Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » CONSERVE, Kegiatan Pengarusutamaan Kehati Lintas Sektor

CONSERVE, Kegiatan Pengarusutamaan Kehati Lintas Sektor

  • account_circle
  • calendar_month Ming, 26 Feb 2023
  • visibility 487

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan sebuah program kerjasama baru yang diberi nama CONSERVE, pada Rabu (15/2) lalu di Jakarta. Nama ini merupakan sebuah akronim dari Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species.

Program ini diimplementasikan oleh KLHK dengan dukungan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) dan fasilitasi oleh United Nations Development Program (UNDP). Hibah GEF yang dialokasikan senilai USD 6,2 juta untuk durasi 72 bulan. KLHK menyediakan dukungan pembiayaan berupa kontribusi in-kind.

“Program CONSERVE ini merupakan salah satu kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh KLHK bersama mitra dalam upaya pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati dalam pembangunan di lintas sektor. Apalagi beberapa spesies target dari program ini terutama gajah dan harimau memiliki wilayah jelajah yang luas meliputi beragam status dan fungsi kawasan dan lahan, sehingga pendekatan konservasi berbasis lanskap sesungguhnya mutlak dibutuhkan,” ungkap  Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Indra Exploitasia.

Dirjen PPI Laksmi Dhewanthi, yang sekaligus juga merupakan Operasional Focal Point untuk GEF di Indonesia, dalam sambutannya mengharapkan proyek CONSERVE dapat berkontribusi untuk pencapaian Global Environtmental Benefit dan secara spesifik mendukung program-program nasional antara lain Folu Net Sink 2030, dan Enhanced Nationally Determined Contribution, khususnya untuk sektor kehutanan.

Tujuan proyek adalah untuk memperkuat pengelolaan lanskap prioritas di dalam dan di luar Kawasan Konservasi dalam meningkatkan capaian konservasi keanekaragaman hayati, menghasilkan praktik penggunaan lahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta menangani perdagangan satwa liar ilegal pada lanskap yang dipilih menjadi fokus program. Lanskap prioritas yang dipilih yaitu lanskap Ulu Masen di Provinsi Aceh, lanskap Seblat di Provinsi Bengkulu, dan lanskap Moyo-Satonda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini akan dicapai dengan mengatasi dampak negatif dari praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan dengan mencoba membangun dan mengoperasionalkan pendekatan perencanaan dan pengelolaan ramah keanekaragaman hayati yang komprehensif dengan menyelaraskan pembangunan sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati di bentang alam hayati.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Indra Exploitasia yang secara ex-officio berperan sebagai National Project Director (NPD) dari kegiatan CONSERVE menerangkan bahwa launching ini merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari inception workshop yang berlangsung selama 2 hari untuk membahas berbagai aspek perencanaan dan pengelolaan CONSERVE dengan melibatkan stakeholder terkait, terutama anggota Project Board, GEF Focal Point, UNDP, pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, NGO, dan masyarakat di dalam dan di sekitar lanskap prioritas yang dipilih.

“Kita berharap CONSERVE dapat menjadi katalisator yang strategis dalam menuntaskan beberapa program yang sudah dilakukan di bentang alam yang menjadi target, terutama upaya mitigasi interaksi negatif antara masyarakat dan spesies kunci secara komprehensif, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan satwa secara harmonis. Ketika interaksi negatif dapat kita mitigasi, maka pada saat itulah masyarakat akan menyadari bahwa satwa liar justru dapat menjadi modalitas dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi,” tambah Indra.

Sementara, Deputy Resident Representatif UNDP Indonesia, Sujala Pant sebagai perwakilan dari UNDP Indonesia yang merupakan GEF Implementing Agency dari proyek ini menerangkan bahwa proyek ini merupakan salah satu bagian utama dari kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses transisi menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan hijau, dengan pengarusutamaan pada perlindungan keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Proyek ini juga akan bekerja untuk memastikan dukungan yang lebih baik untuk praktik yang lebih inklusif gender. Ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memahami dan menjalankan praktik pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan yang berdasarkan pengarusutamaan gender, dan saya juga mengajak kita semua untuk belajar dari kepemimpinan perempuan dalam upaya konservasi dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam aktivitas proyek ini,” ungkap Sujala.

Kegiatan launching ini dihadiri oleh beragam pihak dari instansi pemerintah lintas Kementerian dan Lembaga, mitra pembangunan, pemerintah daerah, akademisi dan juga pihak swasta.(*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kolaborasi Dorong Perdes Pesisir dan Laut Kayoa

    • calendar_month Sel, 8 Sep 2020
    • account_circle
    • visibility 527
    • 0Komentar

    Pakativa- KPMK- Foshal- Pemdes Guruapin Kerja  Bareng   Perlindungan komprehensif untuk hutan mangrove dan pesisir laut sedang digagas bersama lembaga dan pemerintah desa Guruapin Kayoa Halmahera Selatan. Adalah Perkumpulan Pakativa, sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak mengkampanyekan budaya, litrerasi dan ekologi bersama Komunitas Pencinta Mangrove Khatulistwa (KPMK) serta Forum Studi Halmahera (Foshal)   mendorong pembuatan Peraturan […]

  • KPK: Kampus Harusnya Kawal Perusahaan Tambang

    • calendar_month Rab, 17 Nov 2021
    • account_circle
    • visibility 613
    • 2Komentar

    Sungai Wale di Halmahera Tengah yang terkontaminasi lumpur kerukan tambang PT BPN beberapa waktu lalu. foto M Ichi

  • Kapan Malut Miliki Kedokteran Kelautan untuk Lindungi Laut Kita?

    • calendar_month Sel, 25 Sep 2018
    • account_circle
    • visibility 481
    • 0Komentar

    Pemerintah Indonesia mengakui sektor kemaritiman, khususnya di bidang keselamatan kerja maritim dan pariwisata masih belum berkembang dengan baik. Salah satunya, adalah kedokteran kelautan yang potensinya sangat besar untuk dikembangkan di seluruh Negeri. Kehadiran profesi tersebut, hingga saat ini masih sangat minim walaupun berbagai kejadian banyak bermunculan di wilayah kelautan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus […]

  • Negara Pulau dan Kepulauan akan Gelar Kongres

    • calendar_month Jum, 21 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 569
    • 1Komentar

    Bahas Masalah Lingkungan dan Climate Change   Indonesia yang tergabung dalam Forum Negara Pulau dan Kepulauan berencana  menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum)  yang rencana diselenggarakan di Bali pada 10-11 Oktober 2023. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais […]

  • Daya Dukung Halmahera Tengah Terlampaui,  Tambang Perlu Dibatasi

    • calendar_month Kam, 29 Agu 2024
    • account_circle
    • visibility 878
    • 0Komentar

    Komunitas Fakawele: Warga Sagea Butuh Sungai dan Laut  Bersih Bukan Nikel Akhir Juli 2024, Kabupaten Halmahera Tengah mengalami banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Kejadian ini  menyebabkan kerugian besar bagi warga karena akses jalan terputus, rumah terendam air, 1.726 orang mengungsi, dan menghilangkan satu nyawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara mencatat tujuh […]

  • Hutan Malut Kritis, Tanggung jawab Gubernur?   

    • calendar_month Rab, 22 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 614
    • 2Komentar

    Aksi aktivis Walhi bersama Sylva Unkhair di depan rumah dinas GUbernur Malut

expand_less