Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » CONSERVE, Kegiatan Pengarusutamaan Kehati Lintas Sektor

CONSERVE, Kegiatan Pengarusutamaan Kehati Lintas Sektor

  • account_circle
  • calendar_month Ming, 26 Feb 2023
  • visibility 145

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan sebuah program kerjasama baru yang diberi nama CONSERVE, pada Rabu (15/2) lalu di Jakarta. Nama ini merupakan sebuah akronim dari Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species.

Program ini diimplementasikan oleh KLHK dengan dukungan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) dan fasilitasi oleh United Nations Development Program (UNDP). Hibah GEF yang dialokasikan senilai USD 6,2 juta untuk durasi 72 bulan. KLHK menyediakan dukungan pembiayaan berupa kontribusi in-kind.

“Program CONSERVE ini merupakan salah satu kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh KLHK bersama mitra dalam upaya pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati dalam pembangunan di lintas sektor. Apalagi beberapa spesies target dari program ini terutama gajah dan harimau memiliki wilayah jelajah yang luas meliputi beragam status dan fungsi kawasan dan lahan, sehingga pendekatan konservasi berbasis lanskap sesungguhnya mutlak dibutuhkan,” ungkap  Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Indra Exploitasia.

Dirjen PPI Laksmi Dhewanthi, yang sekaligus juga merupakan Operasional Focal Point untuk GEF di Indonesia, dalam sambutannya mengharapkan proyek CONSERVE dapat berkontribusi untuk pencapaian Global Environtmental Benefit dan secara spesifik mendukung program-program nasional antara lain Folu Net Sink 2030, dan Enhanced Nationally Determined Contribution, khususnya untuk sektor kehutanan.

Tujuan proyek adalah untuk memperkuat pengelolaan lanskap prioritas di dalam dan di luar Kawasan Konservasi dalam meningkatkan capaian konservasi keanekaragaman hayati, menghasilkan praktik penggunaan lahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta menangani perdagangan satwa liar ilegal pada lanskap yang dipilih menjadi fokus program. Lanskap prioritas yang dipilih yaitu lanskap Ulu Masen di Provinsi Aceh, lanskap Seblat di Provinsi Bengkulu, dan lanskap Moyo-Satonda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini akan dicapai dengan mengatasi dampak negatif dari praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan dengan mencoba membangun dan mengoperasionalkan pendekatan perencanaan dan pengelolaan ramah keanekaragaman hayati yang komprehensif dengan menyelaraskan pembangunan sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati di bentang alam hayati.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Indra Exploitasia yang secara ex-officio berperan sebagai National Project Director (NPD) dari kegiatan CONSERVE menerangkan bahwa launching ini merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari inception workshop yang berlangsung selama 2 hari untuk membahas berbagai aspek perencanaan dan pengelolaan CONSERVE dengan melibatkan stakeholder terkait, terutama anggota Project Board, GEF Focal Point, UNDP, pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, NGO, dan masyarakat di dalam dan di sekitar lanskap prioritas yang dipilih.

“Kita berharap CONSERVE dapat menjadi katalisator yang strategis dalam menuntaskan beberapa program yang sudah dilakukan di bentang alam yang menjadi target, terutama upaya mitigasi interaksi negatif antara masyarakat dan spesies kunci secara komprehensif, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan satwa secara harmonis. Ketika interaksi negatif dapat kita mitigasi, maka pada saat itulah masyarakat akan menyadari bahwa satwa liar justru dapat menjadi modalitas dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi,” tambah Indra.

Sementara, Deputy Resident Representatif UNDP Indonesia, Sujala Pant sebagai perwakilan dari UNDP Indonesia yang merupakan GEF Implementing Agency dari proyek ini menerangkan bahwa proyek ini merupakan salah satu bagian utama dari kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses transisi menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan hijau, dengan pengarusutamaan pada perlindungan keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Proyek ini juga akan bekerja untuk memastikan dukungan yang lebih baik untuk praktik yang lebih inklusif gender. Ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memahami dan menjalankan praktik pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan yang berdasarkan pengarusutamaan gender, dan saya juga mengajak kita semua untuk belajar dari kepemimpinan perempuan dalam upaya konservasi dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam aktivitas proyek ini,” ungkap Sujala.

Kegiatan launching ini dihadiri oleh beragam pihak dari instansi pemerintah lintas Kementerian dan Lembaga, mitra pembangunan, pemerintah daerah, akademisi dan juga pihak swasta.(*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hutan Malut Kritis, Tanggung jawab Gubernur?   

    • calendar_month Rab, 22 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 217
    • 2Komentar

    Aksi aktivis Walhi bersama Sylva Unkhair di depan rumah dinas GUbernur Malut

  • Pegiat Lingkungan Dorong Capres Kaji Ulang Kebijakan Bioenergi Berbasis Hutan

    • calendar_month Jum, 12 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Pegiat lingkungan Indonesia mendesak para pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 untuk mengkaji kembali penggunaan bionergi dalam program transisi energi. Penggunaan dua jenis bioenergi yang mengandalkan bahan baku hasil hutan, yakni biofuel dan biomassa, dinilai dapat menimbulkan dampak negatif yang mengganggu kelestarian alam. Pegiat lingkungan dari Traction Energy Asia, […]

  • Kebijakan Donald Trump Berdampak ke Maluku Utara

    • calendar_month Jum, 7 Feb 2025
    • account_circle
    • visibility 365
    • 0Komentar

    Program USAID BerIKAN Terancam Ditutup Terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru  Donald Trump  memberi dampak bagi  pemberian donor bagi sejumlah Negara di dunia termasuk Indonesia. Bahkan dampaknya sampai ke Maluku Utara.  Salah satu yang  ikut berdampak dari kebijakan Donald Trump itu adalah  closing program  Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau  yang dikenal dengan USAID.  Lembaga […]

  • Percepat Pengakuan Hutan Adat, Pemerintah Daerah Harus Proaktif

    • calendar_month Sel, 13 Feb 2018
    • account_circle
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Pengakuan  dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim di negeri ini. Dalam dua tahun terakhir, kurang dari 50.000 hektar hutan adat mendapatkan penetapan dari 9,3 juta hektar pemetaan partisiatif yang diserahkan Badan Registrasi Wilayah Adat. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta lebih aktif demi percepatan ini.  Di Provinsi Maluku Utara sendiri saat ini diusulkan […]

  • Ada Apa, Kemarau tapi Hujan hingga Banjir?

    • calendar_month Sab, 15 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 226
    • 1Komentar

    Sepekan Tiga Wilayah di Malut Dihantam Banjir Meski saat ini masih dalam periode musim kemarau, kenyataanya hamper semua wilayah di Maluku Utara dilanda hujan lebat. Bahkan dampak hujan tersebut, dalam sepekan ini sejumlah daerah dilanda banjir besar hingga menimbulkan korban harta dan rusaknya fasilitas umum. Hingga Sabtu (15/7/2023), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun […]

  • KLHK dan Warga Tanam Mangrove di Desa Toseho Tidore Kepulauan

    • calendar_month Kam, 8 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 318
    • 2Komentar

    Penanaman pohon secara serentak seluruh Indonesia    dilakukan juga di Maluku Utara pada Rabu 7/2/2024). Kegiatan  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu, dihadiri Staf Khusus Menteri LHK, Kelik Wirawan Wahyu Widodo mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya. Hadir juga  pejabat dan pegawai  instansi di bawah KLHK, Dinas Kehutanan provinsi polisi dan TNI serta beberapa instansi pemerintah […]

expand_less