Breaking News
light_mode
Beranda » Laut dan Pesisir » KKP Janji 20 M ke 10 Kampung di Tiga WPP

KKP Janji 20 M ke 10 Kampung di Tiga WPP

  • account_circle
  • calendar_month Kam, 23 Mar 2023
  • visibility 211

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggelontorkan dana besar untuk menata dan memperbaiki 10 kampung nelayan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715  yang  berada di perairan Teluk Tomini, Laut  Maluku, Laut  Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Selain itu ada juga  di WPPNRI 718 terdiri dari perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Terakhir WPPNRI 714 terdiri dari perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.
Anggaran ini diberikan  untuk membangun berbagai sarana prasarana  di kampung tersebut. Meski dalam penyampaian Menteri KKP itu belum menjelasakan secara detail kampung kampungnya namun dari WPP yang ditetapkan salah satunya adalah  kampung nelayan yang ada di laut Maluku dan laut Halmhaera.

Kampung nelayan Jambula di Ternate

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono baru baru ini  usai membuka rapat kerja Direktorat  Perikanan Tangkap KKP di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Minggu (19/3/2023).
mengatakan akan ‘menyulap’ 10 kampung nelayan di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut kebijakan penangkapan ikan terukur yang dipastikan akan berpihak dan mensejahterakan nelayan-nelayan kecil.
“Kita akan bikin modeling, target saya bersama Dirjen Perikanan Tangkap dan tim percepatan itu ada 10 kampung nelayan yang benar-benar integrasi. 10 ini targetnya tahun ini,”kata Trenggono.

Ia  jelaskan bagaimana pengembangan kampung nelayan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih bersih dan terintegrasi. Pihaknya akan membangun sejumlah fasilitas, di antaranya penyaluran alat tangkap, kapal, pabrik es, balai komunikasi, hingga pelatihan untuk nelayan.

“Ini kampung kita bangun ada dermaganya, ada dok kapalnya, ada pabrik esnya, kita install balai komunikasi sekaligus balai latihan, nanti kita akan isi penyuluh-penyuluh turunkan di situ. Kita akan data seluruh nelayan itu di dalam institusi yaitu koperasi. Kalau perlu bukan hanya alat tangkap, kapalnya juga kita bantu, semua sarananya kita bantu,” jelasnya.
Trenggono memperkirakan pengembangan satu kampung nelayan bisa menghabiskan dana Rp 20-21 miliar. Ia ingin membangun kampung nelayan Indonesia seperti Desa Nelayan di Volendam, Belanda.

“Satu kampung itu kita identifikasi sekitar Rp 20 miliar atau Rp 21 miliar untuk membangun itu semua tadi. Kita akan hitung putaran ekonominya mereka. Kalau ini bisa terjadi mimpinya seperti Volendam kampung nelayan keren tapi nggak bau ikan. Kampung yang ada kita upgrade, yang kumuh kita ubah termasuk dermaganya yang tidak berfungsi itu akan ada biaya pemerintah APBN,” jelasnya.

Pihaknya menargetkan zona yang akan menjadi target pembangunan kampung nelayan. Trenggono menginginkan 10 kampung nelayan yang dikembangkan ada di zona 3.
 
“Kalau Pak Zaini (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP) 10 ya kita kejar tahun ini itu. Kalau bisa 20 ya alhamdulillah, yang pasti setiap kampung dia sudah ada dermaganya yang nggak bagus itu kita ubah menjadi bersih, ada pabrik esnya, cold storage-nya 5 sampai 10 ton,” tutup Trenggono.
Selengkapnya (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6627853/trenggono-mau-sulap-10-kampung nelayan-tak-lagi-bau-ikan-ini-caranya).

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Kajian AEER Soal Rencana HPAL Obi dan Morowali

    • calendar_month Kam, 4 Feb 2021
    • account_circle
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Suasana laut dan pantai desa Kawasi Obi Halmahera Selatan/foto Ata Fatah

  • Kelompok Tani Hutan di Tidore Kembangkan Minyak Kelapa

    • calendar_month Rab, 20 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Tulisan Kiriman  Andy Taufik Marasabessy Dishut Malut Sumberdaya kelapa yang melimpah di bumi Maluku Utara menjadi berkah. Selain dibuat kopra juga diolah menjadi minyak kelapa kampong. Seperti yang dilakukan Kelompok Tani Hutan (KTH)   Balibunga Lestari Kelurahan Rum  Kota Tidore. Mereka mengolah buah kelapa menjadi minyak. Dari hasil olahannya   dijual ke pasar serta dikonsumsi. Untuk pengembangan […]

  • Wetub: Korporasi dan Negara Bungkam Suara Kritis Warga Adat

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • account_circle
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jaksa Pakai UU Minerba Tuntut 11 Warga Maba Sangaji Jalan panjang 11 warga adat Maba Sangaji Kabupaten Halmahera Timur mencari keadilan  belum juga usai.  Proses  tersebut semakin menunjukan bentuk ketidakadilan Negara terhadap warganya. Di saat  tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat dalam keterlibatan warga melakukan  perbuatan pidana,  penegak hukum menggunakan  berbagai regulasi  untuk menjerat warga […]

  • 153 Pulau Kecil Ditambang, 6  Ada di Maluku Utara   

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 1.129
    • 0Komentar

    Berapa jumlah pasti pulau kecil dan sangat kecil di Indonesia yang saat ini dieksploitasi terutama kandungan tambangnya?  Jawaban pemerintah,   ternyata mencapai ratusan pulau. Dikutip dari Liputan6.com,   Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di 153 pulau-pulau kecil di Indonesia. Dari jumlah izin di pulau kecil itu  ada yang […]

  • Setahun Prabowo–Gibran: Reformasi Hukum Mandek, Perjalanan Demokrasi Masih Tersendat

    Setahun Prabowo–Gibran: Reformasi Hukum Mandek, Perjalanan Demokrasi Masih Tersendat

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Setahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, diwarnai pasang surut   reformasi huku dan tersendatnya perjalanan demokrasi.  Bagi Kurawal sebuah yayasan yang bekerja untuk memperkuat praktik, lembaga, dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia  dan kawasan Global South,serta mendorong persemaian ide baru dan eksperimentasi bagi terwujudnya tatanan demokrasi yang bermartabat dan bermaslahat bagi seluruh warga Negara, meihat […]

  • Tiga Persen APBD Harus Dialokasikan Atasi Sampah

    • calendar_month Sen, 16 Des 2024
    • account_circle
    • visibility 332
    • 0Komentar

    Gubernur/Bupati Wali Kota Didesak Buat Aksi Nyata Kepala Daerah di Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara  dan Kabupaten/kota  didesak segera melakukan aksi nyata  atasi sampah yang  makin tidak bisa tertangani  saat ini. Aksi nyata  yang harus dilakukan kepala daerah  Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota itu, disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), […]

expand_less