Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » JETP Tak Boleh Abaikan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas

JETP Tak Boleh Abaikan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas

  • account_circle
  • calendar_month Rab, 16 Agu 2023
  • visibility 837

Rabu (16/8/2023) pemerintah mengumumkan rencana investasi transisi energi yang dibiayai oleh skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Skema ini adalah bentuk Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang Adil  melalui kesepakatan senilai 20 miliar dolar untuk mendekarbonisasi ekonomi bertenaga batu bara Indonesia, yang diluncurkan 15 November 2022 di KTT G20. 

Seperti diketahui bersama, Indonesia menerima komitmen pendanaan sebesar Rp 310 triliun (USD 20 milyar) melalui JETP  ini untuk mempercepat transisi energi  dari energi fosil ke energi terbarukan

Karena rencana ini, 350.org Indonesia, sebagai organisasi lingkungan hidup di Indonesia yang telah melakukan serangkaian perjalanan melihat solusi energi terbarukan berbasis komunitas,  menggelar diskusi online pada Selasa  (15/8/2023) dengan menghadirkan beberapa pembicara,  bersama para jurnalis  membahas soal ini. Terutama berkaitan dengan pemanfaatan pendanaan ini untuk kelompok komunitas yang telah mengelola menyediakan energy terbarukan.  

Pasalnya saat ini di tengah gegap gempita pemberitaan transisi energi, sebagian komunitas sudah mengelola dan menggunakan energi terbarukannya sendiri.

Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah akan diarahkan kemana investasi JETP ini ? Apakah akan diarahkan kepada pemodal besar  dan mengabaikan kelompok komunitas yang sebenarnya telah mampu dan  mengelola energy mereka?   

Rencana investasi JETP ini akan menjadi cerminan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi. “Energi terbarukan berbasis komunitas adalah salah satu yang harus diperhatikan pemerintah untuk dikembangkan,” ujar Lathifah Hana Gusti, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, salah satu peserta ekspedisi 350.org untuk mendokumentasikan energi terbarukan di beberapa pelosok nusantara dalam diskusi online tersebut.

Panel-Solar-cell-yang-dibangiun-akhir-2018-oleh-Pemkab-Halmahera-Selatan-di-Pulau-Laigoma-Maluku-Utara-foto-M-Ici

Menurut Hana,  energi terbarukan berbasis komunitas bukan hanya ramah lingkungan namun juga murah sehingga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Hal ini  menjadi salah satu upaya dalam pemerataan listrik di Indonesia.

“Komunitas masyarakat di Gunung Sawur, Lumajang dan Kedungrong, Yogyakarta misalnya, telah merasakan manfaat energi terbarukan berbasis mikro hidro (PLTMH: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Biaya listrik mereka maksimal hanya Rp.50 ribu/bulan dengan menggunakan PLTMH,” katanya.  

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan  listrik sehari-hari, listrik tersebut juga dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Masih dalam diskusi tersebut, Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Eksekutif CELIOS  menyorot pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas ini dari perspektif ekonomi-politik. 

Menurutnya, perlu ada perubahan paradigma dalam setiap desain transisi energi dimana komunitas menjadi episentrum dari pengembangan energi terbarukan.

Studi yang dilakukan CELIOS justru menunjukkan bahwa 56% masyarakat di sektor pertanian dan komunitas pedesaan lebih tertarik dengan penutupan PLTU batubara yang paralel dengan peningkatan energi terbarukan. 

“Selama ini masalah transisi energi sering menjadi pembahasan yang tersentralisasi di perusahaan skala besar, dan keterkaitan dengan komunitas yang justru terdampak dari krisis iklim sering diabaikan. Padahal banyak tersedia opsi pendanaan yang bisa dikelola langsung oleh komunitas yang memiliki potensi energi bersih. Model pendanaan internasional seperti JETP setidaknya lebih diarahkan untuk mendanai transisi di level komunitas.” kata Bhima. 

