Breaking News
light_mode
Beranda » Laut dan Pesisir » Pulau Kecil, Kaya Biodiversitas Tapi Rentan

Pulau Kecil, Kaya Biodiversitas Tapi Rentan

  • account_circle
  • calendar_month Sen, 10 Jul 2023
  • visibility 850

Pembangunan di pulau-pulau kecil tidak cukup sekadar membangun berbagai fasilitas, salah satunya seperti pariwisata. Keberadaan  fasilitas yang menunjang wisatawan  di satu sisi bisa menjadi ancaman kelestarian sumber daya alam. Karena itu  pemerintah perlu menyusun peta jalan pembangunan berkelanjutan untuk pulau-pulau kecil.

“Perlu memerhatikan daya dukung lingkungan pulau-pulau kecil,’’kata Guru Besar Kelautan Universitas Mataram Prof Sitti Hilyana dalam diskusi Uniknya Biodiversitas di Pulau-Pulau Kecil yang diselenggarakan oleh Forest Watch Indonesia  dengan Universitas Pattimura dan Universitas Mataram, Selasa (27/6) lalu.

Dia  bilang pulau-pulau kecil memiliki kekayaan flora dan fauna darat dan   bawah laut yang hingga saat ini masih terus dieksplorasi. Kekayaan  tersebut memiliki  daya tarik penelitian dan turis. Ketika pariwisata berkembang, pulau-pulau kecil  menjadi salah satu destinasi wisata. Hampir sebagian besar pulau-pulau kecil menjadi destinasi wisata unggulan.

Kehadiran wisatawan yang berlebih dan pembangunan fasilitas yang tanpa memerhatikan kelestarian bisa menjadi ancaman baru bagi kekayaan di pulau-pulau kecil itu. Kehadiran wisatawan di satu sisi mendatangkan manfaat ekonomi, tapi limbah yang dihasilkan juga bisa menjadi masalah baru.

Begitu juga pengembangan sektor pertanian dan peternakan di pulau-pulau kecil harus menghitung daya dukung pulau kecil tersebut.

Prof Nana, panggilan akrab Sitti Hilyana mencontohkan, jika ada peternakan skala besar di pulau kecil, kotorannya bisa masuk ke perairan. Akan menyebabkan kesuburan berlebihan dan pada gilirannya bisa mengganggu ekosistem terumbu karang.

“Pengembangan pulau kecil itu bisa untuk pariwisata, riset, perikanan, peternakan, pertanian. Tapi semuanya itu harus berkelanjutan,’’ katanya.

Di Maluku Utara  misalnya punya 1474  pulau   dan hanya 89  di antaranya yang berpenghuni. Sebagian pulau berpenghuni tersebut menjadi kawasan wisata,  dan daerah nelayan. Sebagian pulau tidak berpenghuni juga dikembangkan untuk pariwisata.

Pulau-pulau kecil memiliki karakteristik khas. Kekayaan biologinya sangat beragam. Menjadi laboratorium hidup untuk berbagai riset baik di daratannya maupun di lautannya.

Pulau Widi  di Maluku Utara yang indah dan menawan sempat menjadi polemic karena sempat dilelang di situs lelang internasional hingga mengheboihkan Indonesia.   Pulau ini memiliki keanekragaman hayati luar bisa dari darat dan lautnya

Kepulauan Widi sudah dicadangkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Suaka Pulau Kecil (SPK). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.251/KPTS/MU tahun 2015, SKP itu luasnya 7.690 ha. Setelah ditetapkannya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah Maluku Utara No.2/2018, luas kawasan konservasi Kepulauan Widi direvisi menjadi 324.945,36 ha.

Pencadangan Kepulauan Widi sebagai Suaka Pulau Kecil ditinjau kembali untuk penyesuaian jenis kategori kawasan serta penyederhanaan bentuk kawasan. Dari hasil peninjauan tersebut Kepulauan Widi diusulkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) tipe kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) dengan luasan 315.117,11 ha.

TWP Kepulauan Widi memiliki berbagai potensi dari segi ekologis, sosial budaya hingga ekonomi yang penting untuk dijaga dan dikembangkan manfaatnya. Potensi ekologi meliputi ekosistem terumbu karang dengan luasan total 5913,87 ha, ekosistem mangrove 84,61 ha dan ekosistem padang lamun 298,74 hektar. Di ekosistem tersebut hidup berbagai jenis organisme penting seperti ikan karang dan satwa laut kharismatik seperti lumba-lumba, hiu martil dan pari manta.

Zonasi KKP TWP Kepulauan Widi dibagi menjadi beberapa zona sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Ada tiga zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan, dan zona perikanan berkelanjutan. Di dalam zona pemanfaatan terdapat sub zona pariwisata alam perairan, sedangkan zona perikanan berkelanjutan ditujukan untuk sub zona penangkapan ikan.

Masing-masing zona memiliki target konservasi atau objek yang ingin dilindungi yang akan menentukan indikator pengelolaan kawasan dan menjadi acuan dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya hayati yang ada.

