Indonesia Perkuat Diplomasi Iklim Menuju COP 30:

Dorongan Kolaboratif, Inklusif, dan Berbasis Sains untuk Hadapi Krisis Global

Menyambut Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP 30) yang akan digelar di Belem, Brasil pada 10-21 November 2025, Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan Workshop Jurnalis bertajuk “Amplifying COP 30 to Indonesia: Memperkuat Dampak Peliputan COP 30”. Agenda ini menjadi forum penting untuk menguatkan pemahaman dan narasi bersama mengenai arah kebijakan iklim Indonesia serta peran media dalam memperluas jangkauan informasi dan mendorong akuntabilitas. Acara ini menyoroti pentingnya COP 30 sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk mengevaluasi komitmen, memperbarui kebijakan, dan memperkuat posisi dalam forum negosiasi global.

Wukir Amintari Rukmi Koordinator Pokja Perundingan Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh prinsip-prinsip multilateral dalam Perjanjian Paris dan siap mendorong operasionalisasi Baku-Belem Road Map -kerangka kerja pendanaan iklim yang lebih adil dan inklusif.

“COP 30 akan menjadi momentum penting untuk memperbaiki elemen-elemen dalam proses Global Stocktake yang menjadi kompas kita dalam mencapai target iklim global. Ini saatnya meningkatkan ambisi mitigasi, memastikan transisi energi yang adil, dan menyusun indikator konkret untuk Tujuan Global Adaptasi,” ungkap Wukir.

Wukir juga mengungkapkan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim, serta mendorong Mutirão Global, gerakan aksi kolektif yang dipimpin oleh Brasil untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan -pemerintah hingga masyarakat sipil -dalam agenda keberlanjutan.

Tantangan dan Kesenjangan COP 30

Kuki Soedjackmoen dari Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID)  menyampaikan urgensi pendekatan ilmiah dalam memahami karakteristik dan dampak berbagai jenis gas rumah kaca (GRK). Ia menekankan bahwa gas seperti metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar daripada karbon dioksida (CO₂), sehingga penanganannya memerlukan strategi yang jauh lebih cermat dan terukur.

“Kalau kita bicara di penamansan global itu ada namanya global warming potencial artinya satu ton gas tertentu yang dampaknya meyedot panas ribuan kali lipat dari CO₂, kita mesti paham bahwa penyerapannya pun harus diperlakukan dengan pendekatan yang berbeda. Ini bukan sekadar angka di kertas, tapi menyangkut dampak nyata terhadap bumi,” ujar Kuki.

Kuki juga memperkenalkan potensi teknologi cairan penyerap karbon yang dapat diadopsi oleh BUMD dan lembaga negara untuk mempercepat upaya dekarbonisasi. Menurutnya, ke depan, perlu dikembangkan kerangka penyetaraan emisi yang lebih adaptif dan berbasis sains.

Dikesempatan yang sama Syahrul Fitra dari Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, tapi krisis multidimensi yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan keadilan global. Ia menyoroti inkonsistensi dalam data deforestasi yang disampaikan pemerintah – dengan angka yang berbeda-beda dan kurang transparan.

“Kita tidak bisa terus mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan hutan. Deforestasi bukan bencana alami, tapi hasil dari perencanaan yang keliru,” tegas Syahrul.

Ia menambahkan bahwa target global menghentikan deforestasi pada 2030 harus dijadikan landasan utama dalam kerangka aksi AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) di COP 30. Proyek-proyek besar seperti food estate dan ekspansi industri ekstraktif di Papua dan Kalimantan harus ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan komitmen iklim global.

Sementara itu, Cindy Julianti (Working Group ICCA  Indonesia menyampaikan bahwa isu keanekaragaman hayati tak bisa dipisahkan dari krisis iklim. Ia mendorong agar nature-based solutions seperti pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat lokal dan transisi ke energi bersih diperkuat dalam kebijakan pembangunan nasional.

“Kita tidak bisa membicarakan perubahan iklim tanpa melibatkan isu keanekaragaman hayati. Keduanya saling terhubung, dan manusia merupakan faktor penting di dalamnya,” ungkap Cindi.

Ia juga mendorong keterbukaan dalam pengembangan insentif ekonomi, termasuk nilai ekosistem dan pembiayaan karbon, sebagai pendekatan baru dalam pembangunan berkelanjutan.

Ketua Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira Putra, mengajak media untuk lebih aktif dalam mengawal proses-proses COP, terutama COP 30, agar tak hanya menjadi ajang seremonial. Menurutnya, jurnalis memiliki peran penting dalam memperkuat narasi dan diplomasi iklim yang inklusif dan berbasis data.

“COP 30 adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat narasi dan diplomasi iklim di tingkat global. Kita perlu meninjau ulang komitmen dan kebijakan iklim kita, serta memastikan suara masyarakat sipil dan komunitas adat turut mewarnai agenda internasional,” kata Joni.

Dengan semangat kolaboratif dalam Mutirão Global, Indonesia diharapkan tidak hanya hadir sebagai peserta dalam COP 30, tetapi sebagai penggerak transformasi menuju tatanan iklim yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.