Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Kampung » Sungai Sagea Nasibmu Kini, Keruh Belum Usai   

Sungai Sagea Nasibmu Kini, Keruh Belum Usai   

  • account_circle
  • calendar_month Rab, 6 Sep 2023
  • visibility 2.011

6 September 2023 “Emas Coklat” Mengalir Sampai Jauh

Kuning kecoklatan air sungai Sagea dan kawasan sungai Boki Moruru di Desa Sagea Weda Halmahera Tengah Maluku Utara, yang ditengarai terjadi sejak April 2023 lalu belum juga usai. Informasi yang dihimpun kabarpulau.co.id/ dari lapangan  Selasa pagi, air sungai Sagea kembali keruh setelah sempat bersih beberapa hari.  

“Ini kondisi terakhir air sungai Sagea pagi jelang siang pukul 11.33 WIT,”  bunyi pesan dari aplikasi WhatsApp Awaludin Iksan salah satu pemuda Sagea yang  mengirimkan dokumen foto  kondisi sungai Sagea Selasa (6/9/2023).   Dia bilang kondisi keruhnya makin parah, seperti tanah yang berwarna kuning kecolklatan.  Kekuruhan air yang mengalir membuat laut dan pesisir pantai Sagea kembali  ikut keruh.

Persoalan ini heboh di public nanti awal Agustus lalu.  Karena masalah ini juga masyarakat Sagea dan berbagai elemen terus mendesak agar bisa segera dipastikan sumber dan akar masalahnya.

Sebelumnya, kondisi sungai Sagea saat ini mendapat perhatian luas. Desakan berbagai pihak agar dugaan pencemaran bisa segera dihentikan.   Senin (4/9/2023), warga dan mahasiswa dari Sagea Halmahera Tengah, mengelar aksi di kediaman Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate. Dalam aksinya mereka desak agar perusahaan  di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Sagea menghentikan aktivitasnya sebelum ada hasil investigasi dari pihak berwenang.

Mereka juga minta perlu penegakan hukum lingkungan oleh instansi berwenang terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan  pencemaran tersebut.

Koordinator aksi Alfian Salim dalam orasinya meminta pemerintah melakukan evaluasi perizinan dan aktivitas pertambangan  DAS Sagea. Pemerintah juga diharuskan mendorong perlindungan kawasan karst DAS Sagea, mengingat keduanya adalah ekosistem yang  miliki fungsi ekologis penting bagi hidup orang Sagea.

Dugaan dia Sungai Sagea tercemar akibat aktivitas pertambangan. “Ini karena dampak aktivitas perusahaan di DAS sungai Sagea hingga sampai ke hulu sungai bawah tanah Gua Bokimaruru. Akhirnya sebabkan  perubahan warna keruh kecokelatan. Ada dugaan kuat, warna sungai tercampur sedimen tanah dari sisa produksi ore nikel,”katanya .

Dampaknya masyarakat yang bergantung hidupnya  di   sungai Sagea kini terancam.  Beberapa jenis biota seperti ikan dan kerang yang menjadi kebutuhan masyarakat   juga tidak bisa lagi dikonsumsi.

“Kami catat perubahan warna air sungai dimulai sejak April hingga Agustus 2023. Di sepanjang bulan itu, sungai Sagea tak jernih seperti sebelumnya. Kami  duga, asal sedimen ini  dari aktivitas pembukaan lahan jalan PT Weda By Nikel (WBN). Karena lokasi konsensusnya  di atas aliran sungai yang terhubung sekaligus mengalir ke kawasan karst Sagea melewati Gua Bokimaruru dan keluar melalui Sungai Sagea,” jelasnya.

Lanjut Alfian, dikuatkan pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah yang menyatakan pencemaran Sungai Sagea tergolong fatal, karena membawa endapan lumpur yang teridentifikasi bersumber dari kegiatan produksi pertambangan.

