Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kampung » Banjir dan Longsor, Perparah Jalan Sayoang-Yaba

Banjir dan Longsor, Perparah Jalan Sayoang-Yaba

  • account_circle
  • calendar_month Rab, 3 Feb 2021
  • visibility 249

Berikut Ini Foto dan Videonya

Kondisi jalan Sayoang-Yaba di Bacan Halmahera Selatan  tidak hanya rusak parah. Jika sebelumnya sempat tertutup longsor dan belum  diperbaiki, jalan tersebut kini kembali longsor hingga  badan jalan tertutup dan tak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya, warga makin kesulitan menggunakan ruas jalan milik pemerintah Provinsi Maluku Utara ini.

https://www.youtube.com/watch?v=h0HZNxkbMHw

Longsor yang terjadi di kilometer 11 jalan tersebut     terjadi akibat hujan  Sabtu  (30/1) lalu. Informasi yang dihimpun kabarpulau.co.id/ di lapangan menyebutkan, akibat longsor sebuah mobil avansa yang membawa penumpang dari Babang menuju Yaba sempat terperosok. Meski begitu tidak  ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. 

Jalan ini juga dihantam banjir yang karena meluapnya sungai ake rica di antara Sayoang yaba, footo nachrawi

“Setelah longsor ada mobil  dari Babang menuju ke Yaba  melalui  jalan tersebut. Karena  kendaraan lewat di luar badan jalan  mobil sempat terperosok. Mobil tidak bisa melewati badan jalan dan berusaha melewati tepi jalan karena jalan dipenuhi material tanah,” jelas Nachrawi Rabbul  warga Babang yang berkebun  tak jauh dari kawasan ini. 

Untuk melintas dengan kendaraan roda dua warga terpaksa menggunakan alat seadanya membuka akses agar bisa lewat. 

Nachrawi bilang, longsor  ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya saat hujan deras beberapa waktu lalu diikuti banjir terjadi longsor. Hanya saja belum  menutupi seluruh badan jalan. Saat  longsor kedua semua badan jalan tertutup material.  

Material longsor menutup jalan/foto nachrawi

Sebelumnya Sabtu (30/1/2021) akibat hujan lebat di  pulau Bacan menyebabkan banjir di  Sungai  Ake Rica  hingga  meluap  dan melewati  bahkan menyapu badan  jalan di kilometer 09  Sayoang- Yaba. Banjir tersebut semakin memperparah  kondisi jalan.

Karena kondisi yang menyulitkan ini,  warga meminta segera ada perhatian dari pemerintah provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum.

“Ini ruas jalan provinsi. Harapan kami karena jalan milik provinsi maka  segera diturunkan alat untuk diperbaiki.  Jika tidak, warga makin menderita karena akses yang terputus. Jalan  ini merupakan akses utama warga dari Kota Labuha menuju  Bacan Barat Utara dan sebaliknya,”  kata  Jufri   Hasan salah satu petani di kawasan Ake Rica.  

Kondisi jalan Sayoang Yaba yang belum diaspal/foto nachrawi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Santrani Abusama yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku segera menurunkan staf mengecek dan melakukan  perbaikan. Hanya saja sampai saat ini belum ada tanda tanda perbaikan tersebut. Bahkan hingga longsor bertambah  dan menutup badan jalan ini belum  ada perbaikan dilakukan. “Belum ada orang yang turun melihat kondisi jalan ini,,” kata Jufri. (*) 

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Setahun Prabowo–Gibran: Reformasi Hukum Mandek, Perjalanan Demokrasi Masih Tersendat

    Setahun Prabowo–Gibran: Reformasi Hukum Mandek, Perjalanan Demokrasi Masih Tersendat

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Setahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, diwarnai pasang surut   reformasi huku dan tersendatnya perjalanan demokrasi.  Bagi Kurawal sebuah yayasan yang bekerja untuk memperkuat praktik, lembaga, dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia  dan kawasan Global South,serta mendorong persemaian ide baru dan eksperimentasi bagi terwujudnya tatanan demokrasi yang bermartabat dan bermaslahat bagi seluruh warga Negara, meihat […]

  • Regenerasi Nelayan Terancam

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Nelayan Ikan Tuna Madapolo Pulau Bisa
    foto MDPI

  • Isyu Lingkungan dan Perubahan Iklim Salah Satu Poin Rekomendasi ICMI

    • calendar_month Kam, 30 Nov 2023
    • account_circle
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang menggelar pertemuan tahunan (Annual Meeting) ICMI se-Indonesia di Sahid Bella Hotel Senin, (27/11/2023) lalu menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang ditujukan kepada ICMI Pusat untuk digodok dan diteruskan ke pemerintah.    Pertemuan yang digelar pertama kali di Ternate  melahirkan setidaknya ada tujuh point. Rekomendasi yang disusun tim perumus dipimpin  Dr. […]

  • TFFF Dorong Pembiayaan Skala Besar untuk Konservasi Hutan Tropis

    • calendar_month Sel, 21 Okt 2025
    • account_circle
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Pemerintah Brasil dan United Nations Development Programme (UNDP)  bersama-sama menyelenggarakan lokakarya regional tentang Tropical Forest Forever Facility (TFFF) bersama Negara-negara Anggota ASEAN dan para pemangku kepentingan di Jakarta Senin (20/10/2025). Lokakarya ini adalah milestone penting untuk memperkuat kerja sama multilateral dan membangun momentum menjelang peluncuran resmi TFFF pada Leaders’ Summit COP30 di Belém, Brasil, pada […]

  • Percepat Pengakuan Hutan Adat, Pemerintah Daerah Harus Proaktif

    • calendar_month Sel, 13 Feb 2018
    • account_circle
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Pengakuan  dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir, kurang dari 50.000 hektar hutan adat mendapatkan penetapan dari 9,3 juta hektar pemetaan partisiatif yang diserahkan Badan Registrasi Wilayah Adat. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta lebih aktif demi percepatan ini.  Di Provinsi Maluku Utara sendiri saat ini diusulkan […]

  • Temuan KNTI, Masyarakat Pesisir Semakin Tersisih

    • calendar_month Rab, 12 Sep 2018
    • account_circle
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Peisisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di semua provinsi, dinilai masih belum terbuka dan hanya melibatkan segelintir masyarakat pesisir yang menjadi stakeholder utama. Fakta itu diperkuat, dengan tidak adanya tahapan konsultasi mulai dari desa/kelurahan yang di dalamnya ada pulau-pulau kecil, kecamatan, hingga di kabupaten/kota. Kondisi yang sama juga terjadi di  Maluku Utara. […]

expand_less