah satu pilihan murah untuk memenuhi target Perjanjian Paris.

Pembibitan Mangrove yang dilakukan oleh warga Kao Halmahera Utara
Bibit mangrove yang dibuat oleh masyarakat Desa Kao Halmahera Utara

Mangrove juga berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait perlindungan ekosistem pesisir, mengatasi masalah kemiskinan, dan berperan penting dalam mendorong perekonomian.    

Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRGM Budi Setiawan Wardhana menambahkan bahwa restorasi mangrove dengan penanaman diharapkan menjadi opsi terakhir karena opsi tersebut dinilainya lebih mahal.

“Jika memang bisa dicegah degradasinya, maka mangrove dengan tingkat degradasi ringan sampai sedang mempunyai kesempatan untuk regenerasi alami. Yang perlu disampaikan pada masyarakat adalah keberlanjutannya” katanya. (*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Cara Antisipasi Stok Pangan Saat Pandemi

    Ini Cara Antisipasi Stok Pangan Saat Pandemi

    • calendar_month Rab, 17 Jun 2020
    • account_circle
    • visibility 459
    • 0Komentar

    Hasil kajian yang dilakukan  pemerintah provinsi Maluku Utara melalui  dokumen Food Security  and  Vurnerability  Atlas (FVSA), atau peta keamanan dan kerentanan pangan di Maluku Utara, menunjukan ada sejumlah sangat rawan pangan. Dasarnya  daerah daerah itu tidak mampu memproduksi  pangan  sendiri tetapi mengharapkan pasokan dari luar. Kabupaten  Kepulauan Sula dan Taliabu serta Tidore Kepulauan atau 23 kecamatan di […]

  • Berburu Kesempatan Kerja di UI Career

    • calendar_month Rab, 15 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 498
    • 1Komentar

    Ini  jadi kesempatan emas bagi mahasiswa semester akhir maupun mereka yang kategori fresh graduate yang ada di Maluku Utara danIndonesia umumnya . Peluang kerja tersedia di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia. Bisa  berburu berbagai peluang itu  dalam UI CAREER, INTERNSHIP, SCHOLARSHIP  dan ENTREPENEURSHIP (CISE) EXPO MARET 2023 ini Melalui Career Development Center Universitas Indonesia (CDC […]

  • WALHI Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan 

    • calendar_month Jum, 9 Jun 2023
    • account_circle
    • visibility 452
    • 0Komentar

    Kegiatan mendorong orang mud bicara ekologi oleh WALHI Maluku Utara foto M Ichi

  • Tambang Hadir, Burung di Kawasan Goa Bokimoruru Terancam

    • calendar_month Kam, 15 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 725
    • 2Komentar

    Penulis Sofyan A Togubu Berbagai jenis burung beterbangan, juga cuitan mereka, pernah menjadi pemandangan lumrah bagi warga di Desa Sagea. Namun suasana yang indah tersebut kini berubah, seiring hadirnya industri pertambangan nikel di kawasan tersebut. Desa yang terletak di Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara itu sesungguhnya berada dalam koridor Key Biodiversity Area (KBA)–lokasi […]

  • Perdagangan TSL Dilindungi di Malut Menurun    

    • calendar_month Kam, 23 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 446
    • 0Komentar

    Eksploitasi, terutama penangkapan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)  dilindungi di Maluku Utara, mengalami penurunan drastis. Ini berbeda di bawah tahun 2020, kasus penjualan dan penangkapan hewan endemic seperti burung jenis paruh bengkok  sangat massive dan terjadi berulang kali. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) sejak 2022 dan 2023 ini belum mendapatkan laporan atau […]

  • Di Pulau Obi Rawan Tangkap dan Jual Paruh Bengkok

    • calendar_month Sen, 26 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 616
    • 1Komentar

    Penangkapan dan penjualan satwa liar dilindungi di Maluku Utara untuk jenis burung,  masih saja berlangsung. Tahun 2023 burung paruh bengkok yang diamankan BKSDA ditambah penyerahan suka rela sebanyak 35 ekor. Burung-burung tersebut telah dilepasliarkan pada November 2023 di Pulau Obi. Sebelumnya pada 21 Oktober 2023 Kantor Karantina Tumbuhan dan Hewan Wilayah Kerja Sanana mengamankan 26 ekor […]

expand_less