Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Pulau  Kecil  Meradang  Karena  Ditambang 

Pulau  Kecil  Meradang  Karena  Ditambang 

  • account_circle
  • calendar_month Jum, 19 Jan 2024
  • visibility 471

Penulis Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si

Dosen Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate

Kepulauan Indonesia sangat indah, memiliki pulau dengan beragam morfogenesa dan ukuran. Menurut Bengen et al (2014) berdasarkan morfogensa, pulau kecil di Indonesia terdiri dari pulau vulkanik, pulau tektonik, pulau teras terangkat, pulau alluvium, pulau petabah, pulau teras terangkat, pulau karang, dan pulau genesis campuran.

Berdasarkan ukuran terbagi menjadi pulau besar, pulau kecil dan pulau sangat kecil. Pulau kecil adalah pulau dengan luasan kurang dari 2000 km, di dalamnya terdapat berbagai macam flora dan fauna. Di wilayah pesisir pulau kecil terdapat vegetasi lamun (sea grass), vegetasi hutan mangrove, dan vegetasi pascaprea.

Di darat terdapat Perkebunan warga dan berbagai macam jenis kayu yang berkontribusi dalam menyumbang potensi forestry di pulau kecil. Pertanyaan kemudian, apa yang akan terjadi jika pulau kecil dieksploitasi menjadi kawasan pertambangan?.

Akibat apa saja yang akan timbul sebagai dampak dari eksploitasi pulau kecil tersebut?

Sudah pasti pulau kecil akan meradang karena di tambang. Pertambangan selalu menyisakan luka dalam bagi pulau kecil, bukan hanya sumberdaya yang rusak tapi kehidupan masyarakat yang menghuni pulau kecil juga mengalami berbagai krisis. Ekosistem di darat rusak, ekosistem pesisir dan laut hancur, air bersih sulit, dan mencari ikan semakin jauh. Pada akhrinya masyarakat tetap miskin.

Eksploitasi Tambang

Praktek eksploitasi tambang umumnya dilakukan secara terbuka (open mining). Aktivitas ini akan membabat seluruh vegetasi. Vegetasi mangrove (bakau.red) dan pascaprea di pesisir habis  untuk pembangunan kawasan industri. Vegetasi hutan di darat diratakan dengan tanah karena material tambang harus diambil.

Alhasil, puncak perbukitan pulau kecil menjadi gundul dan daratan pesisir menjadi gersang. Padahal kawasan hutan ini adalah penyangga pulau kecil. Berperan sebagai penyerap air ketika hujan buat penyediaan air tanah bagi masyarakat pesisir. Hutan mangrove adalah penyangga alami yang baik untuk menghindari pulau kecil dari abrasi pantai dan sedimentasi. Melindungi Pantai dari ancaman gelombang dan masuknya material daratan yang dapat merusak eksositem lamun dan ekosistem terumbu karang. 

Dampak

Perlu diingat bahwa pulau kecil punya daya dukung kawasan yang terbatas. Jika dieksploitasi seperti dijadikan kawasan pertambangan baik nikel, emas, dan gas maka pulau kecil terancam rusak berat. Terdapat tujuh dampak utama yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari ekpsloitasi tambang di pulau kecil.

Pertama, kerusakan hutan pesisir dan darat.  Pengambilan material tambang di darat sudah pasti menghancurkan ekosistem hutan. Kayu yang berumur ratusan tahun dibabat buat mengambil material didalam tanah. Alhasil, pulau yang tadinya hijau menjadi kekuningan karena sudah gundul. Padahal hutan inilah yang member suplai air tanah kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan krisis air.

Kedua, pencemaran air tanah. Hutan sebagai penyangga sudah dihabisi, serapan material tidak bisa lagi dibendung. Ketika hujan, material tambang akan mengalir sampai ke pusat air bersih warga. Akibatya sumber air bersih akan tercemar.

Ketiga, tingginya laju sedimentasi. Material sisa penambangan akan teraliri ke wilayah pesisir yang disebut dengan run off. Dalam kurun waktu yang lama maka akan terjadi sedimentasi, buktinya dapat dilihat jika ada pendangkalan di wilayah pesisir.

Keempat, menurunya kualitas perairan. Material dari daratan yang merupakan dampak dari eksploitasi tambag sudah pasti bermuara ke laut. Material tersebut akan berkontribusi menurunkan kualitas perairan. Misalnya, material tersuspensi yang membuat perairan keruh.

Kekeruahan ini adalah salah satu indicator rendahnya kualitas perairan akibat tingginya material tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS). Di sisi lain bisa jadi nilai Nitrat, Pospat dan Silika di perairan pun melampaui baku mutu dan menjadi indicator menurunya kualitas perairan.

Kelima, kerusakan ekosistem. Ekpsloitasi tambang di darat dan pembangunan kawasan industri pesisir bisa dipastikan merusak ekosistem. Ekosistem mangrove di pesisir misalnya, ditebang untuk area perkantoran dan industri. Material tambang dari darat yang masuk ke perairan akan merusak ekosistem lamun dan ekostem terumbu karang. Padahal, ketiga ekosistem ini adalah ekosistem utama pesisir dan laut di pulau kecil yang menjadi penyangga hidup masyarakat. 

Keenam, krisis pangan. Hutan gundul air tanah bermaslah, krisis ekologi di darat dan di laut akan berdampak pada krisis pangan. Masyarakat pulau kecil hidup mengandalkan hasil dari tangkapan ikan dan perkebunannya. Jika ekosistemnya mengalami krisis, akan berujung pada krisis pangan bagi masyarakat pulau kecil.

Ketujuh, kemiskinan masyarakat pulau kecil. Jika pendapatan masyarakat terganggu, ditambah lagi dengan krisis air yang dihadapi maka kemiskinan menjadi suatu keniscayaan. Saat ini, masuknya perusahaan tambang memberikan bantuan dan juga pembayaran ganti rugi tanah misalnya. Tapi uang yang didapat tidak akan bertahan lama. Sudah pasti lima sampai sepuluh tahun ke depan, dipastikan masyarakat kita akan mengalami kemiskinan.

Solusi

Langkah solutif harus segera diambil oleh pemilik kuasa di negeri ini. Beberapa solusi alternatif yang bisa dilakukan adalah : Pertama, hentikan aktivitas penambangan. Pertambangan di Pulau Kecil harus dihentikan  untuk menyelamatkan ekosistem dan masa depan masyarakat di Pulau Kecil. Kegiatan ini hanya memperkaya elit, memiskinan rakyat jelata.

Kedua, restorasi dan rehabilitas ekosistem. Pemerintah harus memastikan perusahaan memulihkan kembali ekosistem yang sudah rusak. Hutan yang dibabat, terumbu karang yang rusak harus direstorasi. Ketiga, menyediakan alternative mata pencaharian masyarakat. Pemerintah daerah harus merumsukan langkah-langkah solutif dengan menyediakan pekerjaan alternative bagi masyarakat lingkar tambang di pulau kecil.  Memberikan bantuan permodalan dan alat tangkap modern kepada nelayan agar bisa mencari ikan lebih jauh.

Pengambil kebijakan di negeri ini harus memilih posisinya, apakah bersama rakyat atau bersama yang punya tambang. Pemilik kuasa di negeri ini jangan cawe cawe lalu mengorbankan rakyatnnya sendiri. Jika ingin bersama rakyat, maka tambang di pulau kecil harus dihentikan. Masyarkat pulau kecil berharap keberpihakan pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk berjuang bersama menghadapi permasalahan ini.

 Jangan biarkan masayarakat berjuang sendiri. Mereka adalah anak negeri ini dan keluarga besar kita. Mari bersama satukan niatan tertinggi kita untuk mencari solusi atas permasalahan tambang di pulau kecil. Semoga bangsa ini terbebas dari aktivitas pertambangan di pulau kecil.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Potensi Geothermal Idamdehe Halmahera Barat  

    • calendar_month Sen, 3 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 490
    • 1Komentar

    Bisakah Menjawab Masalah Listrik di Malut? Potensi Geothermal Idamdehe Jailolo Halmahera Barat   Menjawab Masalah Listrik  di  Malut? Provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah mencapai 145.801,10 km² terdiri dari lautan 113.796,53 km² (69,08 persen) dan luas daratan 32.004,57 km² (30,92 persen). Provinsi   ini memiliki 10 Kota/Kabupaten yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, […]

  • Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Apa itu?

    • calendar_month Rab, 15 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Aksi tentang Perubahan Iklim yang Digelar WALHI Maluku Utara, foto Mahmud Ichi

  • Hutan Lindung Tidore Kepulauan Rawan Dirambah

    • calendar_month Kam, 11 Feb 2021
    • account_circle
    • visibility 317
    • 0Komentar

    Kayu yang ditemukan saat patrroli KPH Tikep dan Halteng, foto KPH Tikep

  • Harus Ada Kolaborasi Media Dorong Isu Lingkungan

    • calendar_month Jum, 17 Nov 2023
    • account_circle
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Masalah lingkungan sudah tak mungkin “tidak” menjadi isu utama. Krisis iklim misalnya yang terjadi sudah sangat berdampak pada kehidupan banyak orang. Karena kondisi ini bukan zamannya lagi media bekerja sendiri-sendiri tetapi harus berkolaborasi mendorong isu penting ini. Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)  Upi Asmaradana saat membuka pelatihan “Green Growth Journalism” di Makassar […]

  • Harusnya Maluku Utara Miliki Balai KSDA

    • calendar_month Jum, 20 Nov 2020
    • account_circle
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Persoalan konservasi sumberdaya alam di Maluku Utara sangatlah besar. Dengan 805 pulau  dan luas hutannya mencapai 2,25 juta hektar, memiliki persoalan pengawasan yang  rumit.   Sementara lembaga dan personil atau sumberdaya manusia yang menjalankan tugas tidak maksimal.  Seksi Konservasi SDA alam di Maluku Utara saat ini, tidak sanggup lagi memikul beban kerja  besar dengan wilayah […]

  • Pulau Kecil  Masalah Besar, “Dijual hingga Diperebutkan” 

    • calendar_month Jum, 11 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 757
    • 0Komentar

    Sebuah Catatan dari  Kisruh Pulau di  Maluku Utara The Jakarta Post  media berbahasa Inggris terbitan 9 Juli 2025,  menurunkan artikel berjudul Pulau  Kecil, Masalah Besar. Dalam artikel itu diungkap sejumlah persoalan yang dihadapi  pulau-pulau kecil saat ini. Salah satu yang diangkat adalah munculnya penjualan pulau-pulau kecil secara illegal,  di berbagai situs internasional. Bagi The Jakarta […]

expand_less