Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kampung » Warga Protes Pembangunan Jetty di Lalubi Gane

Warga Protes Pembangunan Jetty di Lalubi Gane

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
  • visibility 582

Pesisir Dihantam Abrasi Parah, Pohon Kelapa dan Rumah jadi Sasaran

Kawasan pantai Gurua Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Halmahera Selatan Maluku Utara  dihantam abrasi parah. Sementara air lautnya keruh karena masuknya material kerukan galian C.

Tidak hanya pesisir pantainya terkikis. Sejak 2019 lalu  pohon kelapa milik warga juga bertumbangan.  Ada rumah warga setempat yang dekat ke pantai juga jadi sasaran. Rumah sederhana milik keluarga Anus Palias itu, kini sebagian telah tersapu air laut   saat pasang naik.

Terancamnya  kawasan pantai dan pesisir di  desa ini tidak semata karena naiknya permukaan air laut tetapi ada dugaan kuat karena ada aktivitas penimbunan yang dilakukan perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek jalan dan jembatan ruas nasional Maffa–Saketa. Warga mencurigai pembangunan  jetty/ dermaga untuk naik turunnya material  perusahaan   juga ikut memberi sumbangsih abrasi parah tersebut. 

Miris akibat abrasi yang terjadi pantai dan pohon kelapa habis tersapu air laut

Tidak hanya abrasi, akibat masuknya kerukan tanah karena  pembangunan jetty untuk bersandarnya  tuqboat dan tongkang membat  kawasan laut  desa ini  jadi keruh.

Sekadar diketahui aktivitas pembuatan Jetty (dermaga,red) untuk bongkar muat material sudah berjalan sejak lama sekitar tahun 2014 yang berlokasi di Gurua Desa Lalubi Kecamatan Gane, Halmahera Selatan.

Abrasi parah yang menyebabkan pohon kelapa juga ikut tumbang disampu ombak foto Asrul

Karena masalah itu, Front Pemuda Peduli Gane (FP2G)  lewat rilis yang  dikirim  dikirim ke kabarpulau.co.id/ Jumat (3/2/2023),  menjelaskan bahw amereka curigai  aktivitas perusahaan (PT BB,  PT LY )    memberi   dampak terhadap lingkungan  setempat terutama  adanya   pengikisan bibir pantai yang begitu cepat.

Dia bilang, terkait aktivitas ini  pihaknya sudah melakukan langkah pencegahan  tetapi dianggap menghalangi aktivitas perusahaan.  “Kami dari Front Pemuda Peduli Gane (FP2G) sejak 2018 menyuarakan ini,  namun tidak berhasil. Alasan perusahaan mereka telah diberikan ijin oleh pihak terkait baik Syahabandar, Pemdes  serta  Pemerintah Kecamatan.  Bahkan mereka menganggap  menghambat kepentingan daerah dan negara,” jelas Asrul.

Sejak Desember lalu terkait masalah ini, sudah diprotes bahkan telah menyurat ke Polsek Gane Timur untuk mediasi pertemuan agar masalah ini tiak berlaut larut dan menimbulkan masalah baru. Hanya saja hingga kini belum juga bisa terselesaikan.

Rumah warga yang sebagian sudah tersapu air laut foto Asrul

Masih terkait masalah ini, dua  hari lalu   Asrul bersama rekan-rekannya  memprotes  agar pihak perusahaan tidak lagi melakukan aktivitas pemasangan Jetty di Gurua Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur. “Jumat (3/3/2023) sekira  pukul 11.15 WIT,  saya berupaya mencegah tapi dihalau, diancam dan diintimidasi oknum oknum dari perusahaan dengan dalih  mengganggu  proyek dan program pemerintah,”jelasnya.

Dampaknya selain terjadi pengikisan bibir pantai juga kerusakan rumah warga dan tanaman kelapa milik masyarakat Gane Timur di pesisir juga ikut tumbang. Pada 2019 lalu daerah pesisir hancur dan pohon kelapa bertumbangan tetapi tidak ada yang peduli dengan masalah ini. “Kami minta perhatian dari pemerintah soal ini,” harap Asrul.   

Pihak perusahaan melalui salah satu pengawas lapangannya bernama Hasan saat dikonfirmasi via hand phone di 08124163xxxx berkilah, jika tak tahu ada pembangunan jeti tersebut. Maaf pak saya tidak tahu kalau sudah ada pembuatan jety,” ujarnya nya singkat via aplikasi whatsApp. Beberapa   pertanyaan lanjutan soal ini sudah tidak direspon  meski ada centang  biru  yang menandakan pesan tersebut telah dibaca.

Abrasi PArah yang terjadi 2019 lalu foto dokumentasi Front Pemuda Gane

Kepala Bidang Pengelolan Ruang Laut  Dinas Kelautan   dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara Abdullah Soleman ditanyai soal adanya penggunaan ruang laut dalam setiap proyek menjelaskan bahwa, setiap penggunaan ruang laut apalagi membangun jeti maupun pelabuhan wajib memiliki  dokumen PKKPRL. Setiap pembangunan yang menggunakan laut dan pesisir wajib memperhatikan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (RZWP3K). “Apakah kawasan itu bisa dibangun pelabuhan atau sejenisnya,” katanya. Dia mengaku terkait informasi dari Lalubi ini pihaknya juga baru tahu karena jauh dan memiliki keterbatasan personal untuk  menjangkaunya.    

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • UI CISE 2023 Pertemukan Pencaker dengan Perusahaan Terbaik 

    • calendar_month Rab, 22 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 459
    • 0Komentar

    Grand Opening UI CISE 2023

  • Gempa dengan Magnitudo 7,0 Terasa hingga Morotai

    • calendar_month Jum, 22 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 480
    • 0Komentar

    Basirun (36) warga Daruba Morotai dihubungi kabarpulau.co.id/ dari Ternate Kamis (21/1) pukul 23.00 WIT  mengaku, peristiwa gempa yang berpusat di  Kota Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud sangat terasa di  Pulau  Morotai Provinsi Maluku Utara. Dia mengaku  karena kuatnya gempa itu turut membuat panic warga. “Sangat terasa goyangan gempa malam ini. Memang pusat gempa di Talaud tetapi […]

  • Bina Desa di Pulau Laigoma, FPK Unkhair Turut Lepas Tukik

    • calendar_month Rab, 13 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 451
    • 1Komentar

    Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat,  Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Khairun Ternate menggelar kegiatan  Bina Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Laigoma Kecamatan Kayoa Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara 9 dan 10 September 2023 lalu. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pengetahuan bagi masyarakat nelayan, khususnya di Pulau Laigoma, […]

  • Mengunjungi Mayau, Pulau Terluar Kota Ternate (1)

    • calendar_month Sen, 4 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 1.041
    • 1Komentar

    Merekam Masalah Infrastruktur hingga Layanan Dasar    Kamis (24/8/2023) lalu saya berkesempatan  mengunjungi Pulau Mayau di Kecamatan Batang Dua. Pulau ini secara adminstratif berada di wilayah pemerintahan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Di kecamatan ini ada dua  pulau yakni Mayau dan Tifure  dengan 6 kelurahan. Di Pulau Mayau ada 4 kelurahan.Sementara di Tifure ada dua […]

  • Sepanjang 2025 BKSDA Amankan 47 Ekor Paruh Bengkok  

    Sepanjang 2025 BKSDA Amankan 47 Ekor Paruh Bengkok  

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle Mahmud Ichi
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Penangkapan burung paruh bengkok masih saja marak. Ini dibuktikan dengan  banyaknya aktivitas masyarakat yang mengambil dan memelihara burung- burung yang dilindungi tersebut. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kantor Seksi Konservasi Wilayah Ternate Maluku Utara menyebutkan  adanya burung yang masih diperjualbelikan dan diamankan aparat penegak hukum. Sepanjang 2025 pihak BKSDA KSWA Ternate mendapatkan penitipan burung dari […]

  • Ini 7 Mitigasi Awal Perubahan Iklim di Malut

    • calendar_month Sab, 25 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 457
    • 1Komentar

    Sebagai Upaya Mendukung Program FOLU Net Sink 2030 Setelah melalui proses panjang selama  dua hari Rabu (22/2/2023) dan Kamis (23/2/2023)  menggelar seminar dan diskus, i para pihak yang terlibat dalam workshop Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Maluku Utara menetapkan sejumlah  poin simpulan  yang akan ditindaklanjuti. Salah satunya […]

expand_less