“Dasar  ini kami desak Pemprov Maluku Utara  menindak perusahaan yang beroperasi di wilayah Sagea agar menghentikan aktivitas pertambangannya sebelum ada hasil investigasi pihak terkait,”  cecarnya.

Apa yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa itu adalah bagian dari munculnya berbagai desakan  pasca kejadian tersebut. Kondisi terakhir, pasca dilakukan pengecekan lapangan oleh  gabungan elemen masyarakat pemerintah serta perusahaan,  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara Senin (4/8/2023) mengeluarkan rekomendasi menghentikan aktivitas pertambangan 5 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah.

“DLH mengeluarkan rekomendasi terhadap 5 perusahaan ini untuk menghentikan aktivitas operasional pertambangan mereka,” jelas Kepala DLH Malut Fachruddin Tukuboya seperti dilansir media media di Maluku Utara.

Kebijakan itu tertuang dalam surat bernomor: 600.4.5.3/1120/LH.3/IX/2023 Senin (4/9).  Perusahaan itu adalah  PT. Weda Bay Nikel, PT Halmahera Sukses Mineral, PT Tekindo Energi, PT Karunia Sagea Meneral, dan PT Fris Pasific Mining.

“DLH Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi kelima perusahaan ini untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangannya. Tujuannya mencegah meluasnya dampak negatif lebih lanjut di Sungai Sagea,” jelasnya.

Kondisi-terkini-Sungai Sagea di dekat Jembatan Sungai Sagea yang keruh-foto-diambil-pada-Rabu-6-September-2023 puku 11.33 WIT foto Save SAgea

Rekomendasi itu sebagai bagian dari tindak lanjut  tuntutan warga di Desa Sagea belakangan.  minta DLH Malut  ambil langkah cepat menyelamatkan kondisi sungai yang mengalir dari Gua Bokimoruru dan bermuara di pesisir pantai Desa Sagea.

Rekomendasi ini berlaku hingga ada hasil investigasi dan langkah evaluasi terhadap aktivitas perusahaan yang menjadi penyebab sungai Sagea tercemar.  “Ya sampai adanya hasil investigasi dan evaluasi terhadap dugaan pencemaran tersebut.

Perlu juga kami sampaikan bahwa kami sama-sama menyelamatkan semua pihak, terutama investasi. Paling tidak berdasarkan informasi PT. Karunia Sagea Mineral yang mau beroperasi. Begitu juga dengan PT. First Pacific Mining,” ujarnya.

Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan kepada pihak perusahaan  dilakukan penghentian sementara seluruh aktifitas pertambangan untuk mencegah meluasnya dampak negatif lebih lanjut di Sungai Sagea, sampai ada hasil  evaluasi atas kasus tersebut.  

Masri Santuly tokoh Muda Sagea meminta pemerintah provinsi tidak hanya melakukan   penghentian sementara karena ingin menyelamatkan investasi semata.  Pemerintah juga  tidak mengabaikan nasib masyarakat yang sungai dan alamnya mengalami kerusakan saat ini. Pemerintah harus benar benar memikirkan masyarakat dan lingkungan yang telah rusak saat ini. Caranya  tegas dan tak kenal kompromi dalam menegakan aturan yang ada.

Via hand phone Rabu (6/9/2023) Masri yang sedang mengambil studi doctoral hukum lingkungan di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu, mendesak pemerintah provinsi tidak hanya melepas kata kata penghibur kepada masyarakat dengan menghentikan sementara aktivitas pertambangan di wilayah ini.  “Jangan bikin surga telinga kepada masyarakat.  Setelah itu didiamkan dan perusahaan terus membuldozer bagian belakang DAS Sagea. Pemeirntah mesti tegas dan terbuka menyampaikan ke publik hasil investigasi yang telah dilakukan. Perlu ada punishment bagi mereka yang melakukan kejahatan lingkungan,” cecarnya.

Dia bilang dari Weda diinformasikan bahwa pada Selasa (6/9/2023) pagi kondisi sungai Sagea kembali keruh. Kondisinya kuning kecoklatan. “Saya dapat dokumentasi dari Weda pagi ini  (Selasa, 6/9/2023,red) air sungai kembali keruh,” jelasnya. Artinya kata Masri  kerusakan air ini  belum juga terhenti. (*)  

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ruas Jalan Botonam–Saketa Halmahera Selatan Hancur

    • calendar_month Ming, 5 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 531
    • 1Komentar

    Salah satu sarana membuka keterisolasian akses dan ekonomi masyarakat adalah tersedianya infrastruktur jalan yang memadai. Ternyata, infrstruktur dan sarana ini   masih sangat memprihatinkan di sejumlah tempat terutama di Halmahera dan pulau  kecil lainnya di Maluku Utara. Di Halmahera terutama di bagian selatan, akses jalan daratnya belum terbuka secara keseluruhan. Tidak itu saja wilayah yang sudah […]

  • Melihat Festival Kalaodi, dan Pekan Lingkungan Hidup P3K

    • calendar_month Sen, 26 Nov 2018
    • account_circle
    • visibility 418
    • 0Komentar

    Ajakan Kembali ke Alam  hingga Lindungi Pulau dan Laut Gendang dan tifa mengiringi  soya-soya Kalaodi. Tarian  itu sekaligus menjadi salam pembuka kepada tamu  dan warga  yang datang   menyaksikan    festival  Buku se Dou Kalaodi   Kota Tidore Kepulauan. Selain festival Kaaodi,   dilanjutkan  dengan  Pekan Pelestarian Hutan Mangrove dan Ekowisata Pesisir Laut  di Kayoa Halmahera Selatan. Acara ini   adalah satu […]

  • Ambisi Transisi Energi Terbarukan Dibajak Pebisnis Energi Kotor

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • account_circle
    • visibility 369
    • 0Komentar

    Koalisi Transisi Bersih, yang terdiri sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Satya Bumi, Trend Asia, Sawit Watch, SPKS, Greenpeace dan Walhi, menemukan, pendekatan transisi energi di Indonesia tidak mengarah pada transformasi sistem tata kelola energi, melainkan hanya pada pergantian teknologi. Pendekatan yang tidak transformatif, bertemu dengan biaya proyek yang tinggi dan kejar target bauran energi membuat […]

  • 14 Lurah di Ternate Utara Jadi Mahimo Gam   

    • calendar_month Sel, 16 Agu 2022
    • account_circle
    • visibility 514
    • 1Komentar

    Ternate  dikenal sebagai negeri   adat  se atorang. Karena itu segala sesuatu mestinya berdasar pada ketentuan yang diatur  oleh adat seatorang di Kesultanan Ternate.  Dalam hal perangkat dan struktur pemerintahan baik penamaan dan penyebutannya  sudah saatnya mengikuti   pada adat se-atorang  di kesultanan Terante tersebut.  Setidaknya,  hal ini   kemudian,   14 lurah di Kota Ternate Utara, dikukuhkan sebagai […]

  • Regenerasi Nelayan Terancam

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 503
    • 0Komentar

    Nelayan Ikan Tuna Madapolo Pulau Bisa
    foto MDPI

  • Isu Kelautan dan Perikanan Tak Disentuh Saat Debat Cawapres

    Isu Kelautan dan Perikanan Tak Disentuh Saat Debat Cawapres

    • calendar_month Rab, 31 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 468
    • 0Komentar

    WALHI: Regulasi Abaikan Wilayah Tangkap Nelayan Tradisional   Putaran empat debat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029  telah berakhir Minggu (21/1/2024) lalu. Banyak persoalan lingkungan diungkap ketiga Cawapres  dalam debat. Sayang, tidak ada satu pun  menyinggung langsung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal  tempat tinggalnya rentan tenggelam karena kenaikan muka air laut. Perspektif para […]

expand_less