Cara Tangkap Tuna Nelayan Maluku Utara Dipresentasikan di World Expo 2025

Indonesia  membawa isu keberlanjutan perikanan tuna dalam  World Expo 2025  di Osaka, Jepang. Isu ini muncul karena tuna adalah komoditas penting bagi Indonesia, terutama para nelayan kecil dan tradisional.  World Expo 2025 Osaka  sendiri adalah pameran dunia  yang diselenggarakan di Osaka, Jepang, dari 13 April hingga 13 Oktober 2025 dengan  tema “Merancang Masyarakat Masa Depan untuk Kehidupan Kita. Dalam kegiatan ini ada kurang lebih   150 negara dan organisasi internasional  berpartisipasi.

Dalam kegiatan ini Indonesia membagikan pengalaman praktik penangkapan ikan  menggunakan metode tradisional. Ternyata  cerita yang dibawa ke forum dunia itu adalah   cara menangkap ikan tuna dari   Maluku Utara, khusus, di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

Seperti diliris (https://mongabay.co.id/2025/06/03/meraih-untung-dari-praktik-perikanan-tuna-berkelanjutan/) dari provinsi Maluku Utara  menjadi contoh praktik penangkapan tuna berkelanjutan menggunakan alat penangkapan ikan (API) tradisional huhate (pole and line). Metode itu,  dinilai lebih ramah lingkungan karena fokus hanya menangkap tuna berukuran besar. Penggunaan huhate juga lebih efektif  mengurangi tangkapan sampingan (bycatch), sekaligus tak merusak ekosistem laut.

Tilma Komaling, Strategic Lead Indonesia Tuna Consortium menjelaskan, bagi Indonesia, tuna menjadi salah satu komoditas perikanan penting. Bukan hanya karena volume ekspor terus meningkat, juga melambangkan nilai ekonomi besar.

“Setiap irisan tuna yang diperdagangkan, terdapat simbol perjuangan nelayan, harapan keluarga, dan komitmen antar negara untuk sama-sama membangun ekonomi biru yang berkelanjutan,” katanya.

Bagib Thilma, sangat penting bagi Indonesia memastikan  upaya pemanfaatan tuna secara lestari. Hal ini pula yang mendasari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP) menyusun protokol pemanenan (harvest strategy) tuna guna menjaga kelestariannya.

Ikan tuna besar yang didaratkan nelayan Ternate di Pelabuhan Perikanan Dufa-dufa foto M Ichi

Indonesia Tuna Consortium berdiri pada 2019  untuk lakukan pendekatan lintas sektor dalam mengembangkan kebijakan dan peraturan tuna berbasis ilmu pengetahuan. Juga untuk mengimplementasikan program sosial dan ekonomi guna meningkatkan mata pencaharian nelayan. Program ini fokus pada pengelolaan sumber daya tuna berkelanjutan dan bertanggung jawab. Salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor tuna Indonesia adalah Jepang. Negeri Matahari Terbit itu sudah mengakui kalau Indonesia adalah pemasok tuna terbesar kedua untuk pasar mereka.

Aiko Yamauchi, Wakil Presiden Seafood Legacy benarkan itu. Tingginya produktivitas tuna Indonesia menjadikan negara ini salah satu mitra utama dalam rantai pasok industri tuna global. Dia pun mendorong pemanfaatan tuna  terkelola dengan hati-hati, sebagaimana negaranya.

Kai Garcia Neefjes, Indonesian Programme Lead International Pole & Line Foundation (IPNLP) mengamini hal itu. Menurut dia, Indonesia perlu banyak belajar kepada Jepang yang telah mempraktikkan tata kelola perikanan tuna berkelanjutan. “Salah satu hal yang kami pelajari dari Jepang adalah bagaimana mereka mengelola perikanan tuna dengan sangat hati-hati,” katanya.

Jepang, berhasil mengembangkan sistem untuk memastikan umpan tetap hidup di atas kapal lebih lama. Hal itu memungkinkan nelayan bisa menangkap ikan dengan cara  lebih efisien dan ramah lingkungan.  Keberhasilan Jepang itu, akan coba mereka adaptasi dan terapkan di Indonesia. Terutama, beberapa teknik yang akan bisa mendorong peningkatan kualitas tangkapan nelayan lokal tanpa merusak ekosistem laut.

Sri Sumiati Jalil, Fair Trade Coordinator Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) menyebut, perikanan berkelanjutan juga mencakup kelembagaan komunitas nelayan yang terus diperkuat. Ia bisa  menjadi kunci terwujudnya perikanan lebih adil. Untuk  mewujudkan perekonomian  berkelanjutan, katanya,  harus mulai dengan membuat organisasi komunitas nelayan yang bagus. Mereka adalah nelayan dalam koperasi yang bisa mengurangi ketergantungan kepada perantara lokal. “Dengan menciptakan rantai pasokan yang lebih pendek dan lebih menguntungkan, mereka bisa mendapatkan manfaat langsung dari hasil tangkapan mereka dan meminimalisir kerugian.”

Galudy Perdanahardja, Manajer Senior Perikanan Berkelanjutan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengatakan, perikanan tuna sangat terpengaruh pengelolaan wilayah tangkap yang tepat. Namun, ada tantangan harus bisa teratasi kalau pengelolaan ingin berjalan baik.

Tantangan itu adalah bagaimana mengatur area dan waktu tepat untuk menjaga keseimbangan stok ikan. Contoh,  penutupan area untuk mendukung pemulihan stok tuna di Laut Banda. Kebijakan penutupan area tangkap itu sangat penting untuk memastikan ekosistem perikanan tetap produktif.

Sistem pemantauan

Trian Yunanda, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatakan, salah satu upaya mewujudkan perikanan tuna keberlanjutan adalah pemasangan sistem pemantauan kapal (VMS) pada kapal tuna. Perangkat itu wajib terpasang guna memastikan kepatuhan kapal penangkap tuna terhadap praktik penangkapan secara ilega, tidak dilaporkan dan melanggar aturan (IUUF).

“VMS wajib dipakai oleh kapal-kapal tuna. Jadi, ayo sama-sama kita benahi. VMS itu wajib, supaya hasil tangkapan bisa berdaya saing,” katanya.

Kewajiban pemasangan VMS tidak  asal-asalan. Ia menyesuaikan regulasi   internasional dan  dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan VMS, sistem pengawasan kapal penangkap ikan menjadi lebih optimal.

Secara teknis, perangkat VMS akan bisa memantau aktivitas kapal perikanan secara real time. “Sekaligus bisa mencegah penangkapan ikan ilegal, serta mengoptimalkan pengelolaan stok ikan yang terancam over fishing,” katanya.

Lathoria Latif, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP katakan, data pergerakan kapal perikanan yang terekam melalui VMS, bisa memastikan kegiatan penangkapan ikan berlangsung pada zona tertentu seperti pada kebijakan penangkapan ikan terbatas (PIT).

Muhammad Billahmar, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin)   tegas mendorong semua pihak bisa mengikuti aturan dan kebijakan praktik perikanan tuna yang berlaku di Indonesia. “Penangkapan tuna tidak diatur oleh tiap negara, melainkan secara regional.” Aturan yang harus diikuti  kapal tuna, salah satunya penggunaan VMS.  Walau masih ada penolakan untuk pengunaan VMS sampai sekarang, namun ia  bagian penting karena ada perangkat teknologi satelit yang membantu pemantauan aktivitas kapal. Kewajiban pakai  VMS tuna, sudah berkontribusi mengangkat Indonesia sebagai satu negara dengan tingkat kepatuhan tinggi di Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), salah satu organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO).