Breaking News
light_mode
Beranda » Laut dan Pesisir » KKP Janji 20 M ke 10 Kampung di Tiga WPP

KKP Janji 20 M ke 10 Kampung di Tiga WPP

  • account_circle
  • calendar_month Kam, 23 Mar 2023
  • visibility 308

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggelontorkan dana besar untuk menata dan memperbaiki 10 kampung nelayan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715  yang  berada di perairan Teluk Tomini, Laut  Maluku, Laut  Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Selain itu ada juga  di WPPNRI 718 terdiri dari perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Terakhir WPPNRI 714 terdiri dari perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.
Anggaran ini diberikan  untuk membangun berbagai sarana prasarana  di kampung tersebut. Meski dalam penyampaian Menteri KKP itu belum menjelasakan secara detail kampung kampungnya namun dari WPP yang ditetapkan salah satunya adalah  kampung nelayan yang ada di laut Maluku dan laut Halmhaera.

Kampung nelayan Jambula di Ternate

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono baru baru ini  usai membuka rapat kerja Direktorat  Perikanan Tangkap KKP di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Minggu (19/3/2023).
mengatakan akan ‘menyulap’ 10 kampung nelayan di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut kebijakan penangkapan ikan terukur yang dipastikan akan berpihak dan mensejahterakan nelayan-nelayan kecil.
“Kita akan bikin modeling, target saya bersama Dirjen Perikanan Tangkap dan tim percepatan itu ada 10 kampung nelayan yang benar-benar integrasi. 10 ini targetnya tahun ini,”kata Trenggono.

Ia  jelaskan bagaimana pengembangan kampung nelayan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih bersih dan terintegrasi. Pihaknya akan membangun sejumlah fasilitas, di antaranya penyaluran alat tangkap, kapal, pabrik es, balai komunikasi, hingga pelatihan untuk nelayan.

“Ini kampung kita bangun ada dermaganya, ada dok kapalnya, ada pabrik esnya, kita install balai komunikasi sekaligus balai latihan, nanti kita akan isi penyuluh-penyuluh turunkan di situ. Kita akan data seluruh nelayan itu di dalam institusi yaitu koperasi. Kalau perlu bukan hanya alat tangkap, kapalnya juga kita bantu, semua sarananya kita bantu,” jelasnya.
Trenggono memperkirakan pengembangan satu kampung nelayan bisa menghabiskan dana Rp 20-21 miliar. Ia ingin membangun kampung nelayan Indonesia seperti Desa Nelayan di Volendam, Belanda.

“Satu kampung itu kita identifikasi sekitar Rp 20 miliar atau Rp 21 miliar untuk membangun itu semua tadi. Kita akan hitung putaran ekonominya mereka. Kalau ini bisa terjadi mimpinya seperti Volendam kampung nelayan keren tapi nggak bau ikan. Kampung yang ada kita upgrade, yang kumuh kita ubah termasuk dermaganya yang tidak berfungsi itu akan ada biaya pemerintah APBN,” jelasnya.

Pihaknya menargetkan zona yang akan menjadi target pembangunan kampung nelayan. Trenggono menginginkan 10 kampung nelayan yang dikembangkan ada di zona 3.
 
“Kalau Pak Zaini (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP) 10 ya kita kejar tahun ini itu. Kalau bisa 20 ya alhamdulillah, yang pasti setiap kampung dia sudah ada dermaganya yang nggak bagus itu kita ubah menjadi bersih, ada pabrik esnya, cold storage-nya 5 sampai 10 ton,” tutup Trenggono.
Selengkapnya (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6627853/trenggono-mau-sulap-10-kampung nelayan-tak-lagi-bau-ikan-ini-caranya).

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Maluku Utara Masuk Wilayah Ancaman La Nina

    • calendar_month Rab, 14 Okt 2020
    • account_circle
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Desember- Januari  Curah Hujan Tinggi, Perlu Antisipasi Pemda Hingga akhir September 2020, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudera Pasifik Ekuator menunjukkan bahwa anomali iklim La-Nina sedang berkembang. Indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) menunjukkan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik tengah dan timur dalam kondisi dingin selama enam dasarian terakhir dengan nilai anomali telah melewati […]

  • Bahasa Kayoa Terancam Punah

    • calendar_month Sel, 28 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 383
    • 0Komentar

    Suasana Sosialisadi 4 Pilar Kebangsaan di Kayoa Halmahera Selatan

  • Galala, Identitas Kampung yang Terancam Punah

    • calendar_month Kam, 16 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 709
    • 2Komentar

    Daun Pohon Galala

  • Temuan Ngengat Baru, Matikan Cengkih Petani

    • calendar_month Sen, 26 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 326
    • 1Komentar

    Kabar ini  menjadi warning bagi petani cengkih termasuk  di Maluku Utara.  Pasalnya ada temuan para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beserta tim Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi  Manado berhasil mengidentifikasi  tiga jenis ngengat baru. Ketiganya adalah Cryptophasa warouwi, Glyphodes nurfitriae dan Glyphodes ahsanae.  Seperti dikutip dari https://brin.go.id/press-release/117548/peneliti-brin-temukan-tiga-ngengat-jenis-baru-salah-satunya-patut-diwaspadai-petani-cengkeh, BRIN merilis bahwa awal 2024 ini  beberapa […]

  • 16 Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak

    16 Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Negara Harus Hadir Selamatkan Anak Bangsa Lebih dari 3.000 masyarakat suarakan anti kekerasan terhadap  anak dan perempuan bersama Koalisi  Masyarakat Sipil dan KemenPPPA yang digelar di Jakarta Minggu (7/12/2025). Tanda tangan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, anak-anak, remaja, orang tua, aktivis, hingga pegiat perlindungan anak,  bersatu   dalam acara bertajuk “Melangkah Bersama Lawan Kekerasan Seksual, Perkuat […]

  • Tiga Persen APBD Harus Dialokasikan Atasi Sampah

    • calendar_month Sen, 16 Des 2024
    • account_circle
    • visibility 458
    • 0Komentar

    Gubernur/Bupati Wali Kota Didesak Buat Aksi Nyata Kepala Daerah di Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara  dan Kabupaten/kota  didesak segera melakukan aksi nyata  atasi sampah yang  makin tidak bisa tertangani  saat ini. Aksi nyata  yang harus dilakukan kepala daerah  Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota itu, disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), […]

expand_less