Ini Masalah Pembangunan di Pulau Makeang dan Kayoa

Jalan Lingkar  Jadi Keluhan Serius Masyarakat

Sejumlah pulau di Halamhera Selatan yang dikunjungi Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara M Rahmi Husen  saat reses awal Oktober ini mendapatkan  banyak masukan. Terutama masalah pembagunan di daerah itu mesti mendapat perhatian pemerintah. Reses  di 8 titik  di Halmahera Selatan   tersebut, mendapatkan banyak masukan menyangkut problem infrastuktur dan kondisi social kemasyarakatan.

Di Pulau Makeang dan Kayoa misalnya, banyak keluhan disampaikan warga terkait terbatasnya infrastruktur, air bersih, kesehatan, pendidikan  dan  penerangan. Keterbasan akses  itu, masyarakat mendesak perlu segera  dibangun fasilitas terutama jalan dan jembatan serta prasarana lainnya.

Di Desa Mailoa Makeang misalnya, warga meminta perhatian pemerintah untuk membangun jalan dan jembatan  di pulau itu untuk membuka keterisolasian yang dialami masyarakat Pulau Makeang. Tidak itu saja persoalan infrastruktur pendidikan juga diminta perlu ada perhatian.

“Di kampung kami ini ada sekolah swasta tingkat SMP yang dibangun masyarakat, tetapi kekurangan ruang kelas serta fasilitas pendukung lain terutama komputer. Hal ini kami minta ada perhatian dari DPRD,” kata Hi Husen  salah satu warga Mailoa saat  mengikuti pertemuan dalam reses tersebut  Sabtu (2/10) pecan lalu.

Sementara di Kampung Malapa Makeang Barat warga mengeluhkan rusaknya infrastruktur jembatan darat yang menghubungan antar desa   di pulau ini.   Di desa ini persoalan abrasi sangatlah serius karena itu warga setempat meminta perhatian juga diberikan dengan pembangunan talud penahan ombak. Warga turut menyampaikan problem yang mereka hadapi berhubungan dengan ketersediaan air bersih. 

“Yang paling serius adalah  talud penahan ombak yang panjangnya hamper 300 meter serta air bersih dan jembatan penghubung antar desa. Jembatan itu hancur  diterjang banjir. Jembatan penghubung itu sangat penting karena menjadi salah satu akses penting siswa  dari kampong tetangga yang  bersekolah di kampong ini,” kata  Ahmad M salah satu warga Malapa  saat pertemuan belum lama ini. Warga turut mempertanyakan jalan lingkar pulau Makeang yang hingga kini belum juga selesai.

Sementara dalam kunjungan ke Kayoa terutama di beberapa pulau kecil seperti Laigoma, Talimau dan Gunange serta Desa Guruapin, masalah yang hamper sama disuarakan masyarakat dan meminta ada perhatian pemerintah provinsi Maluku Utara.

Di Laigoma misalnya, warga turut melaporkan mangkraknya proyek penerangan  desa byang bersumber dari energy matahari untuk pulau pulau kecil. Proyek  yang dibangun sejak 2019 lalu  terbengkalai hingga saat ini. Proyek yang disebut sebut berasal dari kabupaten Halmahera Selatan itu setelah dibangun, belum juga diselesaikan. Bahkan sejumlah fasilitas proyek   ini sudah rusak. 

“Setahu kami yang bawa datang proyek penerangan dengan mengunakan tenaga surya ini   dari kabupaten. Proyek tersebut sampai saat ini kami belum bisa manfaatkan. Alat  alatnya   juga ada yang sudah rusak,”   jelas Kepala Desa Laigoma Kecamatan Kayoa Makbul Hi Saleh.

Sementara Rahmi saat menggelar pertemuan dengan warga Guruapin kecamatan Kayoa, banyak pertanyaan diajukan masyarakat terkait pembangunan jalan lingkar Kayoa yang menjadi tanggung jawab pemerntah provinsi yang hingga kini belum juga terselesaikan.  Di desa ini juga warga mengeluhkan pembangunan infrastruktur  desa  yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.    

Rahmi Husen yang juga politisi partai Demokrat saat menerima berbagai informasi dan masukan terkait    masalah yang dihadapi  masyarakat menyampaikan bahwa   aspirasi ini akan dilihat skala prioritasnya  untuk dibahas dan disampaikan dalam paripurna DPRD. Hampir semua kampong memberikan masukan dan informasi terkait problem pembangunan yang dihadapi. Semua masalah   akan dilihat skala prioritasnya untuk diberikan perhatian  dan pembiayaan untuk pembangunannya.

“Saya tidak bisa memberi janji janji atas semua informasi, keluhan serta aspirasi yang ada. Semua ini akan dilihat skala prioritasnya  lalu  dibawa dan dicarikan solusinya serta nanti disampaikan di paripurna  DPRD bersama pemerintah provinsi,” kata Rahmi di hadapan masyarakat. Reses ini sendiri dilakukan di  8 titik di Halmahera Selatan termasuk di Gane Timur. (*)