Inggris Dukung Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) mendapat dukungan penuh proses Pemerintah Negara Inggris. Dukungan itu diberikan melalui program Blue Planet Fund Country Plan yang merupakan dukungan pendanaan oleh Pemerintah Inggris untuk pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam perikanan secara berkelanjutan di Indonesia.

Terkait KKP di Maluku Utara saat ini telah ditetapkan 6 kawasan konservasi yakni Pulau Mare, Pulau Rao-Tanjung Dehegila, Kepulauan Sula, Kepulauan Widi, Kepulauan Guraici, Pulau Makian dan Pulau Moti. Saat ini pemerintah sedang mendorong satu KKP lagi yakni Patani Sayafai Bicoli di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang menunggu disahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP yang ada akan mendapatkan dukungan Pemerintah Inggris dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut. Dukungan tersebut dibuktikan melalui peluncuran program Blue Planet Fund Country Plan di Jakarta baru-baru ini.

“Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai meluncurkan program Blue Planet Fund Country Plan,” pertengahan Januari 2025 lalu.

Menteri Trenggono menjelaskan, Indonesia memiliki Kebijakan Ekonomi Biru untuk memastikan perlindungan laut, mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan, mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, serta mengatasi pencemaran laut.

Salah satu inisiatif utama dalam kebijakan ini adalah perluasan kawasan konservasi laut. Menteri Trenggono menyebut pihaknya berencana melindungi 10% wilayah laut atau setara dengan 30 juta hektar pada tahun 2030 dan 30% atau 97,5 juta hektar pada 2045.
“Konsep hingga 2024, Indonesia telah melindungi 29,9 juta hektar laut. Luas ini hampir sama dengan wilayah daratan.Namun, kami masih memiliki perjalanan panjang untuk mencapai 97,5 juta hektar,” ujarnya.

Untuk memperluas kawasan konservasi laut dan memastikan pengelolaan yang efektif, lanjut Trenggono, pihaknya menerapkan tiga kebijakan dan tindakan strategis utama, di antaranya yaitu mengintegrasikan 30% kawasan konservasi laut ke dalam rencana konsep pembangunan jangka panjang dan rencana tata ruang laut nasional dan regional. Kemudian, memperkuat regulasi pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi laut. Serta mengembangkan dokumen Visi Kawasan Konservasi Laut 2045 sebagai referensi nasional bagi semua pemangku kepentingan.

Strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan konservasi laut mampu mempertahankan stok ikan, menjaga layanan ekosistem untuk menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen, serta melindungi keanekaragaman hayati laut. “Untuk memperkuat keberlanjutan finansial konservasi, kami juga baru saja menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Berkelanjutan untuk Sektor Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menegaskan, penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dapat mendukung pencapaian program Blue Planet Fund Country Plan.
“Kita bicara tentang bagaimana kita memperkuat kerja sama, dalam program Planet Fund Country Plan. Bersama kita bisa,” ungkap Jermey.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) mendapat dukungan penuh proses  Pemerintah Negara Inggris.  Dukungan itu diberikan  melalui program Blue Planet Fund Country Plan yang merupakan dukungan pendanaan oleh Pemerintah Inggris untuk  pengelolaan kawasan konservasi  dan sumber daya alam perikanan secara berkelanjutan di Indonesia.

Terkait KKP di Maluku Utara saat ini telah ditetapkan 6 kawasan konservasi yakni  Pulau Mare, Pulau Rao-Tanjung Dehegila, Kepulauan Sula, Kepulauan Widi, Kepulauan Guraici, Pulau Makian dan Pulau Moti. Saat ini pemerintah sedang mendorong satu KKP lagi yakni Patani Sayafai Bicoli di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur  yang menunggu disahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP yang ada akan mendapatkan dukungan Pemerintah Inggris dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi laut. Dukungan tersebut dibuktikan melalui peluncuran program Blue Planet Fund Country Plan di Jakarta baru-baru ini.

“Pengelolaan kawasan konservasi penting dilakukan bersama karena berkaitan dengan penyerapan emisi karbon yang menjadi pemicu utama perubahan iklim,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai meluncurkan program Blue Planet Fund Country Plan,” pertengahan Januari 2025 lalu.

Menteri Trenggono menjelaskan, Indonesia memiliki Kebijakan Ekonomi Biru untuk memastikan perlindungan laut, mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan, mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, serta mengatasi pencemaran laut.

Salah satu inisiatif utama dalam kebijakan ini adalah perluasan kawasan konservasi laut. Menteri Trenggono menyebut pihaknya  berencana melindungi 10% wilayah laut atau setara dengan 30 juta hektar pada tahun 2030 dan 30% atau 97,5 juta hektar pada 2045.

“Konsep hingga 2024, Indonesia telah melindungi 29,9 juta hektar laut. Luas ini hampir sama dengan wilayah daratan.Namun, kami masih memiliki perjalanan panjang untuk mencapai 97,5 juta hektar,” ujarnya.

Untuk memperluas kawasan konservasi laut dan memastikan pengelolaan yang efektif, lanjut Trenggono, pihaknya menerapkan tiga kebijakan dan tindakan strategis utama, di antaranya yaitu mengintegrasikan 30% kawasan konservasi laut ke dalam rencana konsep pembangunan jangka panjang dan rencana tata ruang laut nasional dan regional. Kemudian, memperkuat regulasi pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi laut. Serta mengembangkan dokumen Visi Kawasan Konservasi Laut 2045 sebagai referensi nasional bagi semua pemangku kepentingan.

Strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan konservasi laut mampu mempertahankan stok ikan, menjaga layanan ekosistem untuk menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen, serta melindungi keanekaragaman hayati laut. “Untuk memperkuat keberlanjutan finansial konservasi, kami juga baru saja menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Berkelanjutan untuk Sektor Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menegaskan, penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dapat mendukung pencapaian program Blue Planet Fund Country Plan.

“Kita bicara tentang bagaimana kita memperkuat kerja sama, dalam program Planet Fund Country Plan. Bersama kita bisa,” ungkap Jermey.