Menjaga Kekayaan Pulau Kecil

Masyarakat yang mendiami pulau-pulau kecil memiliki kekayaan yang beragam dan berbeda dengan pulau utama.  Pulau-pulau kecil menjadi pertemuan masyarakat nelayan dari berbagai daerah. Pertemuan itu menghasilkan budaya yang baru. Begitu juga dengan sistem sosial masyarakat di pulau-pulau kecil menjadi bahan menarik untuk riset-riset sosial budaya di pulau kecil.

Di satu sisi pulau-pulau kecil yang jauh dari daratan utama menghadapi masalah kelangkaan sumber daya pendukung. Misalnya air bersih. Sebagian besar pulau kecil berpenghuni  memiliki keterbatasan sumber air bersih. Begitu juga dengan pulau-pulau kecil lainnya di Nusantara.

“Tampungan air tawar terbatas, cadangan air tawarnya rendah,’’ katanya.

Kondisi ini semakin rentan dengan dampak perubahan iklim. Musim kemarau dan hujan yang tidak menentu, kenaikan permukaan air laut menjadikan masyarakat di pulau-pulau kecil harus berjuang lebih keras. Begitu juga dengan kekayaan biologi. Kerusakan terumbu karang, kelangkaan berbagai spesies burung, penyu, ikan juga menjadi tantangan pengembangan pulau-pulau kecil.

“Perlu ada upaya menetapkan beberapa pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi,’’ katanya.

Diolah dari Mongabay.co.id    

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masyarakat Sipil Ingatkan  Ancaman Serius Militerisme  

    Masyarakat Sipil Ingatkan  Ancaman Serius Militerisme  

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Di Hari Bumi 2026, masyarakat sipil memperingatkan ancaman serius gejala menguatnya “militerisme” dan pembangunan ekstraktif. Ketua ICJL Foundation serta Pakar Transisi Energi dan Ekologi Politik TIFA Foundation. Firdaus Cahyadi mengatakan militerisme dan ekonomi ekstraktif tidak memerlukan transparansi serta dialog dalam pengambilan kebijakan. Perpaduan keduanya dinilai akan berdampak fatal bagi keberlanjutan alam dan hak asasi manusia. […]

  • 153 Pulau Kecil Ditambang, 6  Ada di Maluku Utara   

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 1.977
    • 0Komentar

    Berapa jumlah pasti pulau kecil dan sangat kecil di Indonesia yang saat ini dieksploitasi terutama kandungan tambangnya?  Jawaban pemerintah,   ternyata mencapai ratusan pulau. Dikutip dari Liputan6.com,   Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di 153 pulau-pulau kecil di Indonesia. Dari jumlah izin di pulau kecil itu  ada yang […]

  • JustCOP Kritik Second NDC Indonesia: Minim Partisipasi, Lemah Substansi dan Komitmen terhadap Krisis Iklim

    • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
    • account_circle
    • visibility 617
    • 0Komentar

    Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Konsultasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, pada Kamis, 23  Oktober 2025 di Jakarta. Acara yang digelar tersebut lebih layak disebut sebagai sosialisasi SNDC Indonesia ketimbang konsultasi sebab publik tidak mempunyai  kesempatan yang adil dan bermakna dalam penyusunan SNDC yang akan disetorkan  menjelang perhelatan Conference of the Parties (COP)30- […]

  • Transportasi Sumbang 5 Persen Emisi Karbon

    • calendar_month Jum, 15 Mar 2024
    • account_circle
    • visibility 1.001
    • 0Komentar

    Ternate Punya 157873 Unit Kendaraan  Penulis Mahmud Ichi/Mubarak Falahi Penggunaan transportasi sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari, terutama masyarakat yang berada di perkotaan. Ketergantungan akan transportasi ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membuat transportasi menjadi faktor signifikan pada besarnya jejak karbon yang dikeluarkan setiap individu.   Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi […]

  • Negara Dibutuhkan Hadir di Tengah Warga Pesisir

    • calendar_month Sab, 21 Apr 2018
    • account_circle
    • visibility 639
    • 0Komentar

    Masyarakat pesisir yang mendiami seluruh pulau di Indonesia termasuk Maluku Utara, sangat membutuhkan perlindungan dari Negara. Tujuannya untuk menghalau berbagai ancaman yang datang silih berganti kepada masyarakat. Ancaman tersebut, bisa berupa kriminal, kesejahteraan, sosial, dan lainnya. Yang paling mendasar, masyarakat pesisir saat ini banyak yang terancam akan kehilangan ruang penghidupannya di laut. Fakta itu menurut […]

  • Tambang  PT MAI Beroperasi,  Desa Sagea Kiya Makin Terancam

    Tambang  PT MAI Beroperasi,  Desa Sagea Kiya Makin Terancam

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1.037
    • 0Komentar

     Warga Desa Sagea-Kiya, Weda Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara, yang tergabung dalam Koalisi Save Sagea kembali menggelar aksi protes  Senin, 13 Oktober 2025. Aksi ini  dilakukan berkaitan dengan  aktivitas tambang PT Mining Abadi Indonesia (PT MAI), kontraktor dari perusahaan tambang nikel PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia dan PT First Pacific Mining. Aktivitas penambangan […]

expand_less