Proyek-solar-cell-yang-beberapa-bagiannya-rusak-dan-tak-terawat-foto-M-Ichi-

Sementara itu,  Suriadi Darmoko Campaigner 350.org Indonesia mengaitkan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas ini dengan JETP. Berdasarkan temuan awal dari ekspedisi 350 Indonesia, pendanaan JETP penting digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas baik teknis maupun manajemen pada komunitas yang sudah memiliki pembangkit energi terbarukan, reaktivasi pembangkit listrik energi terbarukan, peningkatan daya dan pengembangan jaringan ketenagalistrikan. Selain itu juga digunakan untuk membangun pembangkit baru untuk melistriki desa dan komunitas yang selama ini belum terlari listrik juga pembangkit baru di desa dan komunitas yang memiliki potensi energi terbarukan.

“Pendanaan hibah dari JETP kepada komunitas selain memperkuat kemandirian energi untuk memenuhi kebutuhan listriknya juga memungkinkan komunitas untuk melakukan transisi sumber listriknya yang berbasis energi fosil. Atau setidaknya mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis energi fosil. Pendanaan hibah JETP yang disalurkan ke komunitas akan berkontribusi langsung pada peningkatan bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan. Pada saat yang sama akan meningkatkan adaptasi komunitas terhadap krisis iklim,”katanya.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • 75 Tahun Warga Gane Belum “Merdeka”

    • calendar_month Kam, 2 Jun 2022
    • account_circle
    • visibility 719
    • 1Komentar

    Jalan perusahaan di perkebunan sawit PT Korindo ini dimanfaatklan warga Gane Dalam dan Gane Luar untuk akses antar dua desa tersebut. foto M Ichi

  • Bacarita Pangan Lokal Maluku Utara

    • calendar_month Ming, 18 Okt 2020
    • account_circle
    • visibility 1.084
    • 0Komentar

    Catatan dari Diskusi  Bersama Stakeholder Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau ini memiliki keragaman  pangan lokal. Dari banyaknya pangan local  yang dimiliki baik sagu, ubi-ubian maupun jenis biji-bijian  memiliki sejarah panjang.  Potensi sumber daya pangan itu diikuti berbagai tradisi dan  budaya dalam menyiapkannya. Selain kekayaan pangan, Bumi Maluku Utara juga punya kekayaan yang luar […]

  • Kolaborasi Bahas Lingkungan, Lahir Gagasan Ecoteologi  

    • calendar_month Sel, 28 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 740
    • 0Komentar

    Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam  Komunitas Eco Enzyme, Orwil Ikatan Cendekiawan Muslim Se Indonesia (ICMI) Maluku Utara, dan Forum Diskusi Insan Cita (FORDISTA)  menggelar diskusi  membahas problem lingkungan yang  kian hari kian  ruwet di daerah ini. Diskusi bertema, Permasalahan, Solusi dan Kebijakan Pengelolaan Ekologi di Kota Ternate  ini  dikemas dalam Diskusi Serial Collaborative Discourse  […]

  • Mangrove Makin Terancam, Butuh Pelibatan Masyarakat

    • calendar_month Jum, 12 Feb 2021
    • account_circle
    • visibility 696
    • 0Komentar

    Kondisi hutan mangrove yang masih llebat di Kao Halmahera Utara, foto M Ichi

  • Ancaman Plastik Makin Mengerikan, Chair’s Draft Text Gagal Lindungi Planet

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • account_circle
    • visibility 862
    • 3Komentar

      Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengecam keras teks baru yang dirilis oleh Chair Intergovernmental Negotiating Committee (INC) untuk Perjanjian Global Plastik pada 13 Agustus 2025. Dokumen ini merupakan kemunduran besar yang mengkhianati tiga tahun proses negosiasi yang menunjukkan dukungan luas terhadap perjanjian ambisius yang mengatur seluruh siklus hidup plastik, termasuk pembatasan produksi. Alih-alih menjadi […]

  • Pulau Mitita Surganya Hiu Sirip Hitam

    • calendar_month Sen, 1 Nov 2021
    • account_circle
    • visibility 1.040
    • 1Komentar

    Kabupaten Pulau Morotai memiliki 33 pulau kecil yang mengelilinginya. Pulau yang tidak berpenghuni berjumlah 26  dan yang berpenghuni   7 pulau. Pulau  yang berpenghuni adalah pulau Morotai (main island), pulau Kolorai, pulau Ngele-ngele kecil, pulau Ngele-ngele besar pulau Golo-golo, pulau Rao, dan pulau Saminyamau. Tahun 2014, Presiden Jokowi menetapkan Pulau Morotai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata […]

expand_less