Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Para Pihak Bahas Renja FOLU Net Sink di Malut  

Para Pihak Bahas Renja FOLU Net Sink di Malut  

  • account_circle
  • calendar_month Kam, 23 Feb 2023
  • visibility 636

Setelah   dilaksanakan pembukaan  dan seminar  pada, Rabu (22/2/2023), maka pada Kamis (23/2/2023), para pihak menggelar Workshop Preliminary  untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Kegiatan  hari kedua ini, merupakan tindak lanjut  sosialisasi Indonesia’s forestry and other land USE (FOLU) Net SINK 2030 di Provinsi Maluku Utara. Workshop ini sendiri sebagai langkah awal untuk Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional.  

Kegiatan   yang  dibuka kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara H.M Sukur Lila, S.Hut., M.Si,  dihadiri juga, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam  diwakili oleh Ir. Triyono Saputro, M.Si  yang juga  Kabag. PEHKT SEkdit PKTL.

Kepala Pusat SIPHB KLHK, UPT KLHK lingkup Provinsi Maluku Utara, KPH, Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi beserta serta nsur lainnya.

Dalam workshop itu ada beberapa pihak menyampaikan materi. Mereka masing-masing dari Dinas Kehutanan  Provnsi Maluku Utara diwakili  Sekretaris Dishut Malut Ahmad Zakih, menyampaikan tentang Program Pembangunan Kehutanan  di Maluku Utara. Selain itu dibahas juga strategi  Percepatan Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s   FOLU Net sink 2023 oleh Ir. Triyono Saputro, M.Si sebagai  Kabag. PEHKT Sekditjen PKTL). Juga  Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado menjelaskan tentang Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Sementara  para tim ahli dari IPB dan dua perguruan tinggi di Maluku Utara juga turut serta memberi masukan dalam workshop tersebut.  

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, saat membuka kegiatan workshp berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan akademisi dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi. Termasuk  peran penting melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem  yang mampu memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

“Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar stakeholder terkait data dan implementasi aksi mitigasi di tingkat Sub Nasional pada Provinsi Maluku Utara,” jelasnya.

Kegiata nini bertujuan untuk menyusun rencana kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan para pihak. Workshop ini diharapkan dapat memberikan masukan dan/atau materi kepada Tim ahli dan para pihak untuk segera melakukan penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Maluku Utara. Termasuk   diperoleh kesepakatan tata waktu dan target capaian sebelum Workshop ke 2.

Suasana kegiatan workshop yang berlangsung Kie Raha Room di lantai VI Muara Hotel Ternate foto Ahmad David

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini diwakili oleh Ir. Triyono Saputro, M.Si (Kabag. PEHKT Sekditjen PKTL), menjelaskan bahwa aksi mitigasi dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun. Sebagaimana surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Gubernur Maluku Utara yang mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mendukung dan memfalisilitasi penyusunan rencana kerja FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Maluku Utara.

Di tempat itu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado Victor Rantelembang  menjelaskan,  Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan peta hasil yang ditujukan untuk dipergunakan sebagai referensi keruangan dari rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink. “Peta ini diperoleh dengan menggunakan tiga data utama dengan pemutakhiran dari beberapa peta tematik yang menggambarkan kondisi kekinian (updated) suatu wilayah yang sudah di tuangkan dalam Rencana Operasional (RO).

“Kehutanan dan lahan merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar untuk pengurangan emisi. Sehingga, diiharapkan dengan program ini secara Nasional Tahun 2030 kita sudah memiliki emisi yang nol,” jelasnya.
Artinya, tingkat emisi itu sama dengan penyerapannya, atau penyerapan lebih besar dari emisi. Maka dari itu, pelaksanaan Workshop ini adalah tindak lanjut untuk penyusunan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan workshop ini yaitu tercapainya daftar PIC Aksi Mitigasi, kesepakatan outline Renja, pencermatan lokus shp untuk kesepakatan kerja, dan tim kerja yang nantinya dapat bersinergi dalam tercapainya net sink 140 juta ton CO2e atau emisi negatif sebesar 140juta ton CO2e pada tahun 2030, mendukung net zero emmision sektor kehutanan, serta memenuhi target NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR dan Enhanced NDC.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Orang Tobaru dan Tradisi Menanam

