Krisis Iklim Mengancam Anak Pesisir  

Harga Mahal Harus Dibayar  oleh Pembangunan yang Abai  

Krisis iklim tidak lagi bisa dibaca sebatas cuaca ekstrem. Dia  adalah ancaman terhadap keadilan antar generasi. Laporan Children’s Climate Risk Report 2026 dari UNICEF menunjukkan hampir seluruh anak di dunia terpapar risiko iklim, dengan 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus: kekeringan, panas ekstrem, dan gelombang panas.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melihat  kerentanan anak anak pesidir  semakin kompleks karena faktor usia, gender, dan kondisi disabilitas, terutama saat harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian

Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI menyatakan,  berdasarkan laporan global UNICEF tentang Children’s Climate Risk Report 2026, anak-anak berada di garis depan krisis iklim. Sedikitnya 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta terdampak banjir sungai.

Di Indonesia, kondisi ini tergambar jelas di Pantai Utara Jawa. Kajian BRIN (2026) mencatat 65,8% wilayah pesisir mengalami erosi sejak 2000–2024, yang diperparah penurunan muka tanah.

“Tingginya paparan bencana iklim di pantai utara Jawa menciptakan tekanan lingkungan dan ekonomi, serta tekanan fisik dan psikologis yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Akibatnya, mereka terpaksa tumbuh dalam situasi yang mengancam kesehatan, pendidikan dan masa depan.

Jawa Tengah sendiri memiliki 341 desa pesisir yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Data WALHI Jawa Tengah menunjukkan bahwa 96,6% desa pesisir di Jawa Tengah tergolong rentan terhadap dampak bencana iklim. Salah satu wilayah yang berada dalam kondisi kritis adalah Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Sayung, yang terdampak banjir rob seluas 1.266 hektar.

Banjir rob terjadi secara berulang dan memaksa warga di Desa Sriwulan, Bedono, dan Sidogemah meninggikan rumah mereka setiap beberapa tahun.

Data  BPS (2023), luas Desa Bedono mencapai 739 hektar atau sekitar 9,38% dari total wilayah Kecamatan Sayung (7.880 hektar), menjadikannya desa terluas di kecamatan tersebut. Namun, penelitian WALHI Jawa Tengah (2024) dengan metode pemetaan partisipatif dan analisis spasial menunjukkan daratan Desa Bedono kini berkurang drastis.

Hasil penelitiannya menunjukkan penyusutan daratan Desa Bedono hingga tersisa 94,33 hektar. Warga Desa Bedono terpaksa berpindah karena huniannya tenggelam, termasuk di antaranya Dusun Tambaksari dalam rentang 1999-2000, Dusun Rejosari (Senik) pada 2006, dan Dusun Mondoliko pada 2023. Situasi ini dipengaruhi akumulasi kenaikan muka air laut -/+ 15,5 cm per tahun dan penurunan muka tanah antara 7–21 cm per tahun.

Jalan dan kampung di Pulau Lelei terancam hilang oleh abrasi, foto,mici

Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah menegaskan, bagi warga  yang bermukim di Jawa Tengah, ini merupakan situasi mendesak untuk negara memenuhi kewajibannya melindungi generasi sekarang dan generasi akan datang. Jika terus dibiarkan pesisir tenggelam, maka negara bukan hanya gagal melindungi anak-anak hari ini, tetapi negara juga sedang merampas hak generasi masa depan atas ruang hidup yang aman, sehat dan berkelanjutan.

“Hak antar generasi menuntut agar tiap kebijakan pembangunan diuji dengan melihat apa kontribusinya pada keselamatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup,” jelas Fahmi.

Menurutnya  perlu penanganan bencana iklim yang menyentuh akar kerentanan, yakni penyelamatan pantura Jawa. Pembangunan yang bertumpu pada proyek skala besar akan memperparah kerentanan pesisir. Karena itu  Pemerintah sudah sepatutnya menghentikan pengembangan mega proyek Giant Sea Wall dan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi.