Bekali Aktivis Mahasiswa dan NGO dengan Pengorganisasian Masyarakat

Forum Studi Halmahera (Foshal) Maluku Utara menggelar Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Maluku utara  yang digelar  Sabtu (18/10/2025)  dan Jumat (19/10/2025). Pelatihan ini melibatkan  mahasiswa dan anggota lembaga   Walhi.

Pelatihan   ini bertujuan memberikan penguatan kepada para aktivis mahasiswa dan anggota lembaga WALHI  memahami lebih mendalam tentang pengorganisasian masyarakat dan isyu-isyu  yang berhubungan dengan pendampingan masyarakat. Selain itu   setelah pelatihan tersebut pesertanya    diharapkan bisa menjadi relawan  bagi NGO  di daerah ini.

Foshal sebgai salah satu organisasi Non-Pemerintah yang didirikan dengan visi mendorong terwujudnya masyarakat lokal yang berdaulat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan,  demokratis sesuai prinsip hak azasi manusia yang universal,  berkeadilan gender, dan yang sejahtera ekonominya, berkomitmen kuat  menjadi lembaga ‘penggemblengan’ karakter dan kompetensi generasi muda Maluku Utara dalam bidang pengelolaan berkelanjutan sumberdaya alam wilayah kepulauan.

“Untuk itu, Foshal secara proaktif mengembangkan program penguatan kapasitas staf dan relawan Foshal,   melalui: pelatihan internal dan eksternal, aktif berpartisipasi dalam forum pertemuan (lokakarya atau simposium) regional dan nasional, dan kegiatan pengembangan SDM lainnya,” jelas Zulkifli Idris fasilitator pelatihan CO FOSHAL .

Menurutnya, kegiatan pengembangan kapasitas Foshal dilakukan untuk mendukung program kerja tematrik yang sudah dilakukan Foshal sejak berdiri  tahun 1999.

Program kerja tematik Foshal yakni dimaksud adalah antara lain Pengkajian Dan Advokasi Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam Wilayah Kepulauan; Pendampingan Pemberdayaan masyarakat Lokal;  Pengembangan jaringan kerjasama.

“Program kerja tematik ini merupakan Program Kerja Strategis Foshal yang dibangun untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan wilayah Kepulauan Maluku Utara dan sekitarnya,” jelas Zulkifli.

Tantangan yang dimaksud meliputi faktor internal yang disebabkan kebijakan dan praktek pembangunan perekonomian daerah maupun faktor eksternal dari variabilitas alam semisal perubahan iklim global. Menyadari tantangan besar dalam upaya mewujudkan visi, misi melalui program kerja tematik ini.

Foshal meyakini diperlukannya aktifis di kalangan mahasiswa  maupun Ornop yang memiliki kapasitas dasar dalam kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian masyarakat di tingkat lokal.

Peserta spesial, Lily Pays salah satu mahasiswa Belanda berkewarganegaraan Jerman yang magang di kantor WaLHI Malut ikut terlibat dalam pelatihan CO ini

Direktur Eksekutif Foshal Malut Mahmud Ici menyampaikan, kegiatan pengorhanisasian masyarakat (CO) merupakan langkah Foshal memberikan pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai strategi  pengorganisasian masyarakat. Selain itu CO ini juga memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai masalah sosial dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan di Malut. “Karena itu dalam kegiatan ini kami hadirkan berbagai narasumber yang kompeten soal pengorganisasian dan pernah secara langsung terlibat dalam pengorganisasian masyarakat maupun  advokasi masalah yang dihadapi warga lokal,” tuturnya.

Ia berharap  Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam pengorganisasian warga yang menghadapi  perampasan ruang hidup yang massive saat ini.

“Melalui pelatihan ini para peserta  sudah punya modal besar dan bekal terkait pengorganisasian. Kami juga memberikan sertifikat bagi peserta, semoga bisa bermanfaat bagi  peserta setelah keluar dari kampus,” pesannya.

Untuk diketahui pelatihan pengorganisasian ini para mahasiswa juga mendapatkan kesempatan belajar menulis dan belajar banyak hal dengan para narasumber yang kompeten.

Maharani Carolina dari LBH Marimoi yang memberikan materi untuk  peserta pelatihan menjelaskan, pengorganisasi masayarkat adalah kunci bagi kawan kawan aktivis melihat kondisi sumberdaya alam Maluku Utara yang  massive dieksploitasi  korporasi dan para pemilik modal saat ini.

Dampaknya kemudian, tidak hanya lingkungan dan sumber-sumber kehidupan masyarakat menjadi hancur. Masyarakat di wilayah yang dieksploitasi juga mendapatkan dampak  cukup serius dan terancam oleh kerusakan yang ada. Bahkan ada  juga  kriminalilasi yang dialami  masyarakat adat.

Rani yang juga menjadi pengacara public di Maluku Utara itu mengungkapkan, ditangkapnya 11 warga hingga diproses dan divonsi bersalah hari ini adalah contoh pengorganisasian yang tidak dilakukan di awal oleh para aktivis maupun masyarakat sipil di daeah ini.

Itu kemudian menyebabkan, warga juga tidak terorganisir secara baik. Saat ini katanya  masyarakat perlu diperkuat dan diorganisir untuk menghadapi proses eksploitasi dan penghancuran ruang  hidup yang semakin massive.

Sementara Nurdewa Safar dari LSM Daulat Perempuan (DAURMALA) Maluku Utara yang berbicara tentang bagaimana melakukan advokasi  perempuan dan anak di daerah lingkar tambang seperti di Maluku Utara memang tidak mudah. Pasalnya,  industry pertambagan saat ini memberi dampak cukup serius terhadap kondisi perempaun dan anak di Halmahera. Dewa contohkan, saat ini kekerasan seksual dan pemerkosaan sangat tinggi di daerah lingkar tambang. Begitu juga dengan      munculnya penyakit HIV dan AIDS di daerah lingkar industry  tidak terbendung.

Data-data yang ditemukan di lapangan juga sangat mencengangkan.  Sementara  anak-anak tingkat trafficking  atau perdagangan perempuan yang berusia di bawah 15 tahun juga begitu tinggi. “Kasus kasus ini melibatkan masyarakat local terutama  korbannya. Ini yang sangat memiriskan,” imbuhnya.

Karena itu dia bilang, untuk mengadvokasi perempuan dan anak   terutama di daerah lingkar industry tambang butuh  model dan cara yang berbeda dari biasanya. Dia contohkan kasus trafficking  perlu cara dan strategi karena  bisa sulit diungkap jika tidak melalui sebuah proses yang terencana degan baik.

Di hari pertama Dr Asis  Hasyim memberikan materi advokasi anggaran daerah (APBD).Dia bilang dalam advokasi anggaran daerah, Asis mengungkap   praktek penyusuan APBD hingga bicara menyangkut sumber-sumber pembiayaan dalam APBD.

Asis mengingatkan, advokasi anggaran ini juga penting karena berhubungan dengan pembangunan masyarakat secara umum yang perlu dikawal  aktivis dan kelompok masyarakat sipil.

Dalam pelatihan ini juga para peserta pelatihan mendapatkan contoh praktis menulis dan menyusun laporan.Baik untuk advokasi maupun kepentingan kampanya. Terakhir para peserta juga diberikan sertifikat sebagai pertanda mereka telah mengikuti kegiatan pelatihan  pengorganasasian. Harapannya  apa yang telah diterima dapat bermafaat bagi diri aktivis dan masyarakat yang akan diorganisir. (adil)