    • calendar_month Jum, 5 Nov 2021
    • account_circle
    • visibility 1.155
    • 2Komentar

    Hari masih pagi. Jarum jam baru menunjukan pukul 07.25 WIT. Jumat (19/2) pagi  itu,  Rin Bodi (49) dan   suaminya    Lius Popo (57) sudah meninggalkan rumah menuju kebun dan dusun kelapa  yang berada kurang lebih 3 kilometer dari desa Podol Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat. Podol sendiri adalah satu dari 16 desa  di kecamatan Tabaru  yang […]

  • Ini Hasil Kajian Climate Right Internasional

    • calendar_month Kam, 18 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 856
    • 1Komentar

    Proyek Nikel Raksasa di Halmahera Rusak  Lingkungan, Iklim dan  Pelanggaran HAM Hasil kajian yang dikeluarkan Climate Right Internasional di Jakarta pada Kamis 17 Januari 2024  menyebutkan  industri nikel raksasa bernilai milyaran dollar di Maluku Utara dan pertambangan nikel di sekitarnya telah melanggar hak asasi penduduk lokal, termasuk Masyarakat Adat, menyebabkan deforestasi yang signifikan, pencemaran udara […]

  • Wisata Danau di Halmahera Ini Layak Dikunjungi

    • calendar_month Sel, 15 Des 2020
    • account_circle
    • visibility 1.231
    • 0Komentar

    Cerita dari  Ekspedisi Cinta Talaga  Rano   Wilayah Maluku Utara yang berada di kawasan  ring of fire atau cincin api, ternyata memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya, dari aktivitas vulkanis gunung api , ikut memunculkan  danau  di sekitarnya.  Danau yang ada menjadi potensi wisata yang sangat menjanjikan.  Data yang dirilis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan […]

  • Perlindungan Sagu Tak Dilakukan, Perda Hanya Pajangan (3) Habis

    • calendar_month Sen, 8 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 961
    • 0Komentar

    Sejak dulu kampung-kampun g di Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara memiliki banyak kebun sagu. Salah satu desa yang menjadi pusat sagu adalah Sagea dan Kiya di Weda Utara. Karena potensi itu, pemerintah daerah kemudian berpikir melindunginya setelah massivenya industri tambang masuk ke wilayah ini. Pemkab Halmahera Tengah  kemudian membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi pohon […]

  • Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Masif

    • calendar_month Jum, 8 Okt 2021
    • account_circle
    • visibility 774
    • 0Komentar

    Pintuk Masuk Keluar Malut, Perlu Pengawasan  Ketat Perburuan dan perdagangan  satwa  liar   di Maluku Utara terbilang massive. Terutama jenis burung  paruh bengkok  Karena itu  butuh upaya pencegahan dan penanganan  dengan  melibatkan semua pihak terkait.     Hal ini yang mendasari Balai Koservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Maluku didukung Non Government Organisation  (NGO)  yang concern terhadap isyu ini […]

  • Isu Kelautan dan Perikanan Tak Disentuh Saat Debat Cawapres

    Isu Kelautan dan Perikanan Tak Disentuh Saat Debat Cawapres

    • calendar_month Rab, 31 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 764
    • 0Komentar

    WALHI: Regulasi Abaikan Wilayah Tangkap Nelayan Tradisional   Putaran empat debat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029  telah berakhir Minggu (21/1/2024) lalu. Banyak persoalan lingkungan diungkap ketiga Cawapres  dalam debat. Sayang, tidak ada satu pun  menyinggung langsung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal  tempat tinggalnya rentan tenggelam karena kenaikan muka air laut. Perspektif para […]

expand_less