Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Para Pihak Bahas Renja FOLU Net Sink di Malut  

Para Pihak Bahas Renja FOLU Net Sink di Malut  

  • account_circle
  • calendar_month Kam, 23 Feb 2023
  • visibility 701

Setelah   dilaksanakan pembukaan  dan seminar  pada, Rabu (22/2/2023), maka pada Kamis (23/2/2023), para pihak menggelar Workshop Preliminary  untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Kegiatan  hari kedua ini, merupakan tindak lanjut  sosialisasi Indonesia’s forestry and other land USE (FOLU) Net SINK 2030 di Provinsi Maluku Utara. Workshop ini sendiri sebagai langkah awal untuk Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional.  

Kegiatan   yang  dibuka kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara H.M Sukur Lila, S.Hut., M.Si,  dihadiri juga, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam  diwakili oleh Ir. Triyono Saputro, M.Si  yang juga  Kabag. PEHKT SEkdit PKTL.

Kepala Pusat SIPHB KLHK, UPT KLHK lingkup Provinsi Maluku Utara, KPH, Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi beserta serta nsur lainnya.

Dalam workshop itu ada beberapa pihak menyampaikan materi. Mereka masing-masing dari Dinas Kehutanan  Provnsi Maluku Utara diwakili  Sekretaris Dishut Malut Ahmad Zakih, menyampaikan tentang Program Pembangunan Kehutanan  di Maluku Utara. Selain itu dibahas juga strategi  Percepatan Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s   FOLU Net sink 2023 oleh Ir. Triyono Saputro, M.Si sebagai  Kabag. PEHKT Sekditjen PKTL). Juga  Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado menjelaskan tentang Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Sementara  para tim ahli dari IPB dan dua perguruan tinggi di Maluku Utara juga turut serta memberi masukan dalam workshop tersebut.  

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, saat membuka kegiatan workshp berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan akademisi dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi. Termasuk  peran penting melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem  yang mampu memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

“Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar stakeholder terkait data dan implementasi aksi mitigasi di tingkat Sub Nasional pada Provinsi Maluku Utara,” jelasnya.

Kegiata nini bertujuan untuk menyusun rencana kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan para pihak. Workshop ini diharapkan dapat memberikan masukan dan/atau materi kepada Tim ahli dan para pihak untuk segera melakukan penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Maluku Utara. Termasuk   diperoleh kesepakatan tata waktu dan target capaian sebelum Workshop ke 2.

Suasana kegiatan workshop yang berlangsung Kie Raha Room di lantai VI Muara Hotel Ternate foto Ahmad David

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini diwakili oleh Ir. Triyono Saputro, M.Si (Kabag. PEHKT Sekditjen PKTL), menjelaskan bahwa aksi mitigasi dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun. Sebagaimana surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Gubernur Maluku Utara yang mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mendukung dan memfalisilitasi penyusunan rencana kerja FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Maluku Utara.

Di tempat itu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado Victor Rantelembang  menjelaskan,  Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan peta hasil yang ditujukan untuk dipergunakan sebagai referensi keruangan dari rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink. “Peta ini diperoleh dengan menggunakan tiga data utama dengan pemutakhiran dari beberapa peta tematik yang menggambarkan kondisi kekinian (updated) suatu wilayah yang sudah di tuangkan dalam Rencana Operasional (RO).

“Kehutanan dan lahan merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar untuk pengurangan emisi. Sehingga, diiharapkan dengan program ini secara Nasional Tahun 2030 kita sudah memiliki emisi yang nol,” jelasnya.
Artinya, tingkat emisi itu sama dengan penyerapannya, atau penyerapan lebih besar dari emisi. Maka dari itu, pelaksanaan Workshop ini adalah tindak lanjut untuk penyusunan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan workshop ini yaitu tercapainya daftar PIC Aksi Mitigasi, kesepakatan outline Renja, pencermatan lokus shp untuk kesepakatan kerja, dan tim kerja yang nantinya dapat bersinergi dalam tercapainya net sink 140 juta ton CO2e atau emisi negatif sebesar 140juta ton CO2e pada tahun 2030, mendukung net zero emmision sektor kehutanan, serta memenuhi target NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR dan Enhanced NDC.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nyanyian Alam Pulo Tareba: Dari Cerita  Indahnya Alam hingga Marak Perburuan Satwa Liar 

    Nyanyian Alam Pulo Tareba: Dari Cerita Indahnya Alam hingga Marak Perburuan Satwa Liar 

    • calendar_month Sen, 27 Jul 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 348
    • 0Komentar

     Penulis: Safri Rusdi Wartawan  Kabarpulau.co.id   Rimbun pepohonan  dan suara burung dari kejauhan terdengar begitu menghipnotis. Laut biru yang yang terhampar luas dari punggung Danau Tolire, menyambut   hangat peserta pelatihan Jurnalisme Lingkungan yang digelar LSM Burung Indonesia bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Sabtu pagi hingga siang (25/7/2026). Kawasan yang […]

  • Desentralisasi  atau  Sentralisasi  Kelautan?

    • calendar_month Rab, 28 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 970
    • 2Komentar

    Penulis: Abdul Motalib Angkotasan  Mahasiswa S3 IPB dan Dosen Ilmu Kelautan  Universitas  Khairun   Otonomi daerah yang dicetuskan sejak 2001 bertujuan mendistribusikan kewenangan pusat ke daerah. Termasuk pengelolaan sumberdaya alam kelautan. Sejak berlakunya UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah, hak pengelolaan laut berada di tangan pemerintah daerah kabupat/kota. Kabupaten/Kota mengelola wilayah lautnya sejauh 0-4 mil […]

  • Widi, Sepotong Surga di Negeri Giman

    • calendar_month Ming, 12 Jun 2022
    • account_circle
    • visibility 1.107
    • 2Komentar

    Pemandangan yang menwan di pulau Widi foto M Ichi

  • Begini Cara Siapkan Warga Tubo Tanggap Bencana

    • calendar_month Rab, 22 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 724
    • 0Komentar

    Kolaborasi Pertamina, IAGI, PRB dan PMI Kuatkan Warga Puluhan warga Tubo antusias mengikuti Simulasi Manajemen Posko dan Bantuan Pertama (First Aid) di sebuah tenda pengungsi di halaman Kantor Lurah Tubo Selasa (21/2/2-23). Mereka serius mendengar penjelasan dari para fasilitator. Sekdar diketahui warga Kelurahan Tubo di Kota Ternate Utara Ternate Maluku Utara ini,  rentan terhadap  bencana […]

  • Writing Challenge Kawan GNFI

    • calendar_month Kam, 17 Nov 2022
    • account_circle
    • visibility 774
    • 0Komentar

    Halo Pembaca Setia GNFI! Ada kabar bahagia nih, sekarang situs Good News From Indonesia (GNFI) membuka kembali kesempatan bagi Kawan yang ingin menyalurkan karya tulisannya. Nah, dalam rangka memeriahkan kehadiran Kawan kembali, kami mengajak Kawan untuk ikut Writing Challenge Kawan GNF dengan mengusung tema “Kabar Baik dari Daerahku” ✨ dengan sub-tema Local Heroes, Sosial Budaya, […]

  • WALHI Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan 

    • calendar_month Jum, 9 Jun 2023
    • account_circle
    • visibility 689
    • 0Komentar

    Kegiatan mendorong orang mud bicara ekologi oleh WALHI Maluku Utara foto M Ichi

